Sengketa Memanas! Kamboja Tempuh Jalur ICJ, Thailand Pilih Diplomasi
Thailand tolak bawa sengketa perbatasan dengan Kamboja ke Mahkamah Internasional (ICJ) meski ketegangan meningkat dan tentara Kamboja tewas.
Sengketa ini merupakan masalah lama yang telah berlangsung puluhan tahun dan kerap menjadi sumber gesekan serius antara kedua negara Asia Tenggara tersebut. Berita Indonesia Kamboja akan membahas eskalasi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, upaya penyelesaian sengketa, serta tantangan diplomasi di balik pilihan masing-masing negara.
Latar Belakang Sengketa Perbatasan
Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berjalan sejak lama, dengan akar persoalan yang berhubungan erat dengan klaim atas wilayah-wilayah yang kaya sejarah dan budaya, seperti kompleks candi Prasat Preah Vihear.
Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan yang memberikan wilayah tempat berdirinya candi tersebut kepada Kamboja, sebuah keputusan yang hingga kini masih menjadi sumber ketegangan antara kedua negara.
Putusan tersebut juga telah ditegaskan kembali oleh ICJ pada 2013, namun wilayah di sekitarnya masih menunjukkan ketidakjelasan demarkasi yang memicu berbagai insiden militer dalam beberapa tahun terakhir.
Insiden Terbaru dan Respon Kamboja
Ketegangan terbaru pecah pada 28 Mei 2025, ketika bentrokan bersenjata terjadi di wilayah perbatasan yang disengketakan dekat Morokot, provinsi Preah Vihear, Kamboja. Insiden tersebut menyebabkan satu tentara Kamboja tewas. Kedua negara saling menyalahkan sebagai pihak yang memulai penembakan di zona netral yang disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) tentang survei dan penetapan batas darat.
Menanggapi insiden tersebut, parlemen Kamboja secara bulat mendukung pemerintah untuk membawa sengketa perbatasan ke Mahkamah Internasional (ICJ). Pada 2 Juni 2025, pemerintah Kamboja resmi menyatakan akan mengajukan kasus ini ke ICJ. Mereka berharap mendapatkan putusan yang jelas dan akhir dari konflik yang sudah berlangsung lama.
Pemerintah Kamboja menilai jalur hukum internasional sebagai cara damai untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Langkah ini diambil demi mengakhiri kebingungan dan ketegangan yang terus berlanjut.
Baca Juga:
Thailand Pilih Dialog Bilateral Selesaikan Sengketa
Sementara Kamboja memilih jalur pengadilan internasional, Thailand menegaskan bahwa sengketa ini dapat dan harus diselesaikan melalui mekanisme bilateral tanpa melibatkan pihak ketiga. Pemerintah Thailand menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah secara damai berdasarkan hukum internasional, kesepakatan, serta bukti pendukung seperti citra satelit.
Dalam pernyataannya pada 5 Juni 2025, pemerintah Thailand menyatakan siap berdialog dengan Kamboja melalui mekanisme yang telah ada, khususnya Komisi Perbatasan Bersama (Joint Boundary Commission/JBC) yang akan menggelar pertemuan pada 14 Juni mendatang di Phnom Penh, Kamboja.
Mereka menegaskan bahwa situasi di perbatasan masih terkendali dan menekankan pentingnya meredakan ketegangan. Pemerintah Thailand menyatakan komitmennya untuk menghindari eskalasi yang bisa memicu konflik lebih luas.
Selain itu, Thailand menegaskan bahwa sejak tahun 1960, mereka tidak mengakui yurisdiksi wajib Mahkamah Internasional (ICJ). Hal ini berarti Thailand tidak berkewajiban menerima putusan ICJ jika sengketa dibawa ke pengadilan tersebut.
Ketegangan Militer dan Persenjataan
Situasi di perbatasan semakin memanas dengan laporan bahwa pasukan Kamboja dilengkapi dengan armada dan persenjataan berat yang bergerak mendekat ke wilayah yang disengketakan dengan Thailand. Militer Kamboja bahkan merilis di media sosial foto dan video sebuah drone pengintai yang diklaim mereka tembak jatuh yang menurut Kamboja adalah milik militer Thailand.
Militer Thailand dengan tegas membantah bahwa drone yang ditembak jatuh adalah milik mereka. Mereka menyatakan tidak memerlukan pengintaian menggunakan drone karena analisis intelijen dapat dilakukan melalui media sosial militer Kamboja.
Pernyataan ini menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi di antara kedua negara. Meski begitu, kedua pihak tampaknya masih berupaya menghindari konfrontasi bersenjata yang lebih besar.
Upaya Diplomasi dan Harapan Perdamaian
Kedua negara sebenarnya telah berusaha menjaga komunikasi dan mencari solusi melalui jalur diplomasi. Setelah bentrokan pada bulan Mei, komandan militer dari kedua pihak bertemu dan sepakat untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut serta mengedepankan dialog. Pemerintah kedua negara menegaskan komitmen pada mekanisme yang telah disepakati secara bilateral untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Namun, keputusan Kamboja membawa sengketa ke ICJ menimbulkan ketegangan baru. Thailand hingga kini belum mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional terkait kasus tersebut. Hal ini membuat perundingan bilateral menjadi semakin sulit. Meski begitu, kedua negara tetap berkomitmen menjaga perdamaian dan menghindari konflik terbuka.
Kesimpulan
Sengketa perbatasan Thailand-Kamboja merupakan isu sensitif dan kompleks. Persoalan ini melibatkan klaim historis, nasionalisme, dan aspek keamanan regional. Konflik terbaru pada 28 Mei 2025 menewaskan seorang tentara Kamboja. Insiden tersebut kembali menunjukkan rapuhnya situasi di wilayah perbatasan yang disengketakan. Kamboja bertekad membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ).
Sementara itu, Thailand lebih memilih penyelesaian melalui jalur bilateral. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan pandangan yang kontras soal penyelesaian damai. Pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) pada 14 Juni menjadi ujian penting. Ketegangan yang terus berlanjut bisa berdampak negatif pada stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Simak dan ikuti terus Indonesia Kamboja agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar dari www.idntimes.com
Leave a Reply