Bukan Hanya Korban! Menlu Serahkan Penegakan Hukum WNI Terlibat Scam Kamboja ke Aparat!
Menlu RI menegaskan WNI yang terlibat scam di Kamboja tidak hanya korban, penegakan hukum diserahkan aparat.
Ribuan WNI terlibat kasus penipuan daring di Kamboja, menciptakan dilema bagi pemerintah. Menlu RI Sugiono buka suara mengenai proses hukum bagi WNI yang ingin kembali. Situasi ini menunjukkan kompleksitas perlindungan WNI di luar negeri, terutama saat terlibat aktivitas ilegal. Temukan beragam informasi seru dan update paling hangat seputar Situasi Terkini Kamboja di bawah ini!
Pendataan Dan Verifikasi Prioritas Utama KBRI Phnom Penh
Menlu RI Sugiono menegaskan bahwa prioritas utama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh adalah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap WNI yang terdampak kasus online scam di Kamboja. Langkah ini krusial untuk mengidentifikasi jumlah pasti serta kondisi para WNI sebelum tindakan lebih lanjut dapat diambil.
“Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI kita di Phnom Penh itu untuk melakukan pendataan, verifikasi mengenai warga negara Indonesia yang terdampak,” kata Sugiono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026). Proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai situasi di lapangan.
KBRI Phnom Penh aktif memverifikasi WNI karena banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan setelah pemerintah Kamboja mulai menindak tegas aktivitas online scamming. Kondisi ini membuat banyak WNI berada dalam posisi rentan dan membutuhkan bantuan segera untuk pulang ke Indonesia.
Penegakan Hukum Diserahkan Kepada Aparat Berwenang
Meskipun fokus utama Kemenlu saat ini adalah memberikan pelayanan dan perlindungan, Menlu Sugiono menyatakan bahwa urusan penegakan hukum bagi WNI yang terlibat scam akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang di Kamboja. Pemerintah Indonesia menghormati kedaulatan hukum negara tersebut.
“Dan soal nanti penegakan hukum, tentu saja kita serahkan kepada penegak hukum,” ungkap Sugiono. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mengintervensi proses hukum yang berlaku di Kamboja, meskipun tetap akan memberikan pendampingan konsuler.
Bagi Kementerian Luar Negeri, yang terpenting adalah memastikan identifikasi dan keberadaan WNI yang terdampak. Setelah proses verifikasi selesai, langkah-langkah selanjutnya, termasuk potensi bantuan hukum atau upaya repatriasi, akan disesuaikan dengan status hukum masing-masing individu di Kamboja.
Baca Juga: Thailand Dirikan Patung Buddha di Wilayah Sengketa Dengan Kamboja
Lonjakan Permintaan Repatriasi Pasca Penumpasan Scam
KBRI Phnom Penh mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah WNI yang melaporkan diri dan meminta bantuan kepulangan ke Indonesia. Sebanyak 2.277 WNI telah melapor langsung ke KBRI, menandakan dampak besar dari operasi penumpasan online scam oleh pemerintah Kamboja.
Lonjakan laporan ini terjadi sejak 16 Januari hingga 24 Januari 2026, setelah pemerintah Kamboja melakukan operasi besar-besaran terhadap pusat penipuan daring di berbagai wilayah. Penumpasan ini memaksa banyak WNI yang bekerja di sektor tersebut mencari jalan pulang.
Meskipun pada 24 Januari 2026 terlihat tren penurunan laporan harian, KBRI Phnom Penh tidak lengah. Mereka justru terus memperkuat upaya penanganan kasus dan pendataan untuk memastikan semua WNI yang membutuhkan bantuan dapat terjangkau.
Bantuan Khusus Untuk Proses Kepulangan
Untuk mempercepat proses, tim perbantuan dari Kemlu dan Kemenkumham RI telah tiba di Phnom Penh pada Sabtu (24/1). Tim ini bertugas membantu pendataan, asesmen kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.
Dukungan ini sangat diharapkan dapat mempercepat berbagai proses di lapangan, termasuk administrasi perjalanan pulang. Mayoritas WNI saat ini tinggal mandiri di berbagai guest house di Phnom Penh sambil menunggu proses kepulangan mereka, dan keberadaan mereka terus dipantau oleh KBRI.
Dengan upaya kolaboratif ini, diharapkan WNI yang terdampak dapat segera mendapatkan kejelasan mengenai nasib mereka dan dapat kembali ke Indonesia. Ini adalah prioritas utama pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya di tengah kasus scam internasional ini.
Sebagai penutup, tetap ikuti Situasi Terkini Kamboja untuk update terbaru, fakta mengejutkan, dan informasi paling menarik setiap harinya!
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari kemlu.go.id
