Kamboja Bertindak Tegas! Sebanyak 45.000 Orang Dideportasi dalam Operasi Besar Berantas Penipuan
Kamboja mendeportasi lebih dari 45.000 warga asing dalam enam bulan, termasuk lebih dari 16.000 orang yang terkait kasus penipuan teknologi tinggi.
Jumlah deportasi tersebut mencatat rekor baru dan menunjukkan perubahan besar dalam strategi penegakan hukum Kamboja. Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga asing yang tinggal maupun bekerja tanpa izin resmi di wilayahnya. Simak ulasan lengkapnya dari Berita Terkini Indonesia Kamboja.
Rekor Deportasi Pecah dalam Enam Bulan
Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Kamboja, Letnan Jenderal Sok Veasna, mengungkapkan bahwa angka deportasi pada semester pertama tahun ini melampaui total deportasi selama sepuluh tahun terakhir jika digabungkan.
Menurutnya, peningkatan itu terjadi karena aparat memperkuat pengawasan di berbagai wilayah dan mempercepat penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari operasi besar yang menyasar jaringan penipuan daring.
Pemerintah menilai tindakan cepat tersebut penting untuk menjaga keamanan nasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Operasi Berantas Penipuan Terus Diperluas
Sok Veasna menjelaskan bahwa aparat terus meningkatkan operasi untuk membongkar jaringan kejahatan teknologi tinggi. Setelah aparat mempersempit ruang gerak para pelaku, sejumlah kelompok kriminal memilih berpindah dari markas lama mereka dan mencari lokasi baru untuk bersembunyi.
Kondisi tersebut membuat aparat memperluas operasi ke berbagai daerah. Mereka juga meningkatkan koordinasi antarinstansi agar proses penindakan berjalan lebih cepat dan efektif.
Selain mengejar pelaku, pemerintah terus memperbarui pola operasi agar aparat dapat menyesuaikan langkah dengan perkembangan modus kejahatan digital yang terus berubah.
Baca Juga:Â PM Hun Manet Ungkap Prediksi Mengejutkan, Populasi Kamboja Diproyeksi Tembus 24 Juta Jiwa pada 2050
Pemerintah Beri Kesempatan Warga Asing Keluar Secara Sukarela
Selain melakukan penindakan, Pemerintah Kerajaan Kamboja juga membuka kesempatan bagi warga asing yang tinggal atau bekerja secara ilegal untuk meninggalkan negara itu secara sukarela.
Kebijakan tersebut memberi pilihan kepada mereka yang melanggar aturan sebelum aparat mengambil tindakan hukum yang lebih tegas. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi jumlah pelanggaran keimigrasian sekaligus mempercepat proses penertiban.
Sok Veasna menegaskan bahwa setiap warga asing yang terkena deportasi dalam operasi kali ini tidak akan memperoleh izin untuk kembali masuk ke wilayah Kamboja.
Pakar Nilai Langkah Pemerintah Tunjukkan Komitmen Kuat
Wakil Presiden Akademi Kamboja, Dr. Yong Pov, menilai deportasi puluhan ribu warga asing mencerminkan komitmen politik pemerintah dalam memerangi penipuan daring yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak.
Ia menyebut tindakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan dan memperbaiki citra Kamboja di mata dunia. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten dapat mempersempit ruang gerak jaringan kriminal internasional.
Meski demikian, Yong Pov mengingatkan agar aparat tetap menjalankan setiap proses secara profesional, terbuka, dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Penegakan Hukum Harus Tetap Melindungi Investor dan Wisatawan
Dr. Yong Pov juga meminta aparat berhati-hati ketika menjalankan operasi besar. Ia mengingatkan bahwa tindakan yang kurang tepat dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan maupun investor yang datang secara sah ke Kamboja.
Ia mendorong aparat untuk menghormati hak setiap orang selama proses hukum berlangsung. Selain itu, ia berharap penegak hukum menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Pemerintah Kamboja kini terus memperkuat strategi pemberantasan penipuan berbasis teknologi. Melalui operasi yang lebih terarah dan pengawasan yang semakin ketat, pemerintah berharap dapat menekan aktivitas kejahatan digital sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan.
