Belum Ada Kerja Sama Bilateral, PMI Masih Rentan di Kamboja

Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum menjalin kerja sama bilateral terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia PMI ke Kamboja.

Kondisi ini membuat banyak PMI yang bekerja di Kamboja berada dalam posisi ilegal, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang TPPO.

Berikut ini Berita Indonesia Kamboja akan memberikan informasi mengenai kerentanan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja akibat belum adanya kerja sama resmi antara kedua negara.

PMI di Kamboja Banyak yang Bekerja Ilegal

Tidak adanya regulasi resmi membuat PMI yang bekerja di Kamboja banyak berada dalam situasi rentan. Mereka sering kali tergiur dengan tawaran pekerjaan mudah dan gaji tinggi, tanpa melalui prosedur resmi atau dokumen yang ditetapkan pemerintah.

“Kondisi ini membuat PMI rentan, bahkan ada indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kami berharap masyarakat bisa berhati-hati dan waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri, terutama di Kamboja,” jelas Wepi. Ia menekankan, modus operandi yang sering digunakan sindikat adalah menawarkan pekerjaan dengan kemudahan proses dokumen, tetapi sebenarnya sangat berisiko.

BP3MI mencatat, setiap tahun ada laporan kasus PMI di Kamboja. Pada tahun 2025, tercatat sudah ada 20 aduan terkait pekerja migran Indonesia di negara tersebut. Sebagian besar korban sudah dipulangkan ke Indonesia, namun ada yang masih berada di Kamboja.

Pemulangan PMI Ilegal Dari Kamboja

Pada semester pertama tahun 2025, BP3MI telah melakukan pemulangan PMI secara besar-besaran dari Kamboja. Dari Jawa Barat saja, tercatat sebanyak 75 orang PMI dipulangkan. Mereka sebelumnya tergiur dengan tawaran pekerjaan mudah dan janji gaji tinggi.

“Awal tahun 2025, pada semester pertama memang dari Kamboja sudah dipulangkan secara besar-besaran, dan dari Jawa Barat terdapat 75 orang yang dipulangkan. Korbannya diiming-imingi pekerjaan mudah dan gaji besar,” ujar Wepi.

Mayoritas PMI yang dipulangkan diketahui terlibat dalam penipuan daring dan judi online. Hal ini menjadi bukti bahwa tawaran kerja yang menjanjikan keuntungan besar sering kali merupakan modus sindikat kriminal.

Baca Juga: Tragedi Bus Wisata di Kamboja Jatuh ke Sungai, 16 Orang Tewas

Modus Tawaran Pekerjaan Oleh Sindikat

Kasus RN, seorang warga Dayeuh Kolot yang bekerja di Kamboja, menjadi contoh nyata modus tawaran pekerjaan ilegal. Wepi menyebut, keberangkatan RN bersifat ilegal dan ia diduga tergiur dengan tawaran menjadi pemain sepak bola.

“Betul, berangkatnya dia ke Jakarta, ke Medan, ke Malaysia, lalu ke Kamboja. Kemungkinan untuk menjadi pemain sepak bola adalah modus tawaran dari kelompok sindikat. Jadi modusnya banyak yang ditawarkan oleh sindikat ini,” jelas Wepi.

Selain Kamboja, sindikat juga menawarkan pekerjaan ke negara lain seperti Myanmar, dengan iming-iming gaji besar. Penawaran ini biasanya diberikan tanpa prosedur legal, sehingga membuat pekerja migran Indonesia sangat rentan terhadap eksploitasi dan kejahatan lintas negara.

Pentingnya Edukasi dan Perlindungan PMI

Kasus-kasus seperti RN menegaskan perlunya edukasi kepada masyarakat terkait risiko bekerja di luar negeri secara ilegal. BP3MI menekankan bahwa masyarakat harus kritis terhadap tawaran kerja yang terdengar “terlalu mudah” dan menjanjikan gaji besar tanpa prosedur resmi.

Wepi menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meminimalkan risiko bagi PMI. Sosialisasi terkait prosedur resmi penempatan PMI, peringatan terhadap modus sindikat, serta pemantauan kasus di negara tujuan menjadi langkah penting agar PMI terhindar dari risiko TPPO dan praktik kerja ilegal.

“Dengan perlindungan yang tepat, diharapkan PMI bisa bekerja di luar negeri dengan aman dan sesuai prosedur, sehingga mereka tidak menjadi korban sindikat ilegal yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi,” pungkas Wepi.

Buat kalian yang ingin mendapatkan berita terbaru dan terupdate yang tentunya terpercaya hanya di Berita Indonesia Kamboja.

---