Konflik dengan Kamboja, Thailand Umumkan Korban Warga Sipil Pertama
Thailand laporkan korban warga sipil pertama akibat bentrokan perbatasan dengan Kamboja, menewaskan puluhan dan memicu ribuan pengungsi.
Seorang warga sipil berusia 63 tahun tewas di Provinsi Sisaket akibat serpihan roket BM-21 yang ditembakkan pasukan Kamboja, menjadi kematian non-militer pertama di Thailand sejak eskalasi terbaru pada 7 Desember 2025.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Thailand, Ekachai Piensriwatchara, mengonfirmasi kematian tersebut kepada AFP. Selain itu, militer Thailand melaporkan seorang prajurit tewas akibat rentetan roket yang ditembakkan dari wilayah Kamboja pada 14 Desember 2025.
Sementara Kamboja tidak mencatat korban tambahan pada tanggal yang sama. Simak penjelasan lengkap dari Berita Indonesia Kamboja bagaimana konflik kamboja dengan thailand yang mengumumkan korban Warga sipil pertamanya.
Bentrokan Dipicu Sengketa Batas Wilayah
Menurut AFP, bentrokan ini dipicu oleh sengketa perbatasan peninggalan era kolonial yang membentang sekitar 800 kilometer. Kedua pihak saling menuduh satu sama lain sebagai pemicu konflik, dengan klaim bahwa serangan dilakukan untuk membela diri.
Hingga 14 Desember 2025, data resmi mencatat sedikitnya 27 korban tewas: 15 tentara Thailand dan 11 warga sipil Kamboja. Bentrokan ini juga memaksa sekitar 800.000 warga meninggalkan rumah mereka, menciptakan krisis pengungsi di wilayah perbatasan.
Baca Juga: Roket Mematikan Guncang Perbatasan Thailand-Kamboja, Warga Korban
Thailand Memberlakukan Jam Malam dan Pengamanan Ketat
Di Bangkok, juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, menyatakan bahwa Kamboja menembaki dan membombardir beberapa provinsi perbatasan sejak malam hingga pagi 14 Desember 2025. Thailand pun memberlakukan jam malam dari pukul 19.00 hingga 05.00 waktu setempat di Provinsi Sa Kaeo dan Trat.
“Secara keseluruhan, bentrokan terus berlangsung,” ujar Surasant dalam konferensi pers, menegaskan bahwa keamanan di wilayah perbatasan tetap menjadi prioritas utama militer Thailand.
Dampak Sosial dan Ekonomi Konflik
Situasi konflik juga berdampak signifikan pada mobilitas lintas negara. Setelah gencatan senjata yang diusulkan Presiden AS Donald Trump tidak terealisasi, Kamboja menutup sejumlah pos perbatasan pada 13 Desember 2025. Banyak pekerja migran tidak bisa kembali ke negara asal mereka.
Di Provinsi Banteay Meanchey, seorang pengungsi, Cheav Sokun (38), menceritakan bahwa suaminya yang bekerja di Thailand tidak bisa pulang akibat penutupan perbatasan. Sementara itu, di Thailand, sembilan warga sipil meninggal dunia karena sebab non-tempur setelah dievakuasi dari rumah mereka pada 14 Desember 2025.
Tekanan ekonomi juga meningkat. Thailand mempertimbangkan pembatasan ekspor bahan bakar ke Kamboja dan meningkatkan pengawasan terhadap kapal pasokan strategis. Pada 2024, Thailand mengekspor 2,2 miliar liter bahan bakar ke Kamboja, menurut data Kementerian Energi.
Upaya Diplomasi Internasional Belum Membuahkan Hasil
Upaya internasional untuk meredakan ketegangan sejauh ini belum membuahkan hasil. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia (selaku Ketua ASEAN) sempat memediasi gencatan senjata pada Juli 2025.
Pada Oktober 2025, Trump mendukung deklarasi lanjutan dengan pembahasan kesepakatan dagang, namun Thailand menangguhkan partisipasinya pada November 2025 setelah tentaranya terluka akibat ranjau darat di perbatasan.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menyatakan bahwa dalam percakapan telepon dengan Trump pada 12 Desember 2025. Tidak ada pembahasan mengenai kebutuhan gencatan senjata maupun kesepakatan dagang yang langsung terkait konflik.
Thailand menekankan akan tetap mengutamakan keamanan nasional, sekaligus menegaskan bahwa negara akan “mendapatkan manfaat lebih banyak daripada negara lain” dalam konteks perdagangan internasional. Selalu ikutin terus Berita Indonesia Kamboja, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate yang kami berikan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari iNews
- Gambar Kedua dari ANTARA News
