Kemenko Polkam Bergerak! Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Kamboja Berantas Online Scam

Kasus online scam yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja terus menjadi perhatian pemerintah.

Untuk memperkuat langkah penanganan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi lanjutan sebagai persiapan keberangkatan Delegasi Republik Indonesia ke Kamboja.

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN Kemenko Polkam, Andri P. Nugroho, memimpin rapat di Bogor, Jawa Barat. Perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kemenimipas, Kementerian Hukum, Komdigi, Polri, Kejaksaan Agung, OJK, PPATK, dan KBRI Phnom Penh juga mengikuti pertemuan tersebut.

Melalui rapat ini, seluruh instansi menyatukan langkah untuk menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks.

Delegasi RI Siapkan Langkah Konkret Bersama Pemerintah Kamboja

Dalam arahannya, Andri P. Nugroho menegaskan bahwa kunjungan Delegasi RI bukan sekadar agenda diplomatik. Pemerintah ingin membangun kerja sama nyata dengan otoritas Kamboja agar penanganan jaringan online scam berjalan lebih efektif.

Menurutnya, Indonesia harus datang dengan posisi yang jelas serta membawa berbagai usulan yang mampu memberikan manfaat bagi kedua negara. Kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pemberantasan sindikat penipuan daring, tetapi juga meningkatkan perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban maupun yang terlibat dalam perkara tersebut.

Melalui koordinasi ini, pemerintah berharap komunikasi antarotoritas berlangsung lebih cepat sehingga setiap penanganan kasus berjalan tanpa hambatan yang berarti.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Data WNI di Kamboja Jadi Sorotan Utama

KBRI Phnom Penh memaparkan perkembangan terbaru mengenai keberadaan WNI di Kamboja. Hingga 23 Juni 2026, data menunjukkan sebanyak 10.375 WNI berada di pusat detensi imigrasi Kamboja.

Selain itu, sekitar 1.800 WNI masih menjalani proses asesmen oleh otoritas setempat. Pemerintah juga memperkirakan sekitar 15.000 WNI lainnya masih berada di luar jangkauan operasi pemberantasan pusat-pusat online scam di berbagai wilayah Kamboja.

Jumlah tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi. Karena itu, setiap instansi perlu memperkuat koordinasi agar proses identifikasi, perlindungan, hingga pemulangan warga berlangsung lebih cepat dan terarah.

Baca Juga: Kontroversial! Dua Jurnalis Kamboja Dipenjara 14 Tahun, Dunia Pertanyakan Kebebasan Pers

Fokus Kerja Sama Tidak Hanya Soal Pemulangan WNI

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno memimpin Delegasi Republik Indonesia. Tim delegasi juga melibatkan pejabat dari Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kemenimipas, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, dan OJK.

Delegasi Indonesia membawa sejumlah isu strategis dalam pertemuan dengan pemerintah Kamboja. Pembahasan mencakup akses barang bukti, tindak lanjut daftar pencarian orang (DPO), pelaksanaan joint operation, serta penguatan pertukaran data lintas negara.

Indonesia juga menawarkan pelatihan digital forensik, dukungan pelacakan transaksi keuangan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Langkah tersebut bertujuan mempercepat pengungkapan jaringan kejahatan lintas negara.

Sinergi Antarinstansi Jadi Kunci Penanganan Online Scam

Kemenko Polkam menilai penanganan online scam tidak hanya berkaitan dengan penyelamatan WNI di luar negeri. Pemerintah juga harus memastikan aparat memproses setiap pelaku sesuai hukum agar mereka tidak mengulangi tindak pidana serupa.

Setiap kementerian dan lembaga memegang peran penting dalam seluruh tahapan penanganan. Mereka mulai dari mencegah keberangkatan calon pekerja yang berisiko, memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri, memfasilitasi proses pemulangan, hingga menindak pelaku yang terlibat dalam jaringan kejahatan.

Kolaborasi tersebut sekaligus menutup berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan sindikat online scam untuk merekrut korban dari Indonesia.

Pemerintah Perkuat Pencegahan agar Korban Terus Berkurang

Selain memperkuat penegakan hukum, pemerintah terus membangun sistem pencegahan yang lebih efektif. Salah satu langkahnya ialah meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai modus perekrutan kerja ilegal agar semakin sedikit WNI yang tergiur tawaran pekerjaan palsu di luar negeri.

Pemerintah Indonesia dan Kamboja juga berupaya membangun mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat sehingga kedua negara dapat segera menindaklanjuti setiap perkembangan kasus.

Melalui kunjungan Delegasi RI, pemerintah ingin mempererat kerja sama penegakan hukum dengan Kamboja. Dukungan seluruh kementerian dan lembaga menjadi modal penting untuk memberantas online scam sekaligus memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada WNI di luar negeri.