Thailand Tuding Kamboja “Playing Victim”, Soroti Sikapnya di Forum Internasional

Thailand dan Kamboja kembali berselisih soal sumber daya maritim utama, setelah Thailand menuding Kamboja berupaya tampil sebagai korban di forum internasional.

Tuduhan itu muncul pada Selasa, 15 September 2026, ketika kedua negara mulai menyampaikan posisi masing-masing dalam proses konsiliasi di Permanent Court of Arbitration (PCA) di Singapura. Kamboja memilih jalur tersebut setelah Thailand keluar dari kerangka kerja sama maritim yang berlaku sejak 2001.

Sengketa ini menambah panjang daftar persoalan antara Bangkok dan Phnom Penh. Sebelumnya, kedua negara juga menghadapi ketegangan akibat sengketa perbatasan darat yang memicu bentrokan mematikan.

Thailand Soroti Sikap Kamboja di Forum Internasional

Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menyampaikan kritik terhadap cara Kamboja membawa persoalan maritim ke forum internasional. Ia menilai Phnom Penh berusaha membangun citra sebagai pihak yang menjadi korban dalam sengketa tersebut.

Sihasak mengatakan Kamboja berupaya menempatkan diri sebagai pihak yang paling benar agar memperoleh posisi moral yang lebih kuat. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat memengaruhi pandangan masyarakat internasional terhadap Thailand.

Thailand menyampaikan pandangan itu di hadapan panel yang terdiri dari lima pakar hukum internasional. Forum tersebut kini menjadi tempat bagi kedua negara untuk menjelaskan posisi dan kepentingan masing-masing.

INDOKAMBOJA hadir di Channel Telegram, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Wilayah Maritim Jadi Sumber Perselisihan

Persoalan utama menyangkut wilayah laut seluas sekitar 27.000 kilometer persegi yang kaya sumber daya alam. Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaim kawasan tersebut.

Kedua negara sebelumnya menggunakan Memorandum of Understanding atau MoU 2001 sebagai kerangka untuk membahas batas maritim yang tumpang tindih. Kesepakatan itu memberi ruang bagi Bangkok dan Phnom Penh untuk mencari solusi melalui pembicaraan bilateral.

Namun, Thailand memutuskan keluar dari kerangka tersebut pada Mei 2026. Pemerintah Thailand menjelaskan bahwa mereka mengambil keputusan itu karena pembahasan tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.

Baca Juga: Diduga Jadi Otak Penipuan, Warga Tangerang Ditahan Polisi Kamboja

Kamboja Pilih Jalur Konsiliasi di PCA

Setelah Thailand keluar dari MoU, Kamboja membawa persoalan tersebut ke proses konsiliasi yang mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di PCA, Singapura. Phnom Penh berharap forum itu dapat membuka kembali ruang dialog dengan Bangkok.

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengatakan negaranya memandang proses tersebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Ia menegaskan bahwa Kamboja tidak ingin menggunakan forum itu untuk memperbesar ketegangan.

Menurut Prak Sokhonn, Kamboja ingin Thailand ikut menjalankan proses tersebut secara konstruktif. Phnom Penh berharap kedua pihak dapat mencapai kesepakatan mengenai satu batas maritim yang mencakup seluruh kawasan sengketa.

Kamboja Bicara soal Rekonsiliasi dan Sumber Daya

Kamboja juga menawarkan pilihan lain jika kedua negara belum mampu menentukan batas maritim secara menyeluruh. Bangkok dan Phnom Penh dapat membahas pengembangan bersama serta pembagian sumber daya secara adil di kawasan yang masih mereka sengketakan.

Gagasan tersebut memberi peluang bagi kedua negara untuk tetap mengelola potensi sumber daya tanpa harus menunggu seluruh persoalan batas selesai. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan kesepakatan dari kedua pemerintah.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet sebelumnya menyampaikan bahwa langkah Phnom Penh juga bertujuan menjaga kedaulatan dan hak maritim negaranya berdasarkan hukum internasional.

Sengketa Maritim Muncul di Tengah Hubungan yang Tegang

Sengketa wilayah laut kini berlangsung ketika hubungan Thailand dan Kamboja masih menghadapi dampak ketegangan perbatasan darat. Kondisi tersebut membuat setiap langkah kedua negara mendapat perhatian lebih besar dari kawasan Asia Tenggara.

Thailand dan Kamboja kini memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen melalui jalur hukum dan diplomasi. Forum PCA dapat membantu kedua pihak memahami posisi masing-masing sekaligus membuka peluang menuju penyelesaian yang lebih terukur.

Untuk saat ini, Bangkok dan Phnom Penh masih mempertahankan pandangan masing-masing. Thailand menolak tudingan yang menurutnya menggambarkan negara tersebut secara negatif, sementara Kamboja berharap proses konsiliasi dapat membuka jalan menuju dialog dan kesepakatan damai.