BKSAP, Minim Lapangan Kerja Dorong WNI Jadi Scammer di Kamboja
BKSAP menyoroti fenomena WNI yang terlibat penipuan digital atau scam di Kamboja akibat minimnya lapangan kerja di Indonesia.
Meski beberapa WNI terlibat sebagai pelaku scam, akar masalah utamanya adalah kesulitan mencari pekerjaan yang layak di Tanah Air. Pemerintah didorong untuk fokus pada perlindungan dan pemulangan WNI.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Berita Indonesia Kamboja.
Mardani Ali Sera Bahas WNI Scam di Kamboja dan Filipina
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menanggapi pandangan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar yang menyebut WNI di Kamboja dan Filipina yang terlibat penipuan digital bukan korban TPPO karena telah melanggar pidana. Mardani tak membantah pernyataan tersebut, namun ia menekankan akar masalahnya adalah minimnya lapangan kerja di Indonesia yang membuat WNI tergiur tawaran bekerja sebagai scammer di luar negeri.
“Sebagian benar (WNI scammer di Kamboja bukan korban TPPO), tapi akarnya memang mereka tidak dapat pekerjaan di dalam negeri dan ada tawaran menggiurkan dari Kamboja,” ujar Mardani saat dihubungi, Sabtu (24/1/2026). Ia menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan ekonomi yang mendorong WNI terlibat kasus scam di luar negeri.
Mardani menilai, daripada saling menyalahkan, fokus utama harus pada perlindungan WNI yang berada di Kamboja dan Filipina. Menurutnya, kondisi mereka saat ini cukup berat dan perlu penanganan cepat dari pemerintah agar mereka tidak terjebak masalah hukum lebih serius.
Utamakan Keselamatan WNI di Luar Negeri
Mardani menekankan pentingnya melindungi para WNI yang berada di luar negeri, terlepas dari status mereka sebagai korban TPPO atau pelaku scam. Ia mengingatkan bahwa pendekatan humanis diperlukan agar mereka tidak semakin tertekan.
“Jangan saling menyalahkan, dahulukan perlindungan WNI, kondisi mereka berat,” ucap Mardani. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah koordinasi untuk memastikan keselamatan dan pemulangan WNI yang terdampak.
Langkah perlindungan ini juga mencakup pemantauan terhadap WNI yang benar-benar menjadi korban TPPO. Mardani menegaskan, apa pun sebutannya, mereka tetap korban dan membutuhkan bantuan pemerintah agar bisa kembali ke Indonesia dengan aman.
WNI Bisa Jadi Korban dan Pelaku Scam
Mardani menyoroti fenomena WNI yang bisa sekaligus menjadi korban TPPO dan terlibat dalam scam. Ia menekankan pentingnya membedakan kasus secara adil dan melakukan pendataan untuk pembinaan lebih lanjut setelah pemulangan ke Indonesia.
“Bisa TPPO dan juga scammer, tapi mereka tetap korban. Pemerintah perlu segera menuntaskan dan memulangkan WNI ini. Di Tanah Air bisa dilakukan pendataan untuk pembinaan lebih lanjut,” ujar Mardani. Hal ini menjadi bagian dari upaya perlindungan dan rehabilitasi bagi WNI yang terdampak.
Pendataan ini diharapkan dapat membantu pemerintah memberikan edukasi, pelatihan, dan bimbingan agar WNI terhindar dari kasus serupa di masa depan. Selain itu, langkah ini bisa meminimalisir stigma negatif terhadap mereka yang pernah terlibat di jaringan scam internasional.
Keterangan Resmi Ketua OJK
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menegaskan WNI di Kamboja dan Filipina yang terlibat penipuan digital atau scam bukan korban TPPO karena telah melanggar pidana. Mahendra menyampaikan hal ini saat menjawab pertanyaan anggota Komisi XI DPR dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
“Kalau saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban dari perdagangan orang atau manusia. Mereka ini scammer, scammer,” ujar Mahendra. Ia menekankan, WNI tersebut melakukan tindakan kriminal dan terlibat operasi scamming secara aktif.
Mahendra menambahkan bahwa meski WNI terlibat dalam scam, hal ini tetap merupakan pelanggaran hukum yang serius. Pernyataan ini menekankan perlunya koordinasi antara OJK, pemerintah, dan DPR untuk menangani kasus secara menyeluruh, sekaligus memberikan perlindungan terhadap mereka yang memang menjadi korban TPPO.
Dapatkan informasi paling lengkap dan terbaru hanya di Indonesia Kamboja, yang dimana akan selalu memberikan informasi menarik lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari kemlu.go.id
