Heboh! Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 500 WNI, Mayoritas Hendak ke Kamboja

Imigrasi menunda keberangkatan hampir 500 WNI sepanjang Januari-Juni 2026 setelah petugas menemukan indikasi TPPO dengan mayoritas tujuan Kamboja.

Menurut Hendarsam, Imigrasi memilih melindungi masyarakat sejak berada di dalam negeri daripada membiarkan mereka menghadapi risiko eksploitasi setelah tiba di negara tujuan. Ia menyampaikan penjelasan tersebut usai menghadiri kegiatan Jaringan Nasional TPPO di Tambora, Jakarta Barat, Senin (27/7/2026).

Kamboja Masih Jadi Tujuan yang Paling Diwaspadai

Hendarsam mengungkapkan bahwa sebagian besar WNI yang keberangkatannya tertunda menjadikan Kamboja sebagai negara tujuan. Aparat terus mengawasi negara tersebut karena banyak jaringan online scam diduga merekrut tenaga kerja asing melalui berbagai modus.

Selain Kamboja, petugas Imigrasi juga memberikan perhatian khusus terhadap keberangkatan menuju Malaysia dan beberapa negara lain yang memiliki tingkat kerawanan TPPO. Mereka tidak hanya memeriksa tujuan perjalanan, tetapi juga mencocokkan identitas, dokumen, serta alasan keberangkatan setiap calon penumpang.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Sistem Profiling Bantu Imigrasi Cegah TPPO

Direktorat Jenderal Imigrasi memanfaatkan sistem profiling untuk mengenali pola perjalanan yang berpotensi mengarah pada perdagangan orang. Melalui sistem ini, petugas dapat mengidentifikasi calon penumpang yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas memeriksa tujuan perjalanan, jenis pekerjaan, dokumen pendukung, hingga keterangan yang diberikan saat wawancara. Jika mereka menemukan jawaban yang tidak konsisten atau dokumen yang meragukan, petugas akan menunda keberangkatan sampai seluruh informasi benar-benar jelas.

Langkah tersebut membantu Imigrasi menutup peluang para pelaku memanfaatkan warga Indonesia dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.

Baca Juga: Geger Poipet! Polisi Kembali Amankan 88 Warga Asing, Dugaan Penipuan Kembali Disorot

Pengawasan Ketat Jadi Bentuk Perlindungan

Hendarsam mengakui bahwa sebagian masyarakat terkadang merasa kurang nyaman saat menjalani proses pembuatan paspor maupun pemeriksaan keberangkatan. Namun, ia menegaskan bahwa petugas menjalankan prosedur tersebut untuk melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang.

Imigrasi tidak hanya melayani administrasi perjalanan, tetapi juga mencegah dan menindak berbagai indikasi pelanggaran hukum. Karena itu, setiap petugas harus memastikan calon penumpang benar-benar berangkat untuk tujuan yang aman dan memiliki dokumen yang sah.

Pemerintah juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji besar tanpa melalui jalur resmi.

Kolaborasi Jadi Kunci Putus Mata Rantai TPPO

Imigrasi tidak bisa bekerja sendirian dalam memberantas TPPO. Pemerintah memperkuat koordinasi dengan kepolisian, kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri agar pengawasan berjalan lebih efektif.

Calon pekerja migran juga perlu memeriksa legalitas perusahaan penyalur, memastikan kontrak kerja sesuai aturan, dan mengurus seluruh dokumen melalui jalur resmi sebelum berangkat ke luar negeri.

Para pelaku terus mengembangkan modus baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi serta menawarkan pekerjaan bergaji tinggi yang tampak menggiurkan. Karena itu, kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu benteng utama untuk mencegah munculnya korban baru.

Melalui pengawasan yang semakin ketat, sistem profiling, serta kerja sama lintas lembaga, pemerintah berharap semakin banyak warga Indonesia dapat terhindar dari jerat perdagangan orang sebelum mereka meninggalkan Tanah Air.