Geger! Kamboja Siapkan Wajib Militer di Tengah Konflik dengan Thailand!

Kamboja akan siapkan wajib militer mulai tahun 2026, langkah yang diumumkan Perdana Menteri Hun Manet di tengah ketegangan dengan Thailand.

Konflik antara kedua negara ini dipicu oleh sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama, bahkan menyebabkan bentrokan lintas batas yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada Mei lalu. Keputusan ini juga mengaktifkan kembali undang-undang wajib militer yang sudah disetujui pada tahun 2006 namun belum pernah diberlakukan

Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Berita Indonesia Kamboja.

Latar Belakang Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand

Konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand memiliki sejarah panjang, dengan akar permasalahan dari pemetaan batas wilayah oleh Prancis pada awal abad ke-20. Salah satu sengketa paling terkenal terjadi pada tahun 2008 terkait klaim wilayah di sekitar Candi Preah Vihear. Yang ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 2008.

Candi Hindu abad ke-11 ini merupakan candi Hindu yang sarat arsitektur kerajaan Khmer. Mahkamah Internasional (ICJ) telah memutuskan bahwa Preah Vihear adalah bagian dari Kamboja pada tahun 1962 dan 2013, namun Thailand masih mempertahankan klaimnya.

Ketegangan terbaru memuncak setelah bentrokan bersenjata pada 28 Mei lalu di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Insiden ini memperburuk hubungan antara Phnom Penh dan Bangkok. Menyebabkan penutupan penyeberangan perbatasan dan pelarangan impor bahan bakar dan gas dari Thailand oleh Kamboja.

Meskipun kedua negara sempat menyepakati penyesuaian posisi militer untuk meredakan konflik pada 14 Juni 2025. Langkah-langkah provokatif dan retorika keras dari kedua belah pihak membuat tensi tetap tinggi. Kamboja telah membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), sementara Thailand menolak yurisdiksi ICJ dan memilih penyelesaian secara bilateral.

Detail Kebijakan Wajib Militer Kamboja

Perdana Menteri Hun Manet menegaskan bahwa wajib militer akan membantu memperkuat pertahanan nasional dan menutup kekurangan personel militer. Undang-undang wajib militer di Kamboja sebenarnya sudah disahkan sejak tahun 2006, namun belum pernah diaktifkan. Berdasarkan aturan tersebut, seluruh warga Kamboja berusia 18 hingga 30 tahun diwajibkan mengikuti dinas militer.

Meskipun untuk perempuan bersifat sukarela, masa dinas yang sebelumnya 18 bulan akan diperpanjang menjadi 24 bulan. Hun Manet juga menilai tentara hasil wajib militer lebih efektif dan profesional dibanding pasukan sukarela.

Selain mengaktifkan wajib militer, Hun Manet juga menyerukan peningkatan anggaran pertahanan. Dari total anggaran nasional Kamboja sebesar 9,32 miliar dollar AS pada 2025. Sektor pertahanan menerima alokasi terbesar, yakni sekitar 739 juta dollar AS.

Baca Juga: Poipet Red Zone! Thailand Ancam Akan Menggempur Kamboja Lewat Jalur Darat

Perbandingan Dengan Thailand dan Implikasi Regional

Sebagai perbandingan, Thailand telah lama memberlakukan wajib militer bagi pria berusia 20 tahun, dengan pemanggilan ditentukan melalui undian tahunan. Menurut data World Factbook CIA, Kamboja memiliki sekitar 200.000 personel angkatan bersenjata, termasuk polisi militer, sedangkan Thailand memiliki sekitar 350.000 personel aktif.

Peningkatan ketegangan militer Kamboja-Thailand disorot sebagai ancaman terhadap stabilitas regional. Hun Manet kembali meminta Thailand membuka seluruh perlintasan perbatasan yang ditutup tanpa syarat, dan memperingatkan bahwa jika tidak ada tindakan dari Thailand, Kamboja siap membalas dalam hitungan jam.

Dampak Politik Domestik

Konflik perbatasan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga mengguncang politik domestik Thailand. Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, diberhentikan dari jabatannya setelah komentar kontroversialnya soal militer bocor ke publik. Komentar itu ia sampaikan dalam panggilan telepon dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang kemudian mempublikasikan rekaman pembicaraan mereka.

Hubungan pribadi antara Paetongtarn Shinawatra (putri mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra) dan Hun Sen (ayah Hun Manet) juga memengaruhi arah diplomasi kedua negara, mengingat Hun Sen dan Thaksin dikenal memiliki hubungan dekat.

Keluarnya Partai Bhumjaithai, partai terbesar kedua di koalisi pemerintahan, dari koalisi pimpinan Paetongtarn akibat insiden ini menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan pemerintahan Perdana Menteri tersebut.

Kesimpulan

Kamboja siapkan wajib Militer mulai tahun 2026 mencerminkan eskalasi ketegangan dengan Thailand, yang berakar pada sengketa perbatasan historis. Meskipun Kamboja menyatakan langkah ini untuk memperkuat pertahanan, dampaknya meluas ke sektor ekonomi dan politik domestik kedua negara.

Konflik ini, jika tidak diselesaikan melalui dialog konstruktif, berpotensi mengancam stabilitas regional dan merugikan warga sipil yang bergantung pada aktivitas lintas batas. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hanya di BERITA INDONESIA KAMBOJA.