Korea Selatan Resmi Larang Warganya Bepergian ke Kamboja
Pada 15 Oktober 2025, Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan larangan perjalanan dengan klasifikasi “kode hitam” untuk beberapa wilayah di Kamboja.
Langkah ini diambil setelah meningkatnya kasus penipuan pekerjaan dan perdagangan manusia yang menimpa warganya di negara tersebut.
Wilayah yang termasuk dalam larangan ini antara lain Poipet, Bavet, dan Gunung Bokor di Provinsi Kampot.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Berita Indonesia Kamboja.
Penyebab Larangan Perjalanan
Larangan perjalanan yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Selatan dipicu oleh meningkatnya kasus penipuan pekerjaan dan perdagangan manusia yang menimpa warganya di Kamboja.
Insiden paling menonjol adalah kematian seorang mahasiswa Korea Selatan, Park Min-ho, yang ditemukan tewas di dekat Gunung Bokor setelah diduga menjadi korban penyiksaan terkait penipuan pekerjaan.
Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keselamatan warga Korea Selatan yang berada di wilayah tertentu Kamboja. Terutama di daerah perbatasan dan kota-kota dengan aktivitas penipuan tinggi.
Selain kasus Park Min-ho, laporan menunjukkan bahwa sekitar 80 warga negara Korea Selatan masih terjebak atau ditahan di Kamboja akibat skema penipuan yang melibatkan jaringan ilegal.
Situasi ini mendorong pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan larangan perjalanan “kode hitam” untuk wilayah-wilayah yang dianggap berisiko tinggi.
Langkah ini bertujuan untuk melindungi warganya, mencegah kejadian serupa, dan menekan potensi kerugian yang lebih besar bagi warga Korea Selatan di luar negeri.
Dampak Terhadap Wisatawan Korea Selatan
Larangan perjalanan yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Selatan berdampak signifikan pada wisatawan negaranya yang berencana berkunjung ke Kamboja.
Banyak wisatawan membatalkan rencana liburan mereka. Khususnya ke wilayah yang masuk dalam kategori “kode hitam” seperti Poipet, Bavet, dan Gunung Bokor.
Kekhawatiran akan keselamatan pribadi dan risiko terjebak dalam jaringan penipuan menjadi alasan utama pembatalan perjalanan, sehingga sektor pariwisata mengalami penurunan kunjungan dari wisatawan Korea Selatan.
Selain itu, dampak larangan ini juga dirasakan oleh agen perjalanan dan operator wisata yang sebelumnya melayani paket perjalanan ke Kamboja.
Banyak pihak harus menyesuaikan jadwal, membatalkan pemesanan. Atau menawarkan alternatif destinasi untuk mengurangi kerugian.
Larangan perjalanan ini menekankan pentingnya kewaspadaan bagi wisatawan Korea Selatan dan mendorong pemerintah serta perusahaan travel untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan perjalanan ke negara-negara dengan risiko tinggi.
Baca Juga: Pelajar Korea Selatan Tewas di Kamboja, 3 Warga Cina Ditangkap Polisi
Respons Pemerintah Kamboja
Pemerintah Kamboja menyatakan keprihatinan atas insiden yang menimpa warga Korea Selatan di beberapa wilayah negara tersebut.
Perdana Menteri Hun Manet menekankan bahwa keselamatan warga asing merupakan prioritas, dan pemerintah berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap kasus penipuan pekerjaan serta perdagangan manusia.
Upaya ini mencakup peningkatan patroli keamanan. Pengawasan ketat terhadap agen perekrutan tenaga kerja. Serta koordinasi dengan otoritas lokal untuk mencegah praktik ilegal yang membahayakan warga negara asing.
Selain itu, Kamboja menjalin komunikasi langsung dengan pihak Kedutaan Besar Korea Selatan untuk menindaklanjuti kasus yang melibatkan warga negaranya.
Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kim Jina. Bertemu dengan pejabat Kamboja untuk membahas langkah konkret dalam melindungi warga Korea Selatan. Termasuk pemulangan yang aman bagi mereka yang terjebak dalam situasi tersebut.
Pemerintah Kamboja menegaskan komitmennya untuk bekerja sama penuh dengan otoritas Korea Selatan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Upaya Pemulangan Warga Negara Korea Selatan
Pemerintah Korea Selatan telah membentuk tim darurat khusus untuk memfasilitasi pemulangan warganya yang terjebak di wilayah Kamboja terkait kasus penipuan pekerjaan dan perdagangan manusia.
Tim ini bekerja sama dengan otoritas Kamboja untuk memastikan proses pemulangan berlangsung aman dan tertib.
Hingga saat ini, sebanyak 59 warga negara Korea Selatan dijadwalkan untuk segera dipulangkan ke negaranya, dengan pengawasan ketat dari kedua pihak untuk mencegah risiko lebih lanjut selama perjalanan.
Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi warga yang akan dipulangkan. Terutama bagi mereka yang mengalami trauma akibat penyiksaan atau penipuan.
Beberapa individu kemungkinan masih akan menghadapi proses hukum terkait keterlibatan dalam aktivitas ilegal selama berada di Kamboja.
Upaya ini menunjukkan komitmen Seoul untuk melindungi warganya sekaligus memastikan bahwa setiap langkah pemulangan tetap sesuai dengan prosedur hukum internasional dan lokal.
Buat kalian yang ingin mendapatkan berita terbaru dan terupdate setiap hari. Kalian bisa kunjungi Indonesia Kamboja, yang dimana Akan selalu memberikan informasi menarik lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari voi.id
- Gambar Kedua dari www.kompas.id
