Cak Imin Imbau Masyarakat Waspada Terhadap Tawaran Kerja ke Kamboja

Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran kerja luar negeri khususnya Kamboja.

Menurutnya, hingga saat ini Kamboja belum termasuk dalam daftar negara tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia PMI. Berikut ini Berita Indonesia Kamboja akan memberikan informasi menarik tentang peringatan Cak Imin kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran kerja luar negeri, khususnya ke Kamboja.

Belum Ada Kerja Sama Resmi Indonesia dan Kamboja

Cak Imin menegaskan, tidak ada perjanjian atau nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kamboja yang mengatur perlindungan bagi tenaga kerja asal Indonesia.

Tanpa adanya kerja sama resmi, status dan hak-hak pekerja Indonesia di Kamboja tidak memiliki jaminan hukum yang kuat. Artinya, bila terjadi pelanggaran, kekerasan, atau penipuan, proses perlindungan dan penanganannya akan jauh lebih sulit dilakukan.

“Selama belum ada kesepakatan resmi, masyarakat jangan percaya kalau ada pihak yang menawarkan pekerjaan di Kamboja. Itu pasti ilegal,” tegasnya.

Pemerintah Indonesia, kata Muhaimin, tengah memperkuat sistem pengawasan dan sosialisasi. Agar masyarakat memahami risiko bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Ia menilai, banyak korban yang terjebak karena kurangnya informasi serta terbujuk oleh agen tenaga kerja ilegal yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Siapkan Perlindungan Bagi Pekerja

Meski Kamboja bukan negara tujuan resmi, pemerintah Indonesia tetap menunjukkan komitmen melindungi warganya yang telah terlanjur bekerja di sana.

Menurut Cak Imin, upaya perlindungan dilakukan secara sistematis dan lintas kementerian, termasuk melibatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

“Kalau sudah terlanjur bekerja di sana, maka pemerintah akan mengambil langkah-langkah perlindungan sistematis yang melibatkan BP2MI dan seluruh instansi terkait,” jelas Muhaimin.

KBRI di Phnom Penh juga disebut selalu membuka akses komunikasi dan layanan bantuan bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah hukum, administratif, atau kekerasan di tempat kerja.

Layanan ini meliputi pendampingan hukum, pemulangan korban, hingga mediasi dengan pihak berwenang di Kamboja. Pemerintah berharap pekerja migran yang menghadapi kesulitan tidak takut melapor agar bisa segera mendapat perlindungan.

Baca Juga: Pesona Candi Bayon, Ikon Wisata Spiritual Dan Sejarah Di Jantung Kamboja

Waspadai Modus Penipuan dan Perdagangan Orang

Muhaimin menyoroti bahwa tawaran kerja ke Kamboja seringkali menjadi modus baru perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara.

Banyak sindikat kriminal yang menargetkan calon pekerja dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam dengan menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di sektor teknologi atau customer service, padahal pada kenyataannya mereka dijebak menjadi pekerja paksa dalam aktivitas ilegal.

Beberapa korban bahkan dipaksa bekerja di perusahaan penipuan daring (online scam) dan tidak bisa keluar karena paspor ditahan oleh pihak perusahaan.

“Modus ini harus diwaspadai. Jangan sampai masyarakat kita menjadi korban karena tergiur gaji besar tanpa memastikan legalitas dan keamanan pekerjaan tersebut,” tutur Cak Imin.

Ia meminta aparat penegak hukum di Indonesia untuk memperketat pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja non-prosedural. Serta menindak tegas oknum atau agen yang merekrut pekerja tanpa izin resmi.

Gunakan Jalur Resmi Demi Perlindungan Penuh

Sebagai langkah pencegahan, Cak Imin mengimbau masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri. Agar selalu menggunakan jalur resmi dan terverifikasi oleh BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Melalui jalur resmi, calon pekerja akan mendapatkan pelatihan pra-penempatan, asuransi, kontrak kerja yang jelas, serta jaminan perlindungan hukum dan keselamatan kerja di negara tujuan.

“Jalur resmi bukan hanya menjamin legalitas, tetapi juga memberikan perlindungan penuh dari negara. Jadi jangan ambil risiko dengan tawaran kerja yang tidak jelas,” ujarnya.

Muhaimin juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan kampanye nasional dan sosialisasi di berbagai daerah. Terutama di wilayah dengan tingkat pengiriman pekerja migran tinggi seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat.

Tujuannya adalah agar masyarakat lebih melek informasi dan mampu menilai mana tawaran kerja yang legal dan mana yang berpotensi menjerumuskan.

Buat kalian yang ingin mendapatkan berita terbaru dan terupdate yang tentunya terpercaya hanya di Berita Indonesia Kamboja.

---