Ribuan WNI Korban Penipuan Online di Kamboja, Menlu Pastikan Perlindungan
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan pemerintah tengah memverifikasi dan memberikan perlindungan bagi ribuan WNI yang terdampak penipuan daring.
KBRI Phnom Penh melakukan pendataan, asesmen kasus, dan penerbitan dokumen sementara untuk WNI yang terdampak. Pemerintah memastikan layanan konsuler maksimal, termasuk koordinasi kepulangan aman. Langkah ini menunjukkan komitmen RI dalam menjaga keselamatan WNI.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Berita Indonesia Kamboja.
Perlindungan WNI Korban Penipuan Online Dijamin Menlu
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menegaskan pemerintah tengah memverifikasi dan mendata warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak penindakan aktivitas penipuan daring (online scam) di Kamboja. Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Sugiono menyebut, Kementerian Luar Negeri telah menginstruksikan KBRI Phnom Penh untuk melakukan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap para WNI. Langkah ini dilakukan menyusul keputusan pemerintah Kamboja memperketat penindakan terhadap sindikat online scam, yang membuat banyak WNI meninggalkan tempat kerja mereka.
“Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI kita di Phnom Penh adalah melakukan pendataan dan verifikasi mengenai WNI yang terdampak. Banyak di antara mereka keluar dari pekerjaannya setelah ada keputusan pemerintah Kamboja menindak aktivitas online scam,” ujar Sugiono.
Kemenlu Prioritaskan Perlindungan WNI
Sugiono menekankan, fokus utama Kemenlu adalah memberikan perlindungan dan layanan konsuler bagi WNI yang terdampak. “Yang penting bagi Kementerian Luar Negeri adalah bisa memverifikasi WNI, kemudian memberikan pelayanan konsuler. Ada yang sudah pulang secara mandiri, dan ada juga yang perlu dipulangkan,” kata Menlu.
Terkait dugaan pelanggaran hukum, Sugiono menegaskan, proses penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat berwenang Kamboja. “Soal penegakan hukum tentu kita serahkan kepada aparat penegak hukum,” tambahnya, menegaskan posisi pemerintah RI yang mengutamakan perlindungan WNI.
KBRI Phnom Penh melaporkan jumlah WNI yang melapor terus bertambah. Hingga periode 16 Januari 2026 sampai 26 Januari 2026 pukul 23.00, tercatat 2.493 WNI telah melapor langsung ke KBRI Phnom Penh, menandakan tingginya perhatian dan koordinasi antara pemerintah RI dan warga di lokasi.
Baca Juga: WNI Di Kamboja Tak Hanya Jadi Korban, Bisa Jadi Tentara Bayaran Digital
Kemenlu Intensif Tangani Kepulangan WNI
Dalam rilis resmi, KBRI menyatakan bahwa penanganan WNI dilakukan secara intensif melalui pendataan, asesmen kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Sejumlah WNI dengan dokumen lengkap dan tanpa kendala denda keimigrasian telah kembali ke Indonesia secara mandiri.
“Bagi WNI yang difasilitasi pembuatan dokumen perjalanan sementara dan keringanan denda keimigrasian, mereka juga membeli tiket kepulangan secara mandiri. Contohnya, 46 WNI dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 30 Januari 2026,” tulis KBRI Phnom Penh.
Langkah ini menegaskan upaya pemerintah RI dalam memastikan semua WNI terdampak mendapatkan perlindungan hukum dan akses pulang dengan aman, sekaligus menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan otoritas Kamboja.
Koordinasi Intensif Dengan Pemerintah Kamboja
Untuk memperkuat koordinasi pengamanan, Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, bertemu dengan Wakil Kepala Kepolisian Nasional Kamboja sekaligus Kepala Kepolisian Phnom Penh, Letjen Chuon Narin, pada Senin (26/1/2026). Pertemuan ini membahas langkah pengamanan dan penyediaan lokasi penampungan sementara bagi WNI.
Dubes RI menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kamboja, termasuk peningkatan pengamanan dan pemantauan kesehatan WNI. Letjen Chuon Narin menekankan bahwa kepolisian akan terus mengawasi kondisi keamanan WNI, termasuk mitigasi risiko penyakit menular di lokasi penampungan.
Ia berharap seluruh WNI yang keluar dari jaringan sindikat penipuan daring dapat segera kembali ke Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah RI dan Kamboja ini menegaskan komitmen kedua negara dalam perlindungan warga dan penguatan kerja sama diplomatik.
Dapatkan informasi paling lengkap dan terbaru hanya di Indonesia Kamboja, yang dimana akan selalu memberikan informasi menarik lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari cnbcindonesia.com
- Gambar Kedua dari bbc.com
