Imbas Konflik Timur Tengah, Pasokan BBM di Kamboja Terguncang!

Silakan Share

Kamboja menghadapi gangguan pasokan BBM akibat kenaikan harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Pasokan BBM di Kamboja Terguncang!

Ratusan SPBU dan depot terpaksa menutup operasional sementara, sementara pemerintah menindak tegas praktik penimbunan stok. Harga bensin dan solar meroket, berdampak langsung pada biaya transportasi dan logistik domestik.

Simak dan ikutin terus informasi terbaru dan terviral lainnya hanya ada di Berita Indonesia Kamboja.

nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE LIVE STREAMING WORLD CUP 2026

Ratusan SPBU di Kamboja Tutup Akibat Krisis Minyak

Kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah menyebabkan gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kamboja. Akibatnya, ratusan depot dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terpaksa menghentikan operasional sementara karena keterlambatan distribusi stok baru.

Kementerian Perdagangan Kamboja mencatat bahwa lebih dari 400 depot dan SPBU masih menangguhkan layanan hingga pertengahan Maret 2026. Sebelumnya, sekitar 2.000 dari total 6.300 fasilitas di negara itu sempat menghentikan penjualan karena kekurangan pasokan.

Situasi ini berdampak langsung pada konsumen dan transportasi domestik. Pengguna kendaraan harus mengantre lebih lama di SPBU yang masih buka, sementara biaya logistik meningkat seiring kelangkaan dan kenaikan harga BBM.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!

GIF PIALA DUNIA 2026

Pemerintah Bekuk Penimbun BBM

Menteri Perdagangan Kamboja, Cham Nimul, menyatakan bahwa sebagian besar SPBU yang sempat tutup telah kembali beroperasi setelah inspeksi pemerintah. “Setelah kelompok kerja melakukan penilaian terhadap depot dan stasiun bahan bakar, kami menemukan hanya lebih dari 400 yang masih menutup sementara operasional karena keterlambatan kedatangan stok,” kata Nimul.

Selain itu, pemerintah memperingatkan pelaku usaha agar tidak menahan stok untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Sanksi berupa denda hingga pencabutan izin usaha akan diterapkan jika ditemukan praktik manipulasi pasokan.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar domestik dan melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar. Penindakan tegas diharapkan dapat mencegah spekulasi yang merugikan masyarakat.

Baca Juga: Hati-Hati! UU Baru Kamboja Tegas, Pelaku Bisa Dipenjara Seumur Hidup!

Harga BBM Melonjak, Transportasi Ikut Terdampak

Harga BBM Melonjak, Transportasi Ikut Terdampak

Gangguan distribusi BBM terjadi bersamaan dengan lonjakan harga minyak dunia. Harga bensin reguler di Kamboja meningkat sekitar 35 persen, sementara harga solar melonjak hingga 66 persen sejak konflik Timur Tengah memanas.

Pada pertengahan Maret 2026, pemerintah menetapkan harga bensin reguler sebesar 5.200 riel atau sekitar Rp 22.025 per liter, dan harga solar mencapai 6.400 riel atau sekitar Rp 27.108 per liter. Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya transportasi, distribusi logistik, dan harga barang kebutuhan pokok.

Kondisi ini menegaskan kerentanan ekonomi Kamboja terhadap gejolak pasar energi global. Sebagai negara yang sepenuhnya bergantung pada impor produk minyak bumi, fluktuasi harga internasional berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi domestik.

Pemerintah Selidiki Penutupan SPBU dan Penimbunan Stok

Selain gangguan pasokan, pemerintah Kamboja menyelidiki kemungkinan adanya penahanan stok BBM secara sengaja. Juru bicara Kementerian Perdagangan, Penn Sovicheat, menyatakan bahwa sekitar 2.000 SPBU sempat tutup sementara dengan alasan kekurangan BBM.

Pemerintah kini menelusuri apakah penutupan SPBU benar-benar akibat kehabisan stok atau sebagai strategi menahan pasokan untuk mendapatkan keuntungan saat harga naik. Hal ini penting untuk mencegah praktik monopoli dan spekulasi di pasar energi domestik.

Sovicheat menegaskan bahwa pelaku usaha yang terbukti memberikan alasan palsu dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional. Penegakan aturan ini diharapkan menstabilkan pasokan BBM dan melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang merugikan.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Pertama dari harianbasis.co
  • Gambar Kedua dari harianbasis.co