Kamboja Bantah Keras! Kuil Preah Vihear Diklaim Jadi Pangkalan Militer!
Kamboja menolak keras tuduhan bahwa Kuil Preah Vihear dijadikan pangkalan militer, menegaskan tidak ada aktivitas militer di sana.
Kamboja dengan tegas membantah tuduhan bahwa Kuil Preah Vihear, situs Warisan Dunia UNESCO, digunakan sebagai pangkalan militer atau tempat penyimpanan senjata. Bantahan ini muncul setelah klaim kontroversial dari Menteri Luar Negeri Thailand. Kamboja menekankan statusnya sebagai situs budaya dan komitmennya terhadap hukum internasional.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Situasi Terkini Kamboja–Thailand.
Kamboja Tolak Tuduhan Militerisasi Kuil Preah Vihear
Kamboja tegas menolak tuduhan bahwa Kuil Preah Vihear dijadikan pangkalan militer. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menyatakan kerusakan kuil tidak akan terjadi jika Kamboja tidak menggunakannya untuk tujuan militer dan penyimpanan senjata. Tuduhan ini dimuat media The Nation Thailand pada 24 Februari.
Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa serta Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja pada 27 Februari menegaskan bahwa keberadaan penjaga keamanan Kamboja bertujuan untuk perlindungan warisan budaya dan kedaulatan nasional. Kehadiran mereka tidak dapat diartikan sebagai penggunaan militer.
Kementerian Kebudayaan menyatakan bahwa Kamboja memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk melindungi kuil tersebut. Pengadilan Internasional (ICJ) telah mengkonfirmasi bahwa situs tersebut berada di bawah kedaulatan Kamboja. Kuil Preah Vihear, situs Warisan Dunia UNESCO, adalah situs budaya dan keagamaan yang sakral dengan Nilai Universal Luar Biasa.
Penekanan Pada Hukum Internasional Dan Kedaulatan
Kementerian Luar Negeri Kamboja dalam pernyataan terpisah menyatakan bahwa situs Kuil Preah Vihear terus dikelola oleh badan-badan warisan sipil. Semua pengaturan keamanan yang ada di lokasi tersebut secara ketat terbatas pada tujuan perlindungan. Ini menegaskan komitmen Kamboja terhadap sifat sipil situs tersebut.
Kementerian ini juga menegaskan bahwa upaya untuk menggambarkan situs tersebut sebagai pangkalan militer mengabaikan fakta hukum yang sudah ada, merusak otoritas yudisial, dan mengancam perdamaian regional. Kamboja, sebagai pihak dalam Konvensi Den Haag 1954 dan Konvensi Warisan Dunia 1972, berkomitmen penuh untuk menjaga properti budaya.
Kementerian Kebudayaan menekankan hukum internasional, mengutip putusan ICJ tahun 1962. Putusan itu mengkonfirmasi kedaulatan Kamboja atas situs tersebut dan mengharuskan Thailand menarik pasukan militer atau polisi dari area tersebut. Pada tahun 2013, pengadilan memutuskan bahwa kedaulatan Kamboja meliputi seluruh tanjung Preah Vihear.
Baca Juga: Konflik Perbatasan Meledak! Kamboja Berusaha Perbaiki Hubungan Dengan Thailand
Sejarah Konflik Dan Kerusakan Kuil
Kementerian menyatakan bahwa kuil tersebut dikelola secara damai oleh Kamboja antara tahun 1962 dan 2008. Namun, status damai situs tersebut disengketakan pada tahun 2008 ketika pasukan militer Thailand masuk ke daerah sekitarnya, termasuk Pagoda Keo Kiri Svara, berdasarkan interpretasi unilateral peta perbatasan.
Tindakan Thailand pada waktu itu mengubah status quo, menyebabkan ketegangan bersenjata, dan mengakibatkan kerusakan pada bagian-bagian kuil. Selain itu, dua putaran operasi militer oleh pasukan Thailand di sepanjang perbatasan pada Juli dan Desember 2025 menyebabkan bentrokan bersenjata dan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kuil dan sekitarnya.
Pada 12 Januari, kementerian juga menerbitkan laporan penilaian kerusakan. Laporan ini memperingatkan bahwa serangan militer berulang telah merusak kompleks Kuil Preah Vihear dan sekitarnya secara parah. Kedua kementerian menegaskan kembali komitmen negara terhadap hukum internasional dan perlindungan warisan budaya.
Komitmen Kamboja Terhadap Perdamaian Dan Hukum
Kedua kementerian Kamboja menegaskan kembali komitmen negara terhadap hukum internasional dan perlindungan warisan budaya. Mereka juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan kerja sama dalam ASEAN serta komunitas internasional yang lebih luas.
Dalam konteks terpisah, Otoritas Aksi Ranjau Kamboja dan Bantuan Korban (CMAA) pada 26 Februari menegaskan bahwa setiap laporan mengenai penemuan ranjau anti-personil di sepanjang perbatasan harus ditangani dengan hati-hati, objektif, dan bertanggung jawab. Hal ini menyusul laporan media Thailand tentang ranjau yang ditemukan di provinsi Trat.
CMAA menegaskan bahwa Kamboja tetap berkomitmen penuh terhadap kewajibannya berdasarkan Konvensi Ottawa dan tidak pernah memasang ranjau anti-personil baru. “Setiap pelestarian bukti, penyelidikan, penentuan temuan, dan presentasi publik kesimpulan secara sepihak oleh pihak berwenang Thailand merupakan tindakan unilateral,” kata CMAA.
Jangan lewatkan Situasi Terkini Kamboja–Thailand beserta informasi inspiratif lain untuk menambah wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari cambodianess.com
- Gambar Kedua dari travel.detik.com
