Penguatan Kerja Sama HAM Indonesia Dan Kamboja
Penguatan kerja sama HAM Indonesia dan Kamboja memperlihatkan komitmen kedua negara membangun perlindungan dan keadilan bagi masyarakat kawasan.

Menteri HAM Indonesia, Natalius Pigai, baru-baru ini bertemu dengan Menteri Senior HAM Kamboja, Keo Remy, di Phnom Penh. Pertemuan ini bukan sekadar agenda diplomatik, tetapi inisiatif strategis untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam penegakan HAM. Berbagai isu krusial dibahas, menandai komitmen kedua negara terhadap kesejahteraan warga di kawasan.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Berita Indonesia Kamboja.
Sinergi Diplomasi Untuk Keadilan Global
Pertemuan di kantor Komite HAM Kamboja menandai pentingnya hubungan Indonesia–Kamboja. Natalius Pigai dan Keo Remy membahas isu utama, seperti nasib tenaga kerja Indonesia, peningkatan kapasitas HAM, dan langkah bersama membangun perdamaian. Dialog ini menegaskan diplomasi sebagai instrumen mencapai keadilan sosial dan kemanusiaan.
Salah satu poin penting yang didiskusikan adalah pembentukan forum tingkat menteri HAM di Asia Tenggara. Indonesia mengundang Kamboja untuk hadir dalam High-Level Meeting yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun depan. Forum ini diharapkan menjadi platform strategis untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan mencari solusi atas isu-isu HAM regional.
Indonesia dan Kamboja memiliki sejarah panjang persahabatan, termasuk kontribusi Indonesia dalam proses perdamaian melalui Jakarta Informal Meeting. Keterlibatan ini menjadi modal penting untuk membangun kerja sama lebih erat di bidang HAM. Natalius Pigai menyampaikan kebanggaannya atas kemitraan ini, yang berfokus pada pembangunan peradaban HAM yang kuat.
Melindungi WNI, Prioritas Utama Kedua Negara
Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja menjadi fokus utama dalam agenda pertemuan. Dengan sekitar 130 ribu WNI di Kamboja, dan 3.000 kasus terkait kejahatan online scammer, urgensi perlindungan menjadi sangat nyata. Kasus penipuan daring ini memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret dari kedua pemerintah.
Natalius Pigai menitipkan pesan khusus kepada Menteri Keo Remy mengenai perlindungan pekerja Indonesia. Ia menyoroti banyaknya kasus penipuan daring yang menimpa WNI dan meminta bantuan pemerintah Kamboja dalam penyelesaiannya. Perlindungan pekerja migran adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi efektif.
Menteri Keo Remy merespons positif, mengapresiasi kunjungan tersebut dan menegaskan kesiapan Kamboja membantu. Pemerintah Kamboja berkomitmen berkoordinasi dengan kementerian terkait di Indonesia, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Tenaga Kerja, untuk menyelesaikan persoalan ini. Dukungan ini menjamin upaya maksimal melindungi hak WNI.
Baca Juga: Phnom Bakheng, Destinasi Sunset yang Indah di Siem Reap
Merajut Jaringan HAM Asia-Pasifik

Pertemuan ini bukan hanya tentang isu bilateral, tetapi juga merintis jalan bagi kerja sama HAM yang lebih luas di tingkat regional. Natalius Pigai berencana untuk melanjutkan pertemuan serupa dengan menteri-menteri dari negara ASEAN lainnya, kemudian memperluas jangkauan ke seluruh Asia-Pasifik. Inisiatif ini bertujuan menciptakan sinergi regional dalam penegakan HAM.
Rencana forum tingkat menteri HAM di Indonesia tahun depan merupakan langkah progresif untuk mengumpulkan para pemimpin dan pakar. Diskusi akan mencakup berbagai isu HAM, mulai dari hak-hak pekerja, kebebasan sipil, hingga kejahatan transnasional. Melalui dialog konstruktif, diharapkan tercipta solusi-solusi inovatif yang relevan dengan konteks kawasan.
Keo Remy menyambut baik undangan Indonesia, menegaskan keikutsertaan Kamboja dan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam isu HAM. Keterlibatan aktif Kamboja akan memperkuat posisi regional dalam mempromosikan nilai-nilai HAM secara kolektif. Pertemuan ini menandai langkah maju dalam membangun jembatan kemanusiaan yang kokoh di Asia-Pasifik.
Komitmen Kuat Untuk Masa Depan HAM
Menteri Keo Remy menyampaikan penghargaan tinggi atas kehadiran Natalius Pigai, menekankan betapa pentingnya isu HAM bagi kedua negara. Ia menggarisbawahi bahwa pemimpin HAM memiliki karakter unik yang lahir dari komitmen mendalam terhadap keadilan. Pertemuan ini memperkuat komitmen bilateral dalam memajukan agenda HAM.
Pertemuan ini dianggap strategis dalam upaya memperkuat peradaban HAM, memberikan harapan bagi solusi atas berbagai tantangan. Keberhasilan dalam menangani isu-isu seperti perlindungan WNI menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama internasional dapat membawa dampak positif yang signifikan.
Komitmen berkelanjutan dari kedua belah pihak untuk berkolaborasi, baik di tingkat bilateral maupun regional, adalah kunci. Kehadiran Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta dan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja Santo Darmosumarto menunjukkan dukungan penuh Indonesia. Pertemuan ini adalah awal dari babak baru dalam sejarah HAM di Asia.
Untuk kalian yang mencari berita terbaru, terupdate, dan pastinya terpercaya, temukan semuanya di Berita Indonesia Kamboja.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari kemlu.go.id
- Gambar Kedua dari kemlu.go.id