Menurutmu Apa Solusi Terbaik Bagi WNI Pekerja Judi di Kamboja!
Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sektor judi online di Kamboja, apa solusi terbaik nya bagi pekerja.
Fenomena ini mencerminkan kompleksitas persoalan pekerja migran nonprosedural yang kerap menghadapi kondisi kerja tidak manusiawi hingga risiko terjerat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dibawah ini Indonesia Kamboja akan membahas permasalahan ini menuntut solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan perlindungan, pencegahan eksploitasi, dan peningkatan kesejahteraan WNI di luar negeri.
Peningkatan WNI Bekerja di Industri Judi Online
Sejak pandemi Covid-19, jumlah WNI yang berangkat ke Kamboja untuk bekerja di sektor judi online melonjak sangat signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 2.300 WNI di Kamboja, meningkat menjadi lebih dari 130.000 pada 2024 dengan perkiraan dominasi pekerja di industri judi daring.
Meskipun sektor judi online legal di Kamboja, mayoritas WNI berangkat secara ilegal menggunakan visa turis. Kemudian diubah statusnya menjadi visa kerja secara nonprosedural, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan resmi dari pemerintah Indonesia.
Kondisi Sulit & Risiko yang Dihadapi Pekerja Judi Online
Banyak WNI pekerja judi online mengalami kondisi kerja yang menyengsarakan, seperti jam kerja lebih dari 12 jam tanpa hari libur. Gaji tidak sesuai kesepakatan, penyekapan, penyiksaan fisik, dan ancaman kekerasan apabila tidak memenuhi target pekerjaan.
Korban sering kali terjebak dalam jebakan sindikat dengan modus penipuan lowongan kerja fiktif yang menjanjikan gaji besar namun realitasnya jauh berbeda. Risikonya bahkan mengarah pada kasus kematian akibat kondisi kerja buruk dan penyiksaan, seperti dialami oleh beberapa pekerja asal Indonesia di sana.
Baca Juga:
Peran & Tantangan Pemerintah Dalam Melindungi WNI
Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi WNI yang bekerja secara nonprosedural di Kamboja. Kamboja tidak termasuk negara resmi tujuan penempatan pekerja migran menurut regulasi pemerintah Indonesia, sehingga pengawasan dan pemberian perlindungan menjadi terbatas.
Meski demikian, berbagai upaya sudah dilakukan, seperti peningkatan monitoring keberangkatan, pembentukan Tim Reaksi Cepat. Serta kerja sama bilateral dengan Kamboja dalam rangka pencegahan TPPO dan perlindungan WNI.
Edukasi & Literasi Kerja Migran
Salah satu solusi penting adalah penguatan edukasi dan literasi bagi calon pekerja judi online dalam mengenai risiko dan prosedur WNI kerja luar negeri yang aman. Literasi digital pun perlu ditingkatkan agar WNI tidak mudah tertipu oleh iklan lowongan pekerjaan ilegal melalui media sosial.
Program Desa Binaan Imigrasi telah dirintis untuk memberikan edukasi di daerah asal pekerja migran dengan target mengurangi keberangkatan nonprosedural. Pemerintah juga diimbau untuk meningkatkan pengawasan terhadap agen perekrut tenaga kerja ilegal guna memutus jalur sindikat yang merugikan WNI.
Penegakan Hukum & Kerja Sama Internasional
Penegakan hukum terhadap jaringan sindikat perekrutan ilegal dan pelaku perdagangan orang menjadi langkah krusial mengurangi eksploitasi WNI. Polri dan kepolisian Kamboja sudah melakukan operasi penindakan bersama di berbagai kota pusat judi online di Kamboja. Seperti Phnom Penh, Sihanoukville, Bavet, dan Poipet, untuk menangani kasus judi online ilegal dan penipuan daring yang melibatkan WNI.
Kerja sama ini mendapat dukungan dari Interpol dan ASEANAPOL guna memperkuat koordinasi di kawasan. Selain itu, pemerintah diharapkan mengurangi celah legal yang dimanfaatkan oleh bandar judi berstatus WNI untuk mengelola operasi judi secara bebas di Kamboja.
Kesimpulan
Pakar sosiologi menekankan bahwa masalah ini tidak hanya berkutat pada kriminalitas individu. Melainkan merupakan cerminan kegagalan penyediaan lapangan kerja yang layak di dalam negeri. Minimnya kesempatan kerja membuat banyak anak muda terjebak dalam penawaran pekerjaan ilegal di luar negeri.
Oleh karena itu, pengembangan ekonomi serta peningkatan pelatihan vokasi dan pendidikan keterampilan di daerah asal. Harus menjadi perhatian utama untuk mengurangi ketergantungan pada pekerjaan migran berisiko tinggi.
Pemerintah didorong bersikap proaktif dalam membuka sektor industri berbasis kerakyatan yang dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga migrasi nonprosedural dapat dikurangi. Ikuti terus pembahasan yang kami berikan setiap harinya mengenai Informasi Indonesia Kamboja, yang selalu ramai dalam perbincangan masyarakat Indonesia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari surabaya.ac.id
Leave a Reply