Kamboja Perketat Aturan Kejahatan Siber, Modus Penipuan Online Jadi Target Utama

Kamboja mulai mengambil langkah tegas untuk menghadapi maraknya penipuan berbasis teknologi yang semakin berkembang.

Pemerintah setempat meminta seluruh wilayah menerapkan aturan baru secara ketat demi menekan kejahatan siber dan memulihkan kepercayaan publik.

Aturan tersebut menjadi bagian dari upaya nasional untuk memberantas jaringan penipuan daring yang tidak hanya merugikan masyarakat lokal, tetapi juga memiliki jaringan lintas negara. Simak ulasan berikut dari Berita Terkini Indonesia Kamboja.

Undang-Undang Baru Kamboja Bidik Kejahatan Digital

Pemerintah Kamboja resmi mendorong penerapan undang-undang baru terkait pencegahan dan pemberantasan penipuan teknologi. Kebijakan ini mulai berlaku pada 6 April dan menjadi dasar hukum baru dalam menangani berbagai bentuk kejahatan digital.

Menteri Senior sekaligus Wakil Ketua Tetap Komisi Anti Penipuan Daring, Chhay Sinarith, meminta seluruh otoritas di 25 provinsi dan kota menjalankan aturan tersebut secara tegas.

Menurutnya, pemerintah ingin menghentikan praktik penipuan daring secara menyeluruh. Langkah ini juga bertujuan memperbaiki citra Kamboja yang sempat mendapat sorotan akibat meningkatnya kasus kejahatan berbasis teknologi.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Lima Jenis Kejahatan Siber Masuk Dalam Aturan Baru

Undang-undang terbaru tersebut memiliki lima bab dan 24 pasal. Regulasi itu mengatur lima kategori tindak pidana yang berkaitan dengan penipuan teknologi.

Kategori pertama mencakup tindakan penipuan menggunakan teknologi. Pemerintah juga menargetkan pihak yang membangun atau mengoperasikan jaringan penipuan daring.

Selain itu, aturan tersebut melarang aktivitas perekrutan maupun pelatihan seseorang untuk menjalankan aksi penipuan. Pemerintah juga memasukkan tindakan pengumpulan data pribadi secara ilegal serta skema pencucian uang sebagai tindak pidana.

Pelaku yang terbukti melakukan kejahatan tersebut dapat menghadapi hukuman berat. Sanksinya mencakup hukuman penjara seumur hidup, denda hingga 1 miliar Riel atau sekitar 250 ribu dolar AS, serta penyitaan aset.

Baca Juga: Bandara Paling Indah di Dunia 2026 Ada di Kamboja, Seperti Apa?

Pemerintah Fokus Bongkar Jaringan Penipuan Online

Chhay Sinarith menyampaikan bahwa pemberantasan penipuan teknologi menjadi salah satu prioritas pemerintah Kamboja. Aparat diminta bekerja secara tegas, transparan, dan tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan siber.

Pemerintah juga meminta berbagai lembaga memperkuat kerja sama dengan kepolisian serta unit teknologi. Koordinasi tersebut diperlukan agar aparat dapat mendeteksi dan menangani kasus lebih cepat.

Selain menindak pelaku, pemerintah ingin meningkatkan kemampuan petugas dalam memahami pola penipuan baru. Perkembangan teknologi membuat modus kejahatan terus berubah dan semakin sulit dikenali.

Modus Baru Seperti AI dan Telegram Jadi Perhatian

Kamboja juga mulai memperhatikan berbagai metode penipuan modern yang memanfaatkan teknologi terbaru. Salah satunya adalah penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menjalankan aksi manipulasi.

Selain itu, pemerintah menyoroti penipuan melalui aplikasi pesan seperti Telegram serta investasi palsu yang menawarkan keuntungan tidak masuk akal.

Masyarakat menjadi salah satu pihak yang mendapat perhatian dalam kebijakan ini. Pemerintah daerah diminta meningkatkan edukasi agar warga lebih memahami risiko kejahatan digital.

Kamboja Ingin Pulihkan Kepercayaan di Era Digital

Penerapan aturan baru ini menunjukkan keseriusan Kamboja dalam menghadapi ancaman kejahatan siber. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mengurangi aktivitas penipuan online sekaligus menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Selain memperkuat penegakan hukum, Kamboja juga ingin membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak. Edukasi digital menjadi bagian penting agar warga tidak mudah menjadi korban berbagai modus penipuan.

Dengan aturan baru tersebut, Phnom Penh menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam menghadapi kejahatan teknologi di kawasan. Pemerintah berharap upaya ini mampu menghentikan jaringan penipuan yang selama ini beroperasi lintas negara.