Tanggapan KBRI Phnom Penh Terkait Pekerja Indonesia di Kamboja!
Tanggapan KBRI Phnom Penh memberikan perhatian serius terhadap kondisi pekerja migran Indonesia di Kamboja yang menghadapi berbagai masalah.
Peningkatan kasus ini memicu berbagai tanggapan dan kebijakan dari KBRI untuk melindungi dan membantu warga negara Indonesia yang berada di Kamboja. Berikut Indonesia Kamboja ini, akan memberikan ulasan mendalam terkait tanggapan KBRI Phnom Penh mengenai situasi pekerja Indonesia di negeri tetangga tersebut.
Lonjakan Kasus Pekerja Migran Bermasalah di Kamboja
Pada kuartal pertama tahun 2025, KBRI Phnom Penh telah menangani sebanyak 1.301 kasus WNI yang menghadapi masalah di Kamboja. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni naik sekitar 174%.
Mayoritas kasus yang ditangani KBRI berkaitan erat dengan keterlibatan WNI dalam penipuan daring atau online scam, yang mencapai 85% dari total kasus, yaitu sebanyak 1.112 kasus. Lonjakan ini menjadi perhatian serius KBRI yang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Indonesia dan Kamboja untuk menindaklanjuti isu tersebut.
Peringatan KBRI Untuk WNI Agar Tidak Terlibat Dalam Aktivitas Ilegal
KBRI Phnom Penh secara tegas mengingatkan warga negara Indonesia agar tidak terlibat dalam pekerjaan ilegal di Kamboja seperti penipuan daring dan judi online. Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menegaskan bahwa KBRI tidak akan menoleransi persepsi yang dapat membenarkan aktivitas penipuan daring sebagai pekerjaan yang sah.
Ia mengingatkan agar pekerjaan semacam itu tidak hanya merugikan banyak orang, tetapi juga berkonsekuensi pada pelanggaran hukum internasional dan nasional. Selain itu, Dubes Santo juga mengimbau WNI agar tidak mudah percaya dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan imbalan besar tanpa keahlian khusus, sebab tawaran tersebut sering kali menjadi jebakan yang merugikan.
KBRI Berupaya Melindungi dan Memberikan Bantuan Kepada WNI
KBRI Phnom Penh berperan aktif dalam memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja migran Indonesia dan warga negara yang bermasalah di Kamboja. Selain menangani kasus secara langsung, KBRI mengoperasikan hotline pelindungan WNI serta menyediakan layanan pendampingan dan pemulangan bagi korban yang membutuhkan.
Misalnya, pada tahun 2025 KBRI telah memfasilitasi pemulangan beberapa WNI yang menjadi korban penipuan daring dan tindakan tidak manusiawi. KBRI juga mengingatkan agar WNI yang sudah dipulangkan tidak kembali lagi ke Kamboja, mengingat banyak yang menjadi korban berulang atau “korban kambuhan” yang memperumit upaya penanganan kasus.
Baca Juga: Pekerjaan Apa Sehingga Banyak WNI Yang Bekerja di Kamboja ?
Data dan Jumlah WNI di Kamboja yang Terus Meningkat
Jumlah WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja mengalami lonjakan signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat hanya 56 kasus WNI bermasalah, namun angka tersebut meningkat drastis menjadi 3.310 kasus pada 2024. Dengan prediksi meningkat terus seiring bertambahnya warga Indonesia yang menetap di sana.
Pemerintah Kamboja juga memverifikasi bahwa pada 2024 terdapat lebih dari 131 ribu WNI yang memiliki izin tinggal legal di Kamboja. Dengan konsentrasi di kota-kota seperti Sihanoukville, Poipet, Chrey Thum, Bavet, dan Phnom Penh. Namun, banyak pula WNI yang tidak melapor ke kedutaan sehingga angka sebenarnya diperkirakan lebih besar.
Modus Penipuan dan Iming-Iming yang Memikat Pekerja Migran
Fenomena keterlibatan WNI dalam tindak penipuan daring di Kamboja sangat kompleks dan melibatkan berbagai modus yang menjebak. WNI seringkali ditawari pekerjaan dengan kualifikasi rendah dan janji gaji fantastis yang mudah menggoda. Terutama bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan ekonomi di Indonesia. Banyak yang awalnya tidak menyadari bahwa pekerjaan tersebut ilegal dan berisiko tinggi.
Bahkan ada kasus di mana WNI telah menjadi korban pemaksaan kerja dan perdagangan orang atau TPPO, terjebak dalam pola recruitment yang sangat personal dan sulit untuk diputus. Pada akhirnya, target gaji tinggi dan keinginan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga menjadi alasan utama yang membuat mereka mengambil risiko besar.
Upaya KBRI dan Pemerintah Dalam Pendidikan dan Pencegahan
KBRI Phnom Penh bersama instansi terkait terus memperkuat koordinasi, baik dengan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Kamboja. Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus pekerja migran ilegal dan penipuan daring. Salah satu fokus utama adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko bekerja secara ilegal dan cara mendapatkan pekerjaan yang legal serta aman.
KBRI juga menyarankan masyarakat untuk memverifikasi seluruh informasi lowongan kerja melalui sumber resmi seperti Disnaker dan BP2MI. Serta melakukan semua proses keberangkatan secara prosedural dengan kontrak kerja yang jelas. Selain itu, kerja sama bilateral dalam bidang migrasi antara Indonesia dan Kamboja terus diperkuat untuk mencegah tindak kriminal dan mendukung pemulangan serta perlindungan WNI bermasalah.
Kesimpulan
KBRI Phnom Penh mengambil langkah proaktif dan tegas dalam merespons perkembangan dramatis terkait pekerja migran Indonesia di Kamboja yang banyak terlibat dalam masalah penipuan daring dan pekerjaan ilegal lainnya.
Dengan pendekatan perlindungan, sosialisasi, serta kerja sama bilateral, KBRI berupaya menjaga kesejahteraan dan keamanan WNI di luar negeri. Sekaligus mengingatkan masyarakat Indonesia agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri.
Upaya ini menjadi penting mengingat tren peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia di Kamboja yang juga diikuti oleh peningkatan kasus bermasalah. Sehingga perlindungan dan edukasi menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko yang dihadapi pekerja migran Indonesia di sana. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hanya di Indonesia Kamboja.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.antaranews.com
- Gambar Kedua dari www.antaranews.com
Leave a Reply