106 WNI di Kamboja Ditangkap, DPR Minta Pendampingan Untuk Pekerja Migran

Penangkapan 106 WNI di Kamboja atas dugaan keterlibatan dalam online scam menjadi momen penting untuk mengevaluasi perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kasus ini kemudian memicu reaksi keras dari para legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang menilai sistem pengawasan dan perlindungan belum berjalan secara optimal.

Dibawah ini Berita Indonesia Kamboja Akan mengulas kronologi kejadian, tanggapan DPR, hingga pentingnya pendampingan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Kronologi Penangkapan

Pada akhir Oktober 2025, otoritas Kamboja melakukan operasi pemberantasan sindikat penipuan daring di Phnom Penh, yang berujung pada penangkapan 106 WNI di sebuah gedung di distrik Tuol Kork.

Dari lokasi itu, disita puluhan ponsel, komputer desktop. Serta dua mobil yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas scam.

Dari jumlah 106 WNI tersebut, tercatat 36 perempuan termasuk dalam penangkapan.

Modus operandi yang digunakan sindikat ini memanfaatkan tenaga kerja yang datang secara ilegal ke negara yang tidak memiliki kerja sama resmi penempatan dengan Indonesia.

Legislator menyebut bahwa skema ini menggabungkan tawaran kerja ke luar negeri dengan aktivitas penipuan daring yang menyasar korban secara internasional.

Tuntutan Perlindungan DPR

Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai bahwa penangkapan 106 WNI ini menunjukkan kelemahan sistem perlindungan dan pengawasan terhadap mobilitas tenaga kerja Indonesia, khususnya ke negara yang tidak memiliki mekanisme resmi dengan pemerintah Indonesia.

Arzeti mendesak agar pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan perwakilan RI di Kamboja. Segera memberikan pendampingan hukum, bantuan konsuler, dan perlindungan terhadap seluruh WNI yang ditangkap sekalipun masih berupa dugaan keterlibatan.

“Negara wajib hadir memberi perlindungan bagi seluruh WNI. Meski ada dugaan keterlibatan,” tegas Arzeti.

Lebih jauh, Arzeti meminta agar aparat penegak hukum di Indonesia menindak para perekrut yang mengirim PMI tanpa izin resmi dan bahwa mereka bukan hanya pelanggar administrasi tetapi bagian dari kejahatan lintas negara.

Kebutuhan Pendampingan Bagi PMI

Kasus ini kembali mengungkap rangkaian kelemahan mulai dari perekrutan ilegal, kurangnya pemahaman pekerja terhadap risiko. Hingga lemahnya kerja sama diplomatik dan mekanisme repatriasi.

Arzeti menggarisbawahi perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Reformasi itu antara lain mencakup penguatan regulasi, digitalisasi laporan penempatan, dan pengembangan kerja sama bilateral dengan negara-negara yang berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan PMI tidak hanya bersifat reaktif (setelah kejadian), tetapi juga harus bersifat proaktif mulai pra-penempatan. Selama berada di luar negeri, hingga pasca-pemulangan.

Sistem deteksi dini bagi calon pekerja migran. Edukasi publik terhadap tawaran kerja luar negeri yang tidak resmi, dan pengawasan ketat terhadap pola perjalanan ke negara berisiko menjadi sangat penting.

Tantangan Pengawasan Ke Luar Negeri

Kasus ini menggarisbawahi betapa kompleksnya tantangan dalam menempatkan PMI secara aman. Terlebih apabila penempatan berlangsung ke negara yang non‑tujuan resmi dan tanpa kerjasama bilateral yang kuat.

Dalam banyak kasus, para pekerja dikirim melalui jalur tak resmi. Kemudian diarahkan ke aktivitas yang melampaui pekerjaan biasa termasuk terlibat dalam struktur penipuan daring.

Arzeti menyebut upaya penegakan terhadap para perekrut gelap menjadi bagian dari kejahatan lintas negara yang merugikan martabat dan keselamatan warga negara Indonesia.