GILA! Dijanjikan Gaji Rp11,6 Juta/Bulan, 2 WNI Hampir Dikirim ke Kamboja!
Dua WNI hampir diberangkatkan ke Kamboja setelah dijanjikan gaji tinggi, namun terungkap dalam kasus dugaan penempatan ilegal pekerja migran.
Dua WNI, Wahyudi dan Irfan, nyaris dikirim ke Kamboja melalui Batam dengan iming-iming gaji Rp11,6 juta per bulan. Kasus ini terungkap dalam sidang dugaan penempatan PMI ilegal di Pengadilan Negeri Batam pada 16 April 2026. Terdakwa Devina Aprilyani alias Adek diduga memfasilitasi perjalanan mereka untuk bekerja sebagai operator penipuan judi online.
Berikut ini Berita Terkini Indonesia Kamboja akan membahas kasus dua WNI yang hampir dikirim dengan iming-iming gaji tinggi secara ilegal.
Kronologi Kejadian
Kasus bermula pada Agustus 2025, saat Wahyudi menghubungi Devina untuk mencarikan pekerjaan di luar negeri. Devina menawarkan kesempatan di Kamboja melalui Koko Sky, yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO). Seluruh proses keberangkatan dijanjikan dibantu penuh. Langkah ini terlihat mudah bagi korban yang sedang kesulitan mencari nafkah.
Rencana awal menuju Singapura batal karena tiket habis. Kedua korban menginap di hotel di Batam pada 24 November 2025. Keesokan harinya, Devina mengantar mereka ke Pelabuhan Internasional Batam Centre untuk transit ke Malaysia, lalu Kamboja. Perjalanan ini direncanakan secara sembunyi-sembunyi agar tidak terdeteksi.
Upaya itu digagalkan Unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan (KKP) saat patroli pencegahan. Petugas menemukan Wahyudi dan Irfan hanya bawa KTP dan paspor, tanpa dokumen PMI seperti kontrak kerja. Penyelamatan ini mencegah mereka jatuh ke tangan sindikat kriminal.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Penyebab Terjadinya Kasus
Devina memanfaatkan kerentanan korban yang mencari pekerjaan menjanjikan. Iming-iming gaji Rp11,6 juta per bulan sebagai operator scam judi online menjadi umpan utama. Ini menarik bagi warga yang kesulitan ekonomi di Indonesia. Banyak orang tergiur karena gaji tersebut jauh di atas upah rata-rata lokal.
Komunikasi melalui perantara seperti Koko Sky menyembunyikan tujuan sebenarnya. Devina menjanjikan bantuan lengkap, tapi abaikan prosedur resmi penempatan PMI. Hal ini melanggar ketentuan yang mengharuskan izin pemerintah. Korban tidak sadar risiko hukum yang mengintai.
Korban kurang waspada terhadap tawaran mencurigakan. Mereka tak verifikasi dokumen atau badan penempatan resmi, sehingga mudah terjebak modus ilegal ini. Kasus serupa sering terjadi di Batam sebagai jalur transit. Kurangnya pengetahuan menjadi faktor utama.
Baca Juga: Situasi Mencekam! Gencatan Senjata Tak Berlaku, Pasukan Thailand Kuasai Area Sengketa di Kamboja
Penanganan Hukum dan Pencegahan
Hakim Yuanne memimpin sidang di Pengadilan Negeri Batam untuk menggelar pemeriksaan saksi pada 16 April 2026. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menguraikan peran Devina, lalu Hakim menunda sidang hingga pekan depan. Publik berharap proses hukum ini memberikan efek jera bagi pelaku serupa.
JPU menilai perbuatan Devina memenuhi unsur pidana dalam UU No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI, yang Pemerintah ubah melalui UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja. Dakwaan alternatif soroti kurangnya kompetensi, jaminan sosial, visa kerja, dan perjanjian resmi. Pemerintah memerlukan hukuman tegas untuk mencegah pengulangan.
Pemerintah intensifkan patroli pelabuhan dan sosialisasi. Negara melarang individu menempatkan PMI tanpa izin resmi. Pemerintah melindungi korban dan menghukum berat pelaku untuk memberikan efek jera. Polisi mengajak masyarakat melaporkan dugaan praktik ilegal. Langkah ini tingkatkan kesadaran kolektif.
Dampak Bagi Korban dan Masyarakat
Wahyudi dan Irfan terhindar dari eksploitasi di Kamboja, di mana operator scam sering alami penyekapan dan pemaksaan kerja. Mereka berisiko jadi korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang) jika berhasil dikirim. Untungnya, patroli polisi sigap menyelamatkan mereka tepat waktu.
Kasus ini erodasi kepercayaan publik terhadap penempatan PMI. Banyak WNI tergiur gaji tinggi, tapi berujung trauma psikologis dan fisik. Data menunjukkan ribuan korban serupa di Kamboja sejak 2023. Kejadian ini bikin masyarakat makin curiga dengan iklan lowongan kerja.
Dampak ekonomi nasional signifikan, karena mengganggu citra PMI legal. Pemerintah rugi devisa dan biaya penyelamatan korban. Masyarakat jadi was-was dengan tawaran kerja luar negeri tanpa verifikasi. Hal ini memengaruhi minat migrasi kerja yang sah.
Ikuti terus perkembangan terbaru dan jangan sampai terlewatkan informasi penting seputar Berita Terkini Indonesia Kamboja setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
Gambar Pertama dari: infoindokamboja.com
Gambar Kedua dari: metropolis.batampos.co.id
