Skema Baru RI Lawan Online Scam di Kamboja, Indonesian Desk Jadi Senjata Utama
RI dan Kamboja membentuk Indonesian Desk untuk memperkuat kerja sama pemberantasan online scam, mempercepat investigasi, serta melindungi WNI.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan kasus penipuan digital, pertukaran informasi, serta perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban maupun terseret dalam jaringan online scam.
Indonesia dan Kamboja Perkuat Kerja Sama Berantas Online Scam
Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno memimpin pertemuan bilateral bersama Senior Minister Chhay Sinarith selaku Kepala Sekretariat Commission for Combating Online Scams (CCOS) di Phnom Penh, Kamboja.
Pertemuan tersebut berlangsung saat kunjungan kerja Havas pada 27–29 Juli 2026 dengan membawa delegasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kedua negara membahas strategi bersama untuk menghadapi ancaman kejahatan transnasional, khususnya online scam.
Kerja sama ini menjadi perhatian karena kasus penipuan digital semakin berkembang dengan memanfaatkan jaringan internasional. Pemerintah Indonesia ingin memastikan aparat kedua negara dapat bergerak lebih cepat dalam menangani laporan dan mengungkap pelaku.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Indonesian Desk Jadi Pusat Koordinasi Penanganan Kasus
Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk membentuk Indonesian Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja. Fasilitas ini akan menjadi pusat komunikasi antara aparat penegak hukum Indonesia dan Kamboja.
Melalui mekanisme tersebut, kedua negara dapat mempercepat pertukaran informasi, membantu proses penyelidikan, serta menangani perkara online scam yang melibatkan WNI secara lebih efektif.
Kehadiran Indonesian Desk juga diharapkan mampu memperkecil hambatan koordinasi antarnegara. Aparat Indonesia dapat bekerja lebih dekat dengan pihak Kamboja ketika menghadapi kasus yang membutuhkan penanganan bersama.
Baca Juga: Geger Bali! Modus Licik Jaringan Kamboja Terbongkar, Cara Pelaku Bikin Geleng Kepala
RI Tawarkan Pelatihan Khusus untuk Tingkatkan Kapasitas Aparat
Selain membangun sistem koordinasi, Indonesia menawarkan dukungan peningkatan kemampuan bagi aparat penegak hukum Kamboja. Program tersebut mencakup pelatihan terkait standar Financial Action Task Force (FATF), kemampuan forensik keuangan, serta keamanan siber.
Pemerintah Kamboja menyambut baik tawaran tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan lembaga dalam menghadapi kejahatan transnasional.
Melalui peningkatan kapasitas, kedua negara berharap aparat dapat memahami pola kerja sindikat online scam yang semakin kompleks. Keahlian dalam melacak aliran dana dan aktivitas digital menjadi faktor penting dalam membongkar jaringan tersebut.
MoU Baru Jadi Dasar Kerja Sama Penegakan Hukum
Indonesia dan Kamboja juga membahas percepatan pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional.
Pembaruan MoU antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Kamboja tersebut akan menjadi dasar hukum untuk memperkuat koordinasi serta tindak lanjut bersama.
Dengan adanya aturan yang lebih kuat, kedua negara dapat membangun sistem kerja yang lebih jelas dalam menangani berbagai bentuk kejahatan lintas batas, termasuk online scam.
Indonesia Dukung Konferensi Internasional Melawan Online Scam
Selain membangun kerja sama bilateral, Indonesia juga mendukung penyelenggaraan International Conference on Combating Online Scams yang akan berlangsung di Kamboja pada September 2026.
Konferensi tersebut menjadi kesempatan bagi berbagai negara untuk memperkuat kerja sama global dalam mencegah dan memberantas kejahatan digital.
Dalam kunjungan tersebut, Havas juga meninjau fasilitas penampungan sementara WNI di KBRI Phnom Penh. Ia menerima penjelasan mengenai upaya perlindungan dan proses pemulangan WNI yang menjadi korban maupun terlibat dalam perkara online scam.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar penanganan WNI berjalan menyeluruh, termasuk setelah mereka kembali ke tanah air.
Kerja sama Indonesia dan Kamboja melalui pembentukan Indonesian Desk menunjukkan komitmen kedua negara dalam menghadapi ancaman online scam. Melalui koordinasi hukum, peningkatan kemampuan aparat, dan kerja sama internasional, kedua pihak berharap mampu mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan digital.
