Ribuan WNI Terjebak Online Scamming di Kamboja, Kemlu Turun Tangan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bergerak cepat menangani ribuan warga negara yang terjebak penipuan daring di Kamboja.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama KBRI Phnom Penh memberikan pelayanan kekonsuleran kepada ribuan WNI yang terjaring operasi penindakan aktivitas online scamming oleh Pemerintah Kamboja. Upaya ini dilakukan menyusul hilangnya pekerjaan dan ketidakpastian hukum yang dihadapi para WNI tersebut.
Temukan beragam informasi seru dan update paling hangat seputar Situasi Terkini Kamboja di bawah ini!
Penanganan Komprehensif Ribuan WNI Terdampak
KBRI Phnom Penh secara intensif melakukan pendataan terhadap WNI yang terkena dampak operasi ini. Hingga 26 Januari 2026, tercatat sebanyak 2.493 WNI telah melaporkan diri, menunjukkan skala permasalahan yang cukup besar. Proses pendataan ini krusial untuk mengidentifikasi seluruh WNI yang membutuhkan bantuan dan memastikan tidak ada yang terlewat.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa prioritas utama adalah melakukan verifikasi dan pendataan WNI yang terdampak. Banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan setelah keputusan pemerintah Kamboja menindak tegas aktivitas online scamming ini. Verifikasi ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah penanganan selanjutnya.
Selain pendataan, KBRI Phnom Penh juga melakukan penilaian kasus (assessment) dan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Langkah ini sangat penting untuk memastikan WNI dapat kembali ke Indonesia jika diperlukan, terutama bagi mereka yang dokumennya telah disita atau hilang.
Peran Kemlu, Pelayanan Kekonsuleran Dan Verifikasi
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa peran utama Kementerian Luar Negeri adalah memberikan pelayanan kekonsuleran kepada WNI yang berada di Kamboja. Hal ini mencakup pendampingan hukum, bantuan komunikasi, serta memastikan hak-hak dasar WNI tetap terpenuhi selama proses penindakan. Kemlu bertindak sebagai garda terdepan dalam perlindungan WNI di luar negeri.
Mengenai status para WNI, apakah mereka korban atau pelaku tindak pidana, Menlu Sugiono menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum Kamboja yang berwenang. Kemlu tidak mencampuri ranah hukum negara lain, namun fokus pada perlindungan dan pelayanan konsuler bagi WNI. Ini menunjukkan penghormatan terhadap kedaulatan hukum Kamboja.
Yang terpenting bagi Kementerian Luar Negeri adalah memverifikasi identitas WNI yang terdampak dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Sebagian WNI bahkan telah kembali secara mandiri ke Indonesia, sementara yang lain mungkin memerlukan bantuan pemulangan. Kemlu berupaya memastikan semua WNI mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisi mereka.
Baca Juga: Kasus Kamboja, DPR Minta Identifikasi Korban TPPO Dengan Teliti
Koordinasi Diplomatik Dengan Otoritas Kamboja
Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, telah mengadakan pertemuan dengan Wakil Kepala Kepolisian Nasional Kamboja, Letnan Jenderal Chuon Narin, pada 26 Januari 2026. Pertemuan ini membahas WNI yang terjaring operasi dan memperkuat kerja sama antarnegara dalam penanganan masalah ini. Diplomasi menjadi kunci dalam penyelesaian isu lintas negara.
Dalam kesempatan tersebut, Dubes Santo Darmosumarto menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kamboja, termasuk penyediaan lokasi penampungan sementara. Peningkatan pengamanan di lingkungan KBRI dan lokasi penampungan WNI juga menjadi perhatian, menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk memastikan keamanan WNI.
Letjen Chuon Narin juga menyampaikan harapannya agar seluruh WNI yang baru keluar dari jaringan sindikat penipuan daring dapat segera kembali ke Indonesia. Hal ini mencerminkan keinginan bersama untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan manusiawi, mengembalikan WNI ke tanah air mereka.
Harapan Pemulangan Dan Penanganan Lebih Lanjut
Upaya pemulangan WNI yang terjebak di Kamboja menjadi salah satu fokus utama. Dengan adanya SPLP, WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan dapat segera diproses untuk kembali ke Indonesia. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antara KBRI dan otoritas imigrasi Kamboja.
Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memastikan WNI yang menjadi korban online scamming mendapatkan perlindungan dan bantuan yang layak. Baik yang pulang secara mandiri maupun yang memerlukan bantuan pemulangan, Kemlu akan terus mendampingi hingga semua WNI kembali dengan aman.
Insiden ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh WNI untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang mencurigakan di luar negeri. Edukasi dan pencegahan adalah langkah vital untuk menghindari kasus serupa di masa mendatang, melindungi warga negara dari praktik online scamming yang merugikan.
Sebagai penutup, tetap ikuti Situasi Terkini Kamboja untuk update terbaru, fakta mengejutkan, dan informasi paling menarik setiap harinya!
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari diaspora.id
- Gambar Kedua dari kemlu.go.id
