Kamboja Deportasi 18.000 WNA Tersangka Penipuan Siber, Ada Apa di Balik Operasi Besar Ini?

Silakan Share

Kamboja memperketat penindakan penipuan siber dan telah mendeportasi lebih dari 17.700 WNA tersangka penipuan daring hingga awal Agustus 2026.

Kamboja Deportasi 18.000 WNA Tersangka Penipuan Siber, Ada Apa di Balik Operasi Besar Ini?

Jumlah tersebut menjadi bagian dari lebih dari 50.000 WNA yang Kamboja deportasi sejak awal tahun. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membongkar aktivitas penipuan online yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara.

nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE NONTON GRATIS LIVE STREAMING SHOTSGOAL

Hampir 18.000 WNA Dideportasi dari Kamboja

Direktur Jenderal Departemen Umum Imigrasi Kamboja, Letnan Jenderal Sok Veasna, mengungkapkan perkembangan tersebut pada Selasa, 11 Agustus 2026. Ia mengatakan aparat meningkatkan operasi pemberantasan penipuan daring secara signifikan sejak awal tahun.

Menurut Sok, petugas telah mendeportasi lebih dari 50.000 warga negara asing sejak 1 Januari hingga 9 Agustus. Dari jumlah tersebut, lebih dari 17.700 orang masuk dalam kategori tersangka penipuan daring.

Angka itu memperlihatkan besarnya skala operasi yang tengah berjalan. Pemerintah Kamboja tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan dan status hukum WNA yang berada di wilayahnya.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

Download Aplikasi Shotsgoal - Live Streaming Piala Dunia 2026
📲 DOWNLOAD SEKARANG

Bukan Cuma Pelaku Penipuan yang Jadi Sasaran

Deportasi tersebut tidak seluruhnya berkaitan dengan dugaan penipuan siber. Sok Veasna menjelaskan bahwa puluhan ribu WNA lainnya melanggar aturan keimigrasian atau memiliki persoalan hukum lain.

Sejumlah orang menggunakan dokumen yang tidak sah, termasuk paspor atau visa yang sudah kedaluwarsa. Sebagian lainnya tidak mempunyai izin kerja yang sesuai. Otoritas juga menemukan warga asing yang masuk dalam daftar buronan.

Dengan demikian, angka lebih dari 50.000 deportasi mencakup berbagai kategori pelanggaran. Sementara itu, jumlah tersangka penipuan daring mencapai lebih dari 17.700 orang hingga 9 Agustus.

Baca Juga: 8 Bulan Terjebak di Kamboja, Warga Langsa Korban Scam Akhirnya Pulang

Kamboja Ingin Putus Jaringan Penipuan Siber

Operasi ini tidak sekadar bertujuan mengeluarkan WNA bermasalah dari wilayah Kamboja. Pemerintah juga ingin memutus jaringan penipuan siber yang menjalankan aktivitasnya secara terorganisasi.

Penipuan daring kerap melibatkan banyak orang dengan peran berbeda. Ada pihak yang merekrut pekerja, mengelola tempat operasi, menjalankan komunikasi dengan korban, hingga mengatur aliran dana. Karena itu, deportasi pelaku tidak otomatis menghilangkan seluruh jaringan.

Kamboja pun menjalankan operasi secara nasional untuk meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus memperbaiki citra negara di mata internasional.

Deportasi Massal Dinilai Belum Cukup

Wakil Direktur Pusat Studi China-ASEAN di Universitas Teknologi dan Sains Kamboja, Thong Mengdavid, menilai deportasi massal memang menjadi langkah penting. Namun, ia menganggap kebijakan tersebut belum menyelesaikan akar persoalan.

Menurut Thong, pemerintah perlu mengejar para gembong yang berada di tingkat atas. Aparat juga harus membongkar jaringan perlindungan lokal yang memungkinkan bisnis penipuan terus berkembang.

Tanpa langkah tersebut, jaringan baru berpotensi muncul setelah kelompok lama pergi. Deportasi hanya memindahkan atau mengurangi sebagian pelaku tanpa benar-benar menghentikan sistem yang menopang aktivitas penipuan.

Perdagangan Manusia dan Korupsi Ikut Jadi Sorotan

Thong juga menyoroti dua persoalan yang lebih dalam, yakni perdagangan manusia dan korupsi. Banyak operasi penipuan siber berkembang melalui perekrutan tenaga kerja dengan berbagai modus, termasuk tawaran pekerjaan yang ternyata berujung pada eksploitasi.

Karena itu, pemberantasan penipuan siber membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan razia dan deportasi, tetapi juga perlu memperketat pengawasan, menindak pihak yang melindungi jaringan, serta memastikan korban perdagangan manusia mendapat perlindungan.

Operasi besar Kamboja sepanjang 2026 kini menjadi salah satu upaya paling serius untuk menghadapi jaringan penipuan siber. Dengan puluhan ribu WNA telah dideportasi, tantangan berikutnya adalah memastikan jaringan lama benar-benar terputus dan tidak kembali beroperasi dengan cara baru.