Warga Barito Selatan Diduga Jadi Korban TPPO di Kamboja, Pemprov Pastikan Kondisi Aman

Kabar soal seorang pemuda asal Barito Selatan, Supiat (21), langsung menyebar luas setelah ia terseret dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang di Kamboja.

Cerita ini bukan sekadar soal pekerjaan di luar negeri, tetapi juga soal bagaimana satu tawaran kerja bisa berubah jadi masalah serius. Beruntung, situasi cepat terkendali setelah pihak KBRI Phnom Penh bergerak dan mengamankan Supiat. Dari titik itu, pemerintah daerah ikut turun tangan untuk memastikan proses pemulangan berjalan tanpa hambatan.

Kisah Awal yang Bermula dari Tawaran Kerja Online

Semua berawal dari sebuah tawaran kerja yang Supiat temukan di internet. Tawaran itu terdengar menarik karena menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan proses yang cepat dan gaji yang menggiurkan. Ia kemudian mengikuti arahan perekrut yang mengaku menyiapkan keberangkatan ke Malaysia.

Namun perjalanan itu tidak berjalan sesuai rencana. Di tengah proses, perekrut mengubah arah dan membawa Supiat ke Kamboja. Perubahan mendadak itu membuat Supiat berada dalam situasi yang jauh dari ekspektasi awalnya. Dari sinilah dugaan praktik perdagangan orang mulai mencuat dan memicu perhatian banyak pihak.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Pemprov Kalteng Langsung Bergerak Tanpa Menunggu Lama

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merespons cepat setelah menerima informasi terkait posisi Supiat. Kepala Disnakertrans Kalteng, Farid Wajdi, langsung menghubungi berbagai pihak untuk memastikan kondisi korban.

Hasil komunikasi menunjukkan bahwa KBRI Phnom Penh sudah mengamankan Supiat di lokasi yang aman. Kondisi ini memberi kelegaan karena pemerintah bisa melanjutkan langkah berikutnya, yaitu proses pemulangan ke Indonesia.

Pemprov Kalteng juga terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait agar semua proses berjalan lancar. Farid menekankan bahwa timnya fokus pada percepatan administrasi dan kesiapan kepulangan Supiat ke kampung halamannya.

Baca Juga: Terungkap Markas Judol di Hayam Wuruk Serupa dengan Myanmar-Kamboja

Modus Perekrutan yang Menjebak Pencari Kerja

Farid menjelaskan bahwa Supiat berangkat melalui jalur nonprosedural. Jalur seperti ini sering dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari pengawasan resmi.

Pada awalnya, Supiat hanya menerima informasi kerja di Malaysia melalui media daring. Ia tidak mendapat gambaran jelas tentang perusahaan maupun sistem penempatan kerja yang sebenarnya. Situasi berubah ketika perekrut mengalihkan tujuan tanpa persetujuan yang transparan.

Kondisi seperti ini membuat banyak pencari kerja rentan terjebak. Mereka kehilangan kontrol atas perjalanan mereka sendiri karena seluruh proses diatur oleh pihak ketiga yang tidak selalu bisa dipercaya.

Pemerintah Pusat Turun Tangan Lewat KP2MI

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) ikut menangani kasus ini secara langsung. Menteri KP2MI, Mukhtarudin, melakukan panggilan video dengan Supiat yang saat itu berada di KBRI Phnom Penh.

Dalam percakapan itu, Menteri mengecek kondisi kesehatan Supiat sekaligus memastikan dokumen penting untuk proses pemulangan sudah lengkap. Ia juga menegaskan bahwa negara akan menanggung seluruh biaya dan proses pemulangan hingga Supiat tiba kembali di Indonesia.

Langkah ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan perwakilan luar negeri berjalan aktif dalam menangani kasus pekerja migran bermasalah.

Peringatan Keras untuk Warga yang Ingin Kerja ke Luar Negeri

Kasus Supiat menjadi pengingat keras bagi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri. Tawaran yang terlihat mudah dan menggiurkan sering menyimpan risiko besar di baliknya.

Farid mengajak masyarakat untuk selalu mengecek legalitas perusahaan melalui Disnakertrans atau BP3MI sebelum menerima pekerjaan apa pun. Langkah kecil ini bisa mencegah banyak orang terjebak dalam situasi berbahaya.

Pemprov Kalteng juga mencatat sudah beberapa kasus serupa terjadi sebelumnya, termasuk di wilayah lain seperti Irak. Karena itu, edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar tidak mudah tergiur janji pekerjaan instan tanpa kejelasan hukum.

Pelajaran Penting dari Kasus Supiat

Kasus ini menunjukkan bahwa memilih jalur resmi saat bekerja ke luar negeri sangat penting. Jalur resmi memberi perlindungan hukum yang jelas dan membuat pemerintah lebih mudah memberikan bantuan saat terjadi masalah.

Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan pentingnya koordinasi cepat antara pemerintah daerah, kementerian, dan KBRI. Semua pihak bergerak bersama untuk memastikan Supiat bisa kembali dengan selamat.

Ke depan, pemerintah berharap masyarakat lebih kritis dalam menerima tawaran kerja agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak ada lagi warga yang terjebak dalam situasi serupa. Untuk informasi terbaru yang kami berikan anda bisa mengunjungi Berita Terkini Indonesia Kamboja.