BP3MI Buka Suara! Ini Alasan 13 Warga Kepri Tertahan di Kamboja Harus Pulang dengan Biaya Sendiri

Sebanyak 13 warga Kepulauan Riau (Kepri) mengadu kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri setelah mereka tertahan di Kamboja.

Namun, mereka tidak lagi memperoleh penanganan seperti sebelumnya karena pemerintah kini menerapkan kebijakan baru terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sektor online scam dan judi online.

BP3MI menjelaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut membuat para pekerja yang berangkat secara sadar ke sektor ilegal tidak lagi masuk dalam kategori korban.

Akibatnya, mereka harus menanggung sendiri biaya kepulangan ke Indonesia sambil tetap menjalani proses pendataan dan pembinaan setelah tiba di Tanah Air. Simak ulasan lengkapnya dari Berita Terkini Indonesia Kamboja.

Status Berubah, BP3MI Kini Anggap Pekerja Scam sebagai Pelaku

Kepala BP3MI Kepri, Kombes Imam Riyadi, menjelaskan bahwa pemerintah mengubah kebijakan setelah aparat Kamboja menggencarkan operasi besar terhadap jaringan online scam dan judi online pada Desember tahun lalu.

Menurut Imam, pemerintah kini mengategorikan WNI yang bekerja sebagai scammer maupun operator judi online sebagai pelaku apabila mereka berangkat dengan kesadaran penuh untuk bekerja di sektor tersebut. Karena itu, pemerintah tidak lagi menerapkan mekanisme penanganan yang sama seperti terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Ia menegaskan bahwa setiap kasus tetap melalui pendalaman agar petugas dapat mengetahui latar belakang keberangkatan masing-masing pekerja.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Biaya Kepulangan Kini Menjadi Tanggung Jawab Sendiri

Perubahan status tersebut turut memengaruhi proses pemulangan para WNI yang tertahan di Kamboja. Imam mengatakan pemerintah tidak menyediakan anggaran khusus untuk memulangkan pekerja yang terbukti terlibat dalam aktivitas online scam maupun judi online.

Karena itu, para pekerja harus mengatur kepulangan mereka secara mandiri. Pemerintah tetap memberikan pendampingan sesuai kewenangan, tetapi tidak menanggung seluruh biaya perjalanan pulang.

BP3MI menilai kebijakan ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus mencegah semakin banyak masyarakat tergiur tawaran pekerjaan ilegal di luar negeri.

Baca Juga: Terbongkar! 61 WNI Ditangkap di Timor Leste Terkait Online Scam, 5 Pernah Bekerja di Kamboja

Ribuan WNI Masih Bekerja di Jaringan Scam Kamboja

BP3MI Kepri menerima informasi dari KBRI di Kamboja bahwa jumlah warga Indonesia yang masih bekerja sebagai scammer diperkirakan mencapai sekitar 5.000 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa jaringan penipuan daring masih terus beroperasi meski aparat Kamboja rutin melakukan penindakan.

Di sisi lain, kapasitas shelter milik perwakilan Indonesia di Kamboja juga memiliki keterbatasan. Petugas harus mengatur pergantian penghuni agar tempat perlindungan tetap tersedia bagi WNI lain yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Kondisi tersebut membuat proses penanganan harus berjalan lebih efektif agar seluruh fasilitas perlindungan dapat dimanfaatkan secara optimal.

BP3MI Selidiki Perekrut dan Beri Pembinaan

Setelah para pekerja kembali ke Indonesia, BP3MI langsung melakukan pendalaman terhadap setiap kasus. Petugas menggali informasi mengenai pihak yang merekrut, memberangkatkan, hingga menghubungkan mereka dengan pekerjaan di Kamboja.

Selain itu, BP3MI juga memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan kepada para pekerja. Langkah tersebut bertujuan membuka peluang kerja yang lebih aman sehingga mereka tidak kembali tergiur tawaran pekerjaan ilegal di luar negeri.

Imam berharap upaya tersebut mampu memutus rantai perekrutan yang selama ini masih berlangsung melalui berbagai jaringan.

Masih Banyak yang Nekat Berangkat Meski Risiko Semakin Besar

Meski pemerintah Kamboja terus memperketat pengawasan terhadap jaringan online scam, BP3MI Kepri masih menemukan calon pekerja yang mencoba berangkat. Petugas bahkan menggagalkan beberapa keberangkatan di Tanjungpinang dan Batam.

Imam mengungkapkan bahwa sebagian calon pekerja ternyata pernah bekerja di Kamboja dan sudah kembali ke Indonesia. Namun, mereka kembali mencoba berangkat karena tergiur iming-iming penghasilan tinggi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa jaringan perekrut masih aktif mencari calon pekerja baru. Karena itu, BP3MI mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji besar yang tidak memiliki prosedur resmi.

Memastikan legalitas perusahaan dan jalur penempatan menjadi langkah penting untuk menghindari risiko terjerat aktivitas ilegal di luar negeri.