Sengketa Kamboja-Thailand Belum Usai, Kamboja Dorong Solusi yang Adil dan Langgeng

Kamboja mendorong penyelesaian sengketa dengan Thailand secara adil dan langgeng, sementara perhatian publik tertuju pada perkembangan game diplomasi kedua negara.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan sikap tersebut dalam Sidang Ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu, 26 September 2026.

Dalam pidatonya, Prak mengatakan ketegangan dan konflik terbaru antara Kamboja dan Thailand telah mengikis kepercayaan secara serius. Ia menilai kedua negara perlu menjalankan kesepakatan yang sudah tercapai sambil kembali membuka pembahasan mengenai persoalan perbatasan. Simak ulasan lengkapnya dari Berita Terkini Indonesia Kamboja.

Kamboja Minta Kesepakatan dengan Thailand Dijalankan

Prak Sokhonn menyerukan pelaksanaan penuh berbagai kesepakatan yang telah dibuat Kamboja dan Thailand. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan kepercayaan yang menurun akibat ketegangan di wilayah perbatasan.

Kamboja juga mendorong agar kegiatan survei dan demarkasi perbatasan kembali berjalan melalui Komisi Perbatasan Bersama. Mekanisme tersebut bertujuan membantu kedua negara menangani persoalan batas wilayah berdasarkan kesepakatan dan hukum internasional.

Prak menekankan bahwa penyelesaian masalah membutuhkan proses yang konsisten. Karena itu, Phnom Penh ingin kedua pihak tetap menggunakan jalur pembicaraan untuk menangani persoalan yang masih tersisa.

INDOKAMBOJA hadir di Channel Telegram, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Lebih dari 20.000 Warga Kamboja Masih Belum Pulang

Persoalan perbatasan juga berdampak langsung terhadap warga sipil. Prak mengatakan lebih dari 20.000 warga Kamboja masih belum dapat kembali ke rumah mereka akibat situasi di sejumlah wilayah perbatasan.

Kamboja menilai penyelesaian persoalan perbatasan perlu berjalan bersama upaya membuka jalan bagi warga yang masih terdampak. Pemerintah Kamboja sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemulihan kepercayaan dan stabilitas menjadi bagian penting setelah konflik.

Dalam pandangan Phnom Penh, kembalinya warga ke rumah dapat menjadi salah satu langkah yang membantu proses normalisasi hubungan kedua negara. Prak juga mengaitkan hal tersebut dengan pentingnya menghormati kesepakatan yang sudah ada.

Baca Juga: Angelina Jolie Jual Rumah di LA, Benarkah Bersiap Pindah ke Kamboja?

Sengketa Maritim Masuk Jalur Konsiliasi UNCLOS

Selain persoalan perbatasan darat, Kamboja dan Thailand masih menghadapi sengketa wilayah maritim. Kamboja telah memulai proses konsiliasi wajib berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS.

Langkah itu ditempuh setelah Thailand mengakhiri memorandum tahun 2001 yang sebelumnya menjadi salah satu kerangka pembahasan persoalan maritim kedua negara. Kamboja kemudian membawa persoalan tersebut ke mekanisme konsiliasi berdasarkan UNCLOS.

Proses konsiliasi pertama berlangsung di Singapura pada 15 September 2026. Dalam proses tersebut, kedua pihak menyampaikan posisi masing-masing terkait persoalan batas maritim dan mekanisme penyelesaian yang mereka pandang sesuai hukum internasional.

Kamboja Tekankan Kesetaraan Kedaulatan

Dalam pidatonya di PBB, Prak juga menyoroti prinsip kesetaraan kedaulatan. Ia menegaskan bahwa Piagam PBB berlaku bagi seluruh negara anggota tanpa membedakan ukuran atau kekuatan negara tersebut.

Menurut Prak, hukum internasional harus menjadi dasar ketika negara menghadapi perselisihan. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian melalui cara damai agar ketegangan tidak kembali berkembang menjadi konflik.

Pernyataan itu menjadi bagian dari posisi diplomatik Kamboja dalam membahas hubungan dengan Thailand. Phnom Penh menyatakan ingin membangun kembali hubungan berdasarkan perdamaian, kerja sama, serta rasa saling menghormati.

Kamboja Dorong Jalan Keluar yang Bisa Bertahan Lama

Kamboja menyatakan penyelesaian yang adil dan langgeng akan memberi manfaat bagi kedua negara. Prak menyebut proses tersebut dapat berjalan dengan dukungan mekanisme internasional, termasuk para ahli dan konsiliator yang bekerja sesuai hukum internasional.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa tidak hanya menyangkut batas wilayah. Persoalan keamanan, kepulangan warga, pemulihan kepercayaan, serta hubungan bilateral juga ikut menjadi bagian dari tantangan yang harus ditangani.

Karena itu, Kamboja mendorong pelaksanaan kesepakatan yang sudah ada sekaligus melanjutkan pembahasan melalui jalur yang tersedia. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Phnom Penh ingin menjaga penyelesaian sengketa tetap berada dalam kerangka diplomasi dan hukum internasional.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses pembicaraan kedua negara, termasuk pekerjaan Komisi Perbatasan Bersama dan konsiliasi terkait sengketa maritim. Kedua jalur tersebut menjadi bagian dari upaya mencari penyelesaian atas persoalan Kamboja-Thailand yang masih berlangsung.