Nasib Pekerja WNI di Kamboja Dipertaruhkan, Ini Tanggung Jawab Pemerintah!

Silakan Share

Nasib pekerja WNI di Kamboja saat ini menghadapi tantangan akibat tingginya kasus keterlibatan dalam pekerjaan ilegal, seperti judi online.

Nasib Pekerja WNI di Kamboja Dipertaruhkan, Ini Tanggung Jawab Pemerintah!

Situasi ini menimbulkan risiko eksploitasi, intimidasi, hingga tindak kriminal yang mengancam keselamatan mereka. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi pekerja migran, mengawasi pemberangkatan, dan memastikan hak serta perlindungan mereka terpenuhi. Perlindungan ini harus menjadi prioritas agar nasib WNI di Kamboja tidak terus terancam. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Indonesia Kamboja.

Lonjakan Jumlah WNI dan Kasus Bermasalah di Kamboja

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah WNI yang menetap dan bekerja di Kamboja meningkat pesat sejak pandemi Covid-19. Data Kementerian Luar Negeri mencatat peningkatan jumlah WNI dari sekitar 2.330 orang pada tahun 2020 menjadi lebih dari 131 ribu orang pada tahun 2024 secara legal. Dengan jumlah kedatangan mencapai 166.795 pada tahun yang sama, naik sebelas kali lipat dari 2020.

Namun, peningkatan tersebut berbanding lurus dengan lonjakan kasus masalah yang menimpa WNI. Terutama terkait penipuan daring, yang mencapai 1.301 kasus selama tiga bulan pertama 2025 saja, meningkat 174 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memperlihatkan risiko tinggi yang dihadapi WNI di Kamboja yang banyak bekerja tanpa prosedur resmi.

Modus Keberangkatan dan Risiko Pekerjaan Ilegal

Sebagian WNI berangkat ke Kamboja dengan memanfaatkan kemudahan visa bebas kunjungan 30 hari yang kemudian diubah menjadi izin tinggal lebih lama tanpa prosedur lengkap. Banyak yang tergiur oleh tawaran kerja dengan gaji tinggi di perusahaan online. Namun kenyataannya mereka terjebak dalam pekerjaan yang melanggar hukum seperti judi online dan aktivitas scam online.

Sebagian pekerja mengalami kondisi yang sangat buruk, termasuk penyiksaan fisik, intimidasi. Dan kerja paksa demi mencapai target yang diberikan oleh sindikat ilegal. Para pekerja ini juga seringkali sulit keluar dari lingkaran kerja ilegal tersebut karena biaya tebusan yang tinggi dan keterbatasan akses ke jalur resmi perlindungan.

Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja

Pemerintah Indonesia memegang tanggung jawab penting dalam melindungi pekerja migran, termasuk mereka yang bekerja secara ilegal di luar negeri. Namun, saat ini Indonesia belum menjalin kerja sama resmi terkait penempatan tenaga kerja dengan pemerintah Kamboja. Sehingga status kerja WNI kebanyakan bersifat nonprosedural atau ilegal.

Pemerintah melalui KBRI Phnom Penh dan Kementerian P2MI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) aktif menangani kasus tersebut dengan melakukan pendampingan, pemulangan. Dan pemberian perlindungan hukum kepada korban TPPO dan pekerja bermasalah. KBRI juga melakukan operasi bersama pemerintah Kamboja untuk menindak pusat-pusat penipuan daring serta memfasilitasi proses kepulangan WNI yang tidak memiliki dokumen resmi.

Baca Juga: Kamboja Panen Pajak dari Judol, Kenapa Indonesia Tak Ikut Ambil Peluang?

Upaya Pencegahan dan Penanganan yang Diperkuat

Upaya Pencegahan dan Penanganan yang Diperkuat

Seiring meningkatnya kasus dan risiko, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan melarang WNI. Bekerja secara ilegal di Kamboja, Myanmar, dan Thailand karena tingginya potensi TPPO dan tindak pidana lainnya. Pemerintah juga menggalakkan sosialisasi bahaya dan modus penipuan melalui media sosial dan jaringan resmi agar masyarakat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas.

Selain itu, revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan penguatan kerja sama bilateral sedang diupayakan untuk memberikan perlindungan lebih baik. Termasuk perluasan jangkauan pendampingan hingga luar negeri.

Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mendorong Migrasi Ilegal

Fenomena meningkatnya jumlah WNI yang nekat bekerja secara ilegal di Kamboja salah satunya disebabkan oleh minimnya lapangan kerja di daerah asal dan ketimpangan ekonomi. Banyak pekerja muda dari kelas menengah hingga berpendidikan yang tergoda iming-iming gaji besar dengan kualifikasi rendah, meskipun pekerjaan tersebut ilegal dan berisiko tinggi.

Kepercayaan yang kuat terhadap rekomendasi keluarga atau teman yang sudah bekerja di luar negeri juga membuat mereka makin terpikat dan kurang berhati-hati. Kesenjangan ekonomi dan minimnya literasi tentang migrasi aman menjadi penyebab utama masuknya WNI ke dalam jebakan jaringan ilegal dan sindikat perdagangan orang.

Harapan dan Rekomendasi untuk Perlindungan Lebih Baik

Penting bagi pemerintah Indonesia untuk serius menangani fenomena meningkatnya pekerja migran ilegal di Kamboja. Penguatan regulasi, pengembangan program pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan sosialisasi kebijakan migrasi aman perlu menjadi prioritas. Pemerintah juga harus memperketat pengawasan dan menindak tegas oknum perekrut ilegal yang mengeksploitasi pekerja migran serta memperluas akses pendampingan bagi WNI di luar negeri.

Melalui kolaborasi antarkementerian, lembaga pengawasan, dan kerja sama bilateral dengan Kamboja. Diharapkan perlindungan bagi pekerja migran meningkat sehingga nasib WNI di luar negeri tidak lagi berada dalam kondisi yang rawan dan penuh risiko. Nasib pekerja WNI di Kamboja yang dipertaruhkan mengandung sejumlah risiko besar mulai dari eksploitasi hingga kematian akibat kondisi kerja ilegal.

Kesimpulan

Nasib pekerja WNI di Kamboja sangat rentan karena sebagian besar bekerja secara ilegal di sektor judi online dan penipuan daring. Yang meningkatkan risiko eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi mereka melalui pencegahan keberangkatan ilegal, pengawasan, pendampingan, dan kerja sama bilateral.

Meski belum ada kerja sama resmi penempatan tenaga kerja dengan Kamboja, pemerintah aktif menindak sindikat ilegal dan memfasilitasi pemulangan korban. Pendidikan masyarakat mengenai migrasi aman dan penguatan regulasi menjadi kunci utama agar pekerja migran terhindar dari bahaya dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hany di Indonesia Kamboja.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Pertama dari www.voaindonesia.com
  2. Gambar Kedua dari gorontalo.antaranews.com