Komisi I Dorong Pemulangan WNI Eks Scammer, Proses Hukum Belakangan!
Kasus ribuan WNI yang diduga terlibat sindikat penipuan daring di Kamboja kembali mencuat, memicu perdebatan antara kemanusiaan dan penegakan hukum.
Komisi I DPR RI mendesak pemulangan WNI ini ke Tanah Air terlebih dahulu sebelum proses hukum dijalankan.
Berikut ini, Situasi Terkini Kamboja akan menyoroti kewajiban negara untuk melindungi warganya di luar negeri, sekaligus menegakkan keadilan bagi mereka yang terbukti melanggar hukum.
Prioritas Pemulangan, Aspek Kemanusiaan Di Atas Segalanya
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan pentingnya pemulangan WNI dari Kamboja sebagai langkah pertama. Menurutnya, negara memiliki kewajiban fundamental untuk memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri, terutama dalam aspek kemanusiaan. Hal ini menjadi prioritas utama tanpa mengesampingkan penegakan hukum yang berlaku.
“Komisi I DPR RI memandang bahwa ada dua aspek yang harus berjalan beriringan,” ujar Dave. Ia menekankan bahwa negara berkewajiban melindungi dan memastikan kepulangan aman bagi WNI. Khususnya mereka yang menjadi korban eksploitasi atau terjebak dalam jaringan kejahatan siber.
Prioritas kemanusiaan ini, kata Dave, tidak boleh diabaikan. Banyak WNI yang mungkin menjadi korban, dipaksa atau dijebak dalam sindikat tersebut. Oleh karena itu, memastikan keselamatan dan pemulangan mereka adalah langkah paling mendesak yang harus diambil oleh pemerintah.
Penegakan Hukum, Tak Ada Toleransi Untuk Tindak Pidana
Meskipun memprioritaskan pemulangan, Dave Laksono juga menekankan bahwa perlindungan tersebut tidak berarti menghapus kemungkinan adanya unsur pidana dalam kegiatan scam daring tersebut. Ia mengakui bahwa tidak bisa menutup mata terhadap fakta sebagian WNI memang diduga terlibat aktif dalam tindak pidana penipuan lintas negara.
“Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa sebagian WNI memang diduga terlibat aktif dalam tindak pidana penipuan lintas negara,” tambahnya. Proses hukum, menurut Dave, tetap harus ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku setelah para WNI tersebut kembali ke Indonesia.
Aparat penegak hukum memiliki wewenang penuh untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana yang dapat dibuktikan. “Penegakan hukum tetap harus dilakukan. Aparat penegak hukum berwenang menentukan apakah ada unsur pidana yang bisa dibuktikan,” tegas Dave. Menyerukan agar langkah hukum ditempuh demi efek jera dan kejelasan status hukum.
Baca Juga: Tragis! Suami Dianiaya Di Kamboja, 4 Istri Korban TPPO Datangi Baznas
Dukungan Terhadap Langkah Kemenlu Dan Harapan Efek Jera
Komisi I DPR RI secara penuh mendukung langkah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang saat ini memprioritaskan pendataan dan pemulangan WNI dari Kamboja. Ini adalah langkah konkret yang sejalan dengan prinsip perlindungan warga negara, sambil tetap menghormati proses hukum.
“Komisi I DPR RI mendukung langkah Kementerian Luar Negeri yang fokus pada pendataan dan pemulangan, sembari menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang,” ujar Dave. Hal ini menunjukkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menangani isu sensitif ini.
Dave juga menegaskan prinsip yang dipegang Komisi I, negara harus hadir melindungi warganya, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum. “Prinsipnya jelas, perlindungan warga negara adalah prioritas, namun hukum tetap harus ditegakkan bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran,” katanya, menegaskan komitmen ganda tersebut.
Ribuan WNI Meminta Bantuan, Data Dan Realita Di Lapangan
Sebelumnya, sebanyak 2.277 WNI yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan daring di Kamboja mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh. Mereka secara aktif meminta bantuan kepulangan ke Tanah Air, menunjukkan skala masalah yang cukup besar.
Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa ribuan WNI tersebut melapor ke KBRI Phnom Penh dalam rentang waktu 16 Januari hingga 24 Januari 2026. Ini mengindikasikan adanya gelombang besar WNI yang kini membutuhkan bantuan konsuler.
Data ini mencerminkan kompleksitas situasi di mana ada yang mungkin menjadi korban, namun ada pula yang kemungkinan terlibat aktif. Pemulangan massal ini akan menjadi tugas besar bagi pemerintah, yang harus menyeimbangkan antara bantuan kemanusiaan dan penegakan hukum.
Selalu pantau berita terbaru seputar Situasi Terkini Kamboja dan info menarik lain yang membuka wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari thestance.id
