Seruan Tegas Komisi I DPR, Bongkar Jaringan Online Scam Kamboja
Kasus penipuan daring atau online scam yang menyasar Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja kembali menjadi sorotan.
Eksploitasi dan penipuan berkedok pekerjaan layak ini telah menyebabkan banyak WNI menjadi korban. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI melalui anggotanya, Oleh Soleh, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan membongkar jaringan kejahatan transnasional ini demi melindungi warga negaranya.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Berita Indonesia Kamboja.
Seruan Komisi I DPR
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyuarakan desakan keras kepada pemerintah Indonesia. Desakan ini terkait penanganan kasus WNI yang menjadi korban penipuan dan eksploitasi di perusahaan online scam di Kamboja. Situasi ini dinilai mendesak mengingat banyaknya laporan dan kasus serupa yang terus berulang.
Desakan ini muncul setelah insiden kericuhan yang melibatkan 97 WNI di Kamboja. Mereka diduga berupaya melarikan diri dari perusahaan online scam tempat mereka dipaksa bekerja. Awalnya, mereka dijanjikan pekerjaan yang layak, namun kenyataannya mereka dieksploitasi dalam aktivitas penipuan daring lintas negara.
Oleh Soleh menegaskan bahwa kasus WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja bukanlah hal baru. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar dan menangkap seluruh jaringan pengiriman pekerja online scam tersebut. Kejahatan ini merugikan banyak pihak dan mencoreng nama baik negara.
Pelanggaran Hukum Dan Desakan Pencegahan
Oleh Soleh menekankan bahwa aktivitas yang melibatkan online scam jelas melanggar hukum. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera memperkuat langkah pencegahan agar tidak ada lagi WNI yang diberangkatkan secara ilegal ke Kamboja untuk tujuan tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya memastikan tidak ada lagi WNI yang dikirim untuk bekerja di Kamboja, apalagi dalam bidang penipuan online. Kamboja dan Indonesia tidak memiliki perjanjian kerja sama resmi pengiriman pekerja migran. Hal ini menjadikan semua perekrutan ke sana ilegal dan berisiko tinggi bagi para pekerja.
Pemerintah wajib melindungi warganya dari praktik-praktik ilegal semacam ini. Pengawasan ketat di pintu keberangkatan dan edukasi yang masif kepada masyarakat menjadi kunci utama. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa melalui jalur resmi yang aman.
Baca Juga: Komisi I DPR Dorong Satgas Khusus Atasi Kasus WNI Korban Scam Kamboja
Peran Kementerian Terkait Dan Perlindungan Migran
Oleh Soleh juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk berkoordinasi lebih kuat dalam penanganan kasus ini. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) diharapkan bekerja sama. Koordinasi ini krusial untuk penanganan dan pemulangan para korban secara efektif.
Ia menilai, langkah perlindungan dan edukasi terhadap calon pekerja migran harus diperkuat secara signifikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui jalur resmi yang sah. Edukasi yang komprehensif dapat mencegah calon pekerja menjadi korban.
Pemerintah harus menunjukkan kehadiran dan komitmennya dalam melindungi warganya di luar negeri. Jangan sampai kasus serupa terus berulang karena lemahnya pengawasan dan minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat. Perlindungan migran adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
Pentingnya Pengawasan Dan Informasi Akurat
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik perekrutan ilegal. Jaringan kejahatan yang mengirim WNI untuk bekerja dalam skema online scam harus diidentifikasi dan ditindak tegas. Ini adalah langkah krusial untuk memutus mata rantai eksploitasi.
Selain pengawasan, penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses menjadi sangat vital. Masyarakat harus diedukasi mengenai risiko bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi atau melalui agen tidak terpercaya. Informasi ini harus disebarluaskan secara masif hingga ke pelosok daerah.
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan tidak ada lagi WNI yang menjadi korban penipuan dan eksploitasi di negeri orang. Perlindungan warga adalah harga mati.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi Tragis!! Disiksa dan Dipaksa Menipu, 97 WNI Diselamatkan Dari Jaringan Gelap Kamboja hanya di Berita Indonesia Kamboja.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari fraksipkb.com
- Gambar Kedua dari sinpo.id
