Sengketa Laut Thailand-Kamboja Resmi Masuk UNCLOS PBB, Babak Baru Dimulai

Thailand dan Kamboja memasuki babak baru dalam penyelesaian sengketa perbatasan maritim yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kedua negara kini mengikuti proses konsiliasi di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS untuk mencari jalan keluar melalui mekanisme hukum internasional.

Pertemuan awal berlangsung di Singapura pada 14-16 September 2026. Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow dan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn memimpin delegasi masing-masing. Proses tersebut melibatkan Komisi Konsiliasi UNCLOS yang terdiri dari lima anggota.

Sengketa ini menarik perhatian karena wilayah laut yang menjadi objek pembahasan memiliki potensi sumber daya hidrokarbon. Karena itu, pembahasan batas maritim tidak hanya berkaitan dengan garis wilayah, tetapi juga kepentingan ekonomi kedua negara.

Thailand dan Kamboja Mulai Duduk di Meja UNCLOS

Proses konsiliasi menjadi langkah baru setelah kedua negara menghadapi kebuntuan dalam pembahasan sebelumnya. Thailand memutuskan mengakhiri nota kesepahaman atau MOU 2001 pada Mei 2026. Kesepakatan tersebut sebelumnya menjadi kerangka pembahasan mengenai wilayah klaim maritim yang saling tumpang tindih.

Setelah keputusan itu, Kamboja memilih menggunakan mekanisme konsiliasi wajib berdasarkan UNCLOS. Pertemuan di Singapura kemudian menjadi forum resmi pertama bagi kedua pihak dalam proses tersebut.

INDOKAMBOJA hadir di Channel Telegram, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Wilayah Laut Ini Punya Potensi Sumber Daya

Persoalan utama berada di wilayah klaim maritim yang tumpang tindih di Teluk Thailand. Area tersebut sudah lama menjadi perhatian karena memiliki potensi cadangan hidrokarbon di bawah dasar laut.

Perbedaan pandangan mengenai batas wilayah membuat pembahasan sumber daya ikut menjadi persoalan penting. Kajian Centre for International Law NUS mencatat bahwa MOU 2001 membagi area tersebut ke dalam bagian yang perlu ditetapkan batasnya dan area yang dirancang untuk kemungkinan pengembangan bersama.

Namun, pembahasan berjalan lambat selama bertahun-tahun. Perbedaan pendekatan mengenai penetapan batas serta mekanisme pemanfaatan sumber daya membuat kedua negara belum menemukan kesepakatan akhir.

Baca Juga: AS Ingatkan Warganya ke Kamboja, Ada Risiko Keamanan yang Perlu Diwaspadai

Kamboja Dorong Penyelesaian Damai

Kamboja menyatakan proses UNCLOS menjadi jalur untuk mencari penyelesaian berdasarkan hukum internasional. Pemerintah Kamboja juga menempatkan proses tersebut dalam konteks hubungan yang lebih luas dengan Thailand, termasuk upaya memperbaiki hubungan bilateral setelah ketegangan di perbatasan.

Dalam pertemuan pertama, Prak Sokhonn memimpin delegasi Kamboja sebagai agen dalam proses konsiliasi. Kedua pihak kemudian menyelesaikan aturan prosedur serta ketentuan penunjukan untuk jalannya proses tersebut.

Bagi Kamboja, penyelesaian persoalan maritim juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan hubungan jangka panjang kedua negara. Karena itu, Phnom Penh berharap mekanisme ini dapat membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih terstruktur.

Thailand Soroti Kebuntuan Selama Puluhan Tahun

Thailand juga menyatakan kesediaannya mengikuti proses konsiliasi dengan mengacu pada hukum internasional. Menteri Luar Negeri Sihasak menyampaikan bahwa Bangkok ingin mencari penyelesaian mengenai batas maritim yang tetap melindungi hak Thailand dan memungkinkan kedua negara melanjutkan hubungan sebagai negara bertetangga.

Bangkok sebelumnya menilai MOU 2001 tidak menghasilkan kemajuan yang berarti selama lebih dari dua dekade. Pemerintah Thailand menyebut UNCLOS dapat menjadi salah satu dasar untuk membangun kerangka pembahasan baru setelah penghentian MOU tersebut.

Perbedaan pandangan ini membuat proses konsiliasi menjadi cukup penting. Forum tersebut memberi ruang bagi masing-masing negara untuk menjelaskan posisi hukum dan kepentingannya sebelum pembahasan berikutnya berjalan.

Babak Baru Belum Berarti Sengketa Langsung Selesai

Masuknya sengketa ke mekanisme UNCLOS tidak otomatis berarti persoalan batas laut Thailand dan Kamboja langsung selesai. Proses konsiliasi bertujuan membantu kedua pihak mencari penyelesaian dan menghasilkan rekomendasi, sehingga masih diperlukan langkah lanjutan dari Thailand dan Kamboja.

Pertemuan pertama di Singapura telah selesai pada 16 September 2026. Komisi Konsiliasi kini menjadi bagian penting dalam tahapan berikutnya, sementara kedua negara tetap perlu menentukan bagaimana hasil proses tersebut akan diterjemahkan ke dalam pembahasan bilateral.

Dengan adanya jalur UNCLOS, sengketa maritim Thailand-Kamboja kini memasuki fase yang berbeda. Perhatian selanjutnya tertuju pada rekomendasi komisi, sikap kedua pemerintah, serta kemungkinan munculnya ruang baru untuk membahas batas wilayah dan pemanfaatan sumber daya di kawasan yang selama ini menjadi titik perselisihan.