Kamboja Minta Bantuan Prancis Hadapi Perselisihan Perbatasan Dengan Thailand
Kamboja meminta bantuan Prancis untuk menengahi perselisihan perbatasan panjang dengan Thailand, berharap solusi adil dan berkelanjutan tercapai.
Konflik perbatasan Kamboja-Thailand kembali memanas, mendorong Kamboja mencari bantuan dari bekas penjajahnya, Prancis. Phnom Penh berharap arsip dan keahlian teknis Prancis menjadi kunci penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, menyoroti dampak jangka panjang warisan kolonial terhadap stabilitas regional.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Situasi Terkini Kamboja–Thailand.
Kamboja Mencari Bantuan Arsip Historis Dari Prancis
Pemerintah Kamboja secara resmi mengetuk pintu Prancis, meminta akses terhadap dokumen dan peta perbatasan era kolonial. Permintaan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti sejarah yang dapat membantu menyelesaikan sengketa wilayah mereka dengan Thailand. Kamboja percaya bahwa arsip-arsip ini akan memperkuat posisi mereka dalam kerangka hukum internasional.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, secara langsung menyampaikan permintaan ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui surat pada awal bulan. Selain data historis, Kamboja juga berharap mendapatkan dukungan teknis dan konsultasi dari Prancis. Dukungan ini dianggap krusial untuk menganalisis dan menginterpretasikan dokumen-dokumen yang relevan.
Kementerian Luar Negeri Kamboja menyatakan keyakinannya bahwa keterlibatan Prancis akan membantu mencapai solusi yang adil dan abadi. Hal ini diharapkan memungkinkan rakyat Kamboja dan Thailand hidup berdampingan dalam damai dan kemakmuran. Kamboja melihat Prancis sebagai mediator yang netral dan berpengetahuan luas dalam masalah ini.
Warisan Kolonial Dan Sengketa Perbatasan
Prancis memiliki sejarah panjang di kawasan ini, memerintah Kamboja sebagai protektorat dari tahun 1863 hingga kemerdekaannya pada tahun 1953. Batas wilayah Kamboja-Thailand sepanjang 817 kilometer pertama kali dipetakan oleh pejabat Prancis pada tahun 1907. Pemetaan ini didasarkan pada prinsip daerah aliran sungai, memisahkan cekungan Sungai Mekong dan Tonle Sap.
Setelah kepergian Prancis, garis batas ini justru menjadi sumber sengketa yang berkepanjangan. Titik paling sensitif terletak di sekitar Kuil Preah Vihear, sebuah candi abad ke-11 yang memegang nilai sejarah dan menjadi simbol nasionalisme bagi kedua negara. Perselisihan mengenai kepemilikan candi ini telah memicu konflik berulang kali.
Thailand bersikeras bahwa kuil itu berada di wilayahnya, sementara Kamboja berpegang pada peta kolonial yang menempatkannya di sisi perbatasan mereka. Sengketa ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1962, yang menetapkan Preah Vihear sebagai milik Kamboja. Putusan ini diperkuat lagi pada tahun 2013 setelah bentrokan bersenjata.
Baca Juga: Tersembunyi di Koh Rong! Sok San Beach, Pantai Cantik Kamboja
Eskalasi Konflik Dan Upaya Hukum Kamboja
Konflik kembali meningkat sepanjang tahun lalu, bahkan berubah menjadi pertempuran terbuka pada bulan Juli dan memanas lagi pada awal Desember. Gencatan senjata baru diumumkan pada 27 Desember, namun dampaknya sudah terasa. Sedikitnya 149 orang tewas, sebagian besar warga sipil, dan ratusan ribu mengungsi.
Sekitar 800 ribu warga Kamboja bahkan dilaporkan terpaksa meninggalkan Thailand dan kembali ke tanah air. Tragedi ini menunjukkan seriusnya dampak kemanusiaan dari sengketa yang tak kunjung usai. Situasi ini menambah urgensi bagi Kamboja untuk mencari solusi yang permanen.
Sebagai negara yang lebih kecil secara militer, Kamboja semakin menempatkan sengketa ini dalam kerangka hukum internasional. Akses ke dokumen historis dan teknis Prancis diyakini dapat memperkuat posisi hukum Kamboja. Peta perbatasan era kolonial masih diakui oleh ICJ dan PBB, memberi keuntungan bagi Kamboja dalam menghadapi Thailand.
Respons Prancis Dan Implikasi Potensial
Hingga kini, Paris belum memberikan sikap resmi mengenai permintaan Kamboja. Sejak bentrokan kembali pecah pada Juli lalu, Pemerintah Prancis cenderung menjaga jarak dan mengambil posisi netral. Hal ini menunjukkan kehati-hatian Prancis dalam menanggapi isu yang berpotensi sensitif secara diplomatik.
Jika Prancis memutuskan untuk terlibat, dampaknya bisa beragam, mulai dari bantuan teknis seperti pencarian dan autentikasi arsip hingga langkah-langkah yang lebih politis. Namun, para ahli mengingatkan bahwa peran teknis yang netral dapat meredakan ketegangan dengan mengarahkan diskusi pada dokumen.
Sebaliknya, jika Prancis dianggap memihak salah satu tafsir wilayah, langkah tersebut justru bisa memperkeruh suasana. Thailand dapat melihatnya sebagai bias eksternal atau kembalinya bayang-bayang kolonialisme. Ini berisiko memperkeras posisi kedua pihak dan semakin mempersulit penyelesaian konflik yang sudah rumit.
Jangan lewatkan berita terbaru Situasi Terkini Kamboja–Thailand beserta informasi inspiratif lain untuk menambah wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari infoindokamboja.com
- Gambar Kedua dari id.mashable.com
