Panas! Kamboja Kecam Keras Thailand Soal Aktivitas di Kuil Khnar, Ini Pemicunya
Pemerintah Kamboja memprotes keras aktivitas Thailand di sejumlah kuil kuno perbatasan, termasuk Kuil Khnar (K’nar).
Sengketa ini memunculkan kembali ketegangan lama terkait batas wilayah dan status situs bersejarah yang memiliki nilai budaya sekaligus sensitivitas politik tinggi. Phnom Penh menilai aktivitas tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan yang tidak memiliki dasar pembenaran.
Berikut ini Berita Terkini Kamboja-Thailand akan membahas perkembangan terbaru terkait ketegangan di wilayah perbatasan dengan Thailand secara lengkap dan mendalam.
Latar Sengketa Kuil Khnar di Perbatasan
Ketegangan antara Kamboja dan Thailand kembali mencuat setelah muncul aktivitas di kawasan kuil perbatasan seperti Khnar, Ta Krabei, dan Ta Mone. Kedua negara sejak lama memerselisihkan wilayah tempat situs-situs ini berada, karena mereka memiliki interpretasi berbeda mengenai garis batas dan status administratifnya.
Pemerintah Kamboja menegaskan bahwa kuil-kuil tersebut berada dalam wilayah kedaulatan mereka berdasarkan peta dan kesepakatan historis. Namun, Kamboja menilai aktivitas pihak Thailand di lokasi tersebut sebagai tindakan yang melampaui batas, terutama karena mencakup kegiatan publik dan promosi wisata yang bersifat terorganisir.
Riwayat ketegangan sebelumnya di wilayah serupa memperburuk situasi ini, termasuk konflik di sekitar situs-situs cagar budaya lain di perbatasan. Hal tersebut membuat isu Kuil Khnar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan potensi eskalasi politik dan keamanan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Pernyataan Keras Kamboja dan Tuduhan Pelanggaran
Pada 13 Mei 2026, Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Kamboja merilis pernyataan resmi yang menolak upaya pendaftaran situs perbatasan oleh Thailand sebagai warisan nasional mereka. Phnom Penh menyebut tindakan tersebut sebagai langkah ilegal yang tidak memiliki dasar hukum internasional.
Dalam pernyataan lanjutan pada 16 Mei 2026, Kamboja menyoroti adanya kegiatan seperti upacara keagamaan, kunjungan wisata, dan acara publik di kawasan Khnar, Ta Krabei, dan Ta Mone. Pemerintah menilai aktivitas tersebut sebagai bentuk penguatan klaim sepihak atas wilayah yang masih disengketakan.
Kamboja juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas kawasan perbatasan. Mereka meminta agar pihak terkait segera menghentikan seluruh aktivitas, termasuk menarik seluruh personel yang terlibat, demi mencegah eskalasi yang lebih luas di masa depan.
Baca Juga: Heboh di Kamboja! Warung Pecel Lele Indonesia Diduga Jadi Pusat Judol, Ini Kata Pemerintah
Dasar Hukum dan Perdebatan Klaim Wilayah
Dalam argumentasinya, Kamboja merujuk pada Perjanjian Prancis–Siam tahun 1907 serta sejumlah instrumen delimitasi lanjutan yang disepakati pada 2000 dan 2003. Menurut Phnom Penh, dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar hukum utama dalam menentukan batas wilayah kedua negara.
Di sisi lain, Kamboja menilai pendaftaran situs secara sepihak oleh Thailand sebagai warisan nasional merupakan upaya menciptakan legitimasi baru atas klaim wilayah. Kamboja menilai hal ini tidak sah karena kedua negara hanya dapat menyelesaikan persoalan perbatasan melalui mekanisme bilateral yang telah disepakati bersama.
Pemerintah Kamboja juga menekankan bahwa negara tidak dapat menjadikan status administratif atau budaya sebagai bukti kedaulatan. Mereka menilai hanya proses demarkasi resmi dan kesepakatan hukum internasional yang dapat menentukan kepemilikan wilayah secara sah.
Dampak Politik, Keamanan, dan Upaya Diplomasi
Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak politik dan keamanan di kawasan perbatasan. Pengamat menilai bahwa jika kedua negara tidak segera mengelola situasi ini, dampak buruknya dapat memicu kembali ketegangan seperti yang pernah terjadi di sekitar situs Preah Vihear dan wilayah sekitarnya.
Kamboja telah mengajukan protes diplomatik resmi dan meminta perhatian komunitas internasional terhadap perkembangan situasi. Mereka juga menyerukan agar organisasi terkait warisan budaya dan keamanan turut memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
Sementara itu, belum ada tanggapan rinci dari pihak Thailand terkait tuduhan tersebut. Meski demikian, sejumlah pihak mendorong kedua negara segera kembali ke meja perundingan teknis. Tujuannya untuk menghindari eskalasi lebih lanjut serta mencari solusi berbasis hukum dan dialog.
Ikuti terus perkembangan terbaru dan jangan sampai terlewatkan informasi penting seputar Berita Terkini Kamboja-Thailand setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
Gambar Pertama dari: khmertimeskh.com
Gambar Kedua dari: international.sindonews.com
