Saling adu Gertak, Kamboja dan Thailand Memanas!

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat tajam menyusul insiden bentrokan mematikan di wilayah perbatasan yang disengketakan.

Thailand memperketat perbatasan, sementara Kamboja mengancam akan menghentikan impor produk pertanian sebagai respons. Berita Indonesia Kamboja akan membahas lebih dalam lagi mengenai Kamboja dan Thailand.

Latar Belakang Sengketa

Konflik antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung lama, berawal dari penetapan batas wilayah oleh Prancis pada tahun 1907 ketika Kamboja berada di bawah protektorat Prancis. Sengketa ini kembali memanas pada akhir-akhir ini, dipicu oleh klaim masing-masing pihak atas kepemilikan Kuil Preah Vihear yang terletak di perbatasan kedua negara.

Kuil berusia sekitar sembilan abad tersebut memicu ketegangan setelah UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 2008. Meskipun berbagai upaya penyelesaian, baik secara bilateral maupun regional, telah dilakukan, hubungan kedua negara belum kunjung membaik.

Bahkan, konflik yang terjadi meluas dari titik yang dipersengketakan, akibat perbedaan penafsiran putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 1962, yang mendorong Kamboja mengajukan kembali penafsiran atas putusan tersebut ke ICJ pada tahun 2011.

Eskalasi Ketegangan Terbaru

Ketegangan antara Kamboja dan Thailand memuncak setelah bentrokan mematikan di wilayah perbatasan. Pertikaian perbatasan ini membuat Thailand dan Kamboja memperketat kontrol perbatasan mereka. Thailand telah menutup dua pos perbatasan sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman kedaulatan dan keamanan mereka.

Pada Jumat lalu, Kamboja juga meminta pasukannya untuk bersiaga. Bentrokan mematikan terakhir antara Kamboja dan Thailand terjadi pada tahun 2011 terkait sengketa wilayah di sekitar candi Preah Vihear, yang merupakan kuil berusia 900 tahun.

Baca Juga: Kerja Judol di Kamboja Gajinya Gede, Tapi Bisa Balik Kerja di Indonesia?

Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional

Pemerintah Kamboja pada Minggu, 16 Juni 2025, secara resmi memasukkan pengaduan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai sengketa empat wilayah perbatasan dengan Thailand.

Ini bukan pertama kalinya Kamboja melibatkan ICJ; penelitian hukum pada tahun 2009 menunjukkan bahwa sengketa Kuil Preah Vihear disebabkan karena Thailand tidak melaksanakan putusan Mahkamah Internasional tahun 1962, serta adanya gejolak politik dalam negeri di kedua negara.

Kamboja dan Thailand telah mencoba menyelesaikan sengketa melalui perundingan (negosiasi). Dan Kamboja juga meminta bantuan Dewan Keamanan PBB serta ASEAN dalam upaya penyelesaian ini.

Peran ASEAN dalam Mediasi Konflik

Sebagai organisasi regional, ASEAN telah dianggap berhasil menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan, terutama dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat non-hukum. Dengan adanya Piagam ASEAN 2007, ASEAN berkomitmen untuk bertransformasi menjadi institusi berbasis hukum, termasuk dalam penekanan penyelesaian sengketa melalui sarana hukum.

Dalam kasus sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja, ASEAN berupaya melakukan dialog dengan kedua negara. Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN, mengambil inisiatif untuk melakukan mediasi dalam konflik yang tereskalasi pada tahun 2011. Mediasi Indonesia dilakukan dengan upaya “diplomasi antar-jemput” dan memfasilitasi berbagai pertemuan bilateral dan multilateral.

Meskipun demikian, efektivitas mediasi Indonesia dinilai tidak terlalu berpengaruh dalam penyelesaian konflik secara langsung. Terutama karena prinsip non-intervensi ASEAN yang membuat organisasi harus berhati-hati dalam mencampuri urusan internal negara anggota.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Sengketa ini tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di wilayah perbatasan. Meskipun ada upaya diplomasi lunak, seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra pada tahun 2011 yang menarik mundur pasukan dan memperbaiki hubungan, konflik masih terus berlanjut.

Tantangan utama bagi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa ini adalah prinsip non-intervensi yang melarang mencampuri urusan internal negara anggota lain. Namun, diharapkan negara-negara anggota ASEAN dapat bersikap lebih fleksibel. Dalam menerapkan prinsip ini agar lebih terbuka terhadap saran dari sesama anggota.

Dengan peran aktif ASEAN sebagai mediator konflik, diharapkan sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja dapat diselesaikan secara damai. Menghasilkan gencatan senjata permanen, dan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman.

Manfaatkan waktu anda untuk mengeksplorisasi ulasan menarik lainnya mengenai berita viral dan menarik lainnya hanya di Berita Indonesia Kamboja.

---

Sumber Informasi Gambar:

1. Gambar Pertama dari dw.com
2. Gambar Kedua dari youtube.com