Dewan Perdamaian Trump Jadi Harapan Kamboja Akhiri Konflik Dengan Thailand
Kamboja menggantungkan harapan pada Dewan Perdamaian Trump untuk menengahi konflik panjang dengan Thailand dan meredakan ketegangan.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menaruh harapan pada Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Badan ini diharapkan meredakan ketegangan perbatasan Kamboja-Thailand yang memanas, menunjukkan upaya mencari solusi internasional untuk konflik regional yang menimbulkan banyak korban.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Situasi Terkini Kamboja–Thailand.
Kamboja Menyambut Peran Dewan Perdamaian Trump
Hun Manet mengungkapkan keyakinannya bahwa Dewan Perdamaian akan melengkapi mekanisme organisasi internasional yang ada. Tujuannya adalah untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, serta memastikan perdamaian di banyak wilayah yang terdampak perang. Kamboja melihat badan ini sebagai tambahan berharga dalam upaya penyelesaian konflik global.
Wawancara eksklusif Reuters ini dilakukan saat Hun Manet berada di Washington D.C. menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian. Badan yang dibentuk Presiden Trump pada Januari 2026 awalnya fokus pada konflik Gaza, namun perannya kini meluas ke berbagai konflik global, dengan Kamboja menjadi salah satu negara Asia Tenggara pertama yang diundang.
Kamboja berharap Dewan Perdamaian ini akan membantu memulihkan stabilitas antara Kamboja dan Thailand. Konflik perbatasan telah berlangsung selama enam bulan terakhir dan menyebabkan banyak kerugian. Kehadiran Kamboja dalam pertemuan ini menegaskan keseriusan mereka dalam mencari jalan keluar dari kebuntuan.
Eskalasi Konflik Dan Dampak Kemanusiaan
Ketegangan di perbatasan Kamboja-Thailand memuncak menjadi konflik bersenjata pada Juli 2025, menewaskan sedikitnya 43 orang dan memaksa lebih dari 300.000 warga sipil mengungsi. Meskipun gencatan senjata sempat ditandatangani di Malaysia pada Oktober 2025, kedua pihak berulang kali melanggarnya.
Pada awal Desember 2025, pertempuran kembali pecah, menelan korban jiwa. Sebanyak 23 orang tewas dari pihak Thailand, dan 32 orang tewas dari Kamboja. Dampak konflik ini sangat parah, dengan lebih dari 900.000 warga di kedua negara terpaksa mengungsi.
Hun Manet secara tegas menuduh pasukan Thailand masih menduduki wilayah kedaulatan Kamboja. Ia menyebut militer Thailand memasang kontainer dan kawat berduri di area yang secara historis diklaim oleh Kamboja. Tuduhan ini menegaskan adanya pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat diterima.
Baca Juga: Kamboja Minta Bantuan Prancis Hadapi Perselisihan Perbatasan Dengan Thailand
Tuduhan Dan Bantahan Mengenai Wilayah Sengketa
Perdana Menteri Hun Manet menyatakan bahwa tindakan Thailand bukan sekadar tuduhan, melainkan fakta di lapangan. Ia menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang melanggar kedaulatan atau integritas wilayah negaranya tidak dapat diterima. Pernyataan ini menunjukkan posisi tegas Kamboja terhadap klaim wilayahnya.
Di sisi lain, pihak Thailand menolak keras tuduhan pendudukan wilayah asing. Bangkok menyatakan bahwa posisi militer mereka saat ini murni untuk mendukung langkah de-eskalasi. Mereka juga menyebut penempatan pasukan untuk menjaga keamanan nasional pasca-pemilihan umum pada 8 Februari lalu.
Hun Manet mendesak Thailand segera melanjutkan survei dan penetapan batas wilayah (demarkasi) di titik-titik rawan. Ia berharap proses ini dimulai setelah agenda politik dalam negeri Thailand selesai. “Pemilu sudah usai, dan kami berharap Thailand dapat mulai, setidaknya secara teknis, melakukan survei agar masyarakat bisa kembali ke kehidupan normal,” pungkasnya.
Potensi Peran Dewan Perdamaian Dalam Solusi
Dewan Perdamaian Trump diharapkan membawa perspektif baru dan tekanan diplomatik yang diperlukan untuk mendorong kedua negara kembali ke meja perundingan. Dengan fokus pada perdamaian global, badan ini mungkin mampu memediasi secara efektif. Kehadiran AS melalui Dewan ini bisa memberikan bobot ekstra dalam penyelesaian sengketa.
Potensi mediasi Dewan Perdamaian bisa membantu mengidentifikasi solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Kamboja dan Thailand. Dengan keterlibatan pihak ketiga yang kuat, diharapkan kedua negara dapat mencapai kesepakatan demarkasi perbatasan. Ini krusial untuk mengakhiri siklus kekerasan dan pengungsian.
Keterlibatan Dewan Perdamaian juga dapat memastikan adanya pemantauan terhadap kesepakatan yang dicapai. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran di masa depan dan menjamin stabilitas jangka panjang di wilayah perbatasan. Kamboja berharap upaya internasional ini akan membawa perdamaian yang selama ini dinanti.
Jangan lewatkan berita terbaru Situasi Terkini Kamboja–Thailand beserta informasi inspiratif lain untuk menambah wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari beritasatu.com
- Gambar Kedua dari youtube.com
