7.771 WNI Tinggalkan Pusat Scam Kamboja, Kemenlu Pastikan Tak Ada Korban TPPO

Sebanyak 7.771 WNI telah pulang dari Kamboja setelah tempat kerja mereka di pusat scam digerebek, sementara penindakan terhadap lokasi serupa terus meluas.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto mengatakan KBRI Phnom Penh menerima 12.303 pengaduan WNI yang datang langsung untuk meminta bantuan kepulangan.

Menurut Santo, gelombang pengaduan mulai meningkat sejak Januari 2026 ketika operasi penutupan pusat scam semakin gencar. Simak ulasan lengkapnya dari Berita Terkini Indonesia Kamboja.

Ribuan WNI Mulai Tinggalkan Pusat Scam Kamboja

Otoritas Kamboja meningkatkan operasi terhadap pusat penipuan online sejak awal 2026. Pada Februari, pemerintah setempat menutup sekitar 200 pusat scam. Jumlah penindakan kembali meningkat pada Agustus dengan ratusan lokasi lain ikut ditutup.

Kondisi tersebut membuat banyak WNI mencari jalan untuk segera pulang. Santo menyebut sebagian besar WNI memilih kembali ke Indonesia secara mandiri setelah menyelesaikan persoalan administrasi dan keimigrasian di Kamboja.

KBRI Phnom Penh tetap membantu proses tersebut, terutama bagi WNI yang menghadapi kendala dokumen. Bantuan mencakup penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP bagi mereka yang kehilangan atau tidak lagi memiliki paspor.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Kendala Imigrasi Sempat Menghambat Kepulangan

Persoalan dokumen menjadi salah satu hambatan utama bagi WNI yang ingin meninggalkan Kamboja. Sebagian tidak lagi memegang paspor, sementara lainnya sudah melewati batas masa izin tinggal atau mengalami overstay.

Pemerintah Kamboja dalam kasus tersebut lebih melihat persoalan mereka sebagai pelanggaran keimigrasian, bukan otomatis sebagai tindak pidana. Karena itu, KBRI harus membantu menyelesaikan urusan administrasi sebelum para WNI bisa melanjutkan perjalanan pulang.

SPLP kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam proses kepulangan. KBRI juga membantu mengurus pemutihan denda overstay sehingga para WNI dapat menyelesaikan kewajiban administratif dan meninggalkan Kamboja.

Baca Juga: Vila di Sihanoukville Digerebek, 37 Orang Ditangkap dan Ratusan Peralatan Disita

Kemenlu Tegaskan Tak Temukan Indikasi TPPO

Besarnya jumlah WNI yang bekerja di pusat scam sempat memunculkan anggapan bahwa seluruhnya merupakan korban perdagangan orang. Namun, Kemenlu RI memberikan penjelasan berbeda berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KBRI Phnom Penh.

Santo mengatakan para WNI tersebut pada dasarnya bekerja dalam aktivitas scam. Meski begitu, ada sebagian yang mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan sebelum berangkat ke Kamboja. KBRI kemudian memeriksa pengakuan tersebut untuk mengetahui kondisi masing-masing orang.

Hasil verifikasi KBRI, menurut Santo, tidak menemukan satu pun WNI yang terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian WNI yang mengaku tertipu bahkan sudah menjalankan pekerjaan scam selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Penutupan Scam Belum Menghentikan Kedatangan WNI

Masalah lain muncul karena masih ada WNI yang datang ke Kamboja untuk bekerja di lokasi ilegal tersebut. KBRI Phnom Penh menemukan beberapa WNI yang baru tiba pada Januari 2026, ketika operasi penindakan terhadap pusat scam sudah semakin luas.

Situasi ini membuat pemerintah semakin khawatir. Tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan proses keberangkatan yang mudah masih mampu menarik perhatian pencari kerja, meski risiko di balik pekerjaan tersebut cukup besar.

Kemenlu pun terus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan tidak masuk akal. Calon pekerja juga perlu memeriksa perusahaan, jenis pekerjaan, lokasi, serta legalitas sebelum berangkat ke luar negeri.

KBRI Minta WNI di Kamboja Lapor Diri

KBRI Phnom Penh mendorong setiap WNI yang berada di Kamboja, baik untuk bekerja maupun berwisata, melakukan lapor diri. Langkah sederhana ini membantu perwakilan Indonesia mengetahui keberadaan WNI sekaligus mempercepat pemberian bantuan jika muncul masalah.

Pemerintah juga berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Imigrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah lebih banyak WNI masuk ke lingkungan kerja ilegal dan berisiko.

Gelombang kepulangan ribuan WNI dari pusat scam Kamboja menunjukkan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada penutupan lokasi. Pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mencegah keberangkatan baru, memberikan edukasi kepada pencari kerja, serta memastikan WNI yang berada di luar negeri mendapat perlindungan ketika menghadapi persoalan.