Militer Thailand Dikritik, Rumah Warga Kamboja Di Perbatasan Jadi Korban
Konflik perbatasan yang telah lama membayangi hubungan Thailand dan Kamboja kini kembali memanas, disulut tuduhan serius hak asasi manusia.
Militer Thailand dituding sengaja meratakan rumah-rumah warga sipil Kamboja di wilayah sengketa, memicu kecaman internasional. Insiden ini tidak hanya memperburuk hubungan bilateral, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia dan hukum perang yang telah ditetapkan.
Situasi ini menuntut perhatian serius dari komunitas global, mengingat dampak langsungnya terhadap kehidupan ribuan warga. Tuduhan tersebut menggarisbawahi urgensi penyelesaian damai dan adil atas sengketa perbatasan yang kerap memicu ketegangan. Resolusi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Dapatkan berbagai informasi menarik dan kabar terkini seputar Situasi Terkini Kamboja–Thailand berikut ini!
Aksi Pembongkaran Di Zona Sengketa
Kelompok hak asasi manusia terkemuka, LICADHO, telah mengeluarkan laporan yang sangat mengkhawatirkan, menuduh militer Thailand melakukan aksi pembongkaran massal. Laporan tersebut merinci bahwa sejumlah besar rumah dan bangunan milik warga sipil Kamboja di dua desa di Provinsi Banteay Meanchey telah dihancurkan. Desa-desa ini, meskipun berada di wilayah yang diklaim oleh Thailand, secara historis telah menjadi rumah bagi komunitas Kamboja.
LICADHO menyatakan bahwa tindakan penghancuran ini berlangsung di area-area sengketa yang diklaim oleh kedua negara, memperkeruh batas-batas yang sudah tidak jelas. Lebih jauh, beberapa rumah juga diratakan di tanah yang secara mutual diakui sebagai wilayah Thailand. Bahkan di area yang jelas-jelas merupakan bagian dari wilayah Kamboja. Ini menunjukkan pola tindakan yang tidak hanya sewenang-wenang tetapi juga melampaui klaim teritorial yang ada.
“Penghancuran rumah warga sipil selama konflik bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum hak asasi manusia internasional,” tegas LICADHO. Pernyataan ini bukan sekadar kecaman, melainkan penegasan bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar norma-norma kemanusiaan dan dapat digolongkan sebagai kejahatan perang, menuntut penyelidikan dan pertanggungjawaban serius.
Klaim Kamboja Dan Bantahan Thailand
Awal bulan ini, pemerintah Kamboja secara resmi menuduh pasukan Thailand telah mencaplok dua desa perbatasan yang menjadi sengketa, yaitu Chouk Chey dan Boeung Trakuon, secara ilegal. Desa-desa ini termasuk di antara beberapa daerah yang selalu diklaim oleh Phnom Penh sebagai wilayahnya, namun klaim tersebut dengan tegas dibantah oleh Bangkok.
Penolakan keras dari Thailand terhadap tuduhan tersebut menegaskan bahwa wilayah yang dimaksud adalah bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari kedaulatan Thailand. Perbedaan klaim atas wilayah ini telah menjadi sumber ketegangan dan konflik berkepanjangan. Seringkali memicu insiden bersenjata di sepanjang garis perbatasan yang tidak jelas.
Kepala desa setempat, Pen Rithy, dengan getir mengungkapkan bahwa sekitar 880 keluarga di Chouk Chey kini kehilangan akses ke rumah dan mata pencarian mereka. “Rasanya seperti kami dikubur hidup-hidup. Rumah, tanah, dan semua barang-barang kami hilang,” ujarnya, menggambarkan keputusasaan dan kehancuran yang dialami oleh warganya akibat insiden ini.
Baca Juga: Konflik Perbatasan Memanas, Pasukan Thailand Diduga Hancurkan Rumah Warga Kamboja
Reaksi Internasional Dan Pembelaan Diri
Kementerian Luar Negeri Kamboja segera mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan militer Thailand. Mereka mengutuk penghancuran rumah-rumah warga sipil Kamboja dan infrastruktur sipil lainnya di wilayah yang telah direbut. Menyerukan pertanggungjawaban penuh atas insiden yang merusak ini. Seruan ini menunjukkan keseriusan Kamboja dalam menuntut keadilan.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Thailand dengan tegas menolak semua tuduhan yang dilayangkan Kamboja. Menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka menyatakan bahwa tuduhan aneksasi wilayah ilegal di perbatasan adalah tuduhan yang salah dan tidak memiliki bukti yang mendukung.
“Langkah-langkah keamanan yang dilakukan oleh pasukan Thailand setelah gencatan senjata sepenuhnya sesuai dengan perjanjian gencatan senjata 27 Desember,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Thailand. Pernyataan ini menegaskan bahwa Bangkok meyakini tindakan mereka sah dan sesuai dengan kesepakatan yang ada, meskipun ditentang oleh Kamboja.
Panggilan Untuk Solusi Damai Dan Perlindungan
Insiden tragis ini secara gamblang menyoroti kerentanan ekstrem yang dihadapi oleh warga sipil di zona konflik perbatasan. Organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia mendesak adanya perlindungan penuh bagi masyarakat yang terperangkap di tengah sengketa wilayah. Serta penegakan hukum internasional yang tidak pandang bulu.
Penyelesaian konflik perbatasan melalui jalur damai dan diplomatis menjadi sangat krusial dan mendesak. Kedua negara didorong untuk kembali ke meja perundingan, mencari solusi jangka panjang yang tidak hanya menghormati kedaulatan masing-masing tetapi juga menjamin hak-hak dan kesejahteraan penduduk di perbatasan.
Liner berharap bahwa insiden ini akan mendorong komunitas internasional untuk bertindak lebih aktif dalam memfasilitasi dialog konstruktif antara Thailand dan Kamboja. Tujuannya adalah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, mengurangi penderitaan warga sipil, dan memastikan keadilan bagi semua korban yang terdampak.
Sebagai penutup, terus ikuti Situasi Situasi Terkini Kamboja–Thailand untuk berita terbaru, fakta mengejutkan, dan informasi menarik harian.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari infonasional.com
