Komisi I DPR Dorong Satgas Khusus Atasi Kasus WNI Korban Scam Kamboja

Silakan Share

Kasus penipuan daring internasional yang menimpa warga negara Indonesia WNI di Kamboja kembali menjadi sorotan serius.

Komisi-I-DPR-Dorong-Satgas-Khusus-Atasi-Kasus-WNI-Korban-Scam-Kamboja

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan pentingnya pembentukan satuan tugas satgas khusus untuk membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang TPPO berbasis digital.

Berikut ini Berita Indonesia Kamboja akan memberikan informasi menarik tentang soal 110 WNI korban penipuan daring dan upaya pemulangan mereka ke Indonesia.

Fakta Mengejutkan Korban Dari Gen Z Hingga Lulusan S2

Dave Laksono menekankan bahwa korban TPPO tidak hanya berasal dari kalangan rentan. Menurut temuan Komisi I DPR, sejumlah korban adalah generasi Z dan lulusan S2.

“Komisi I DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan terbaru terkait korban TPPO, yang mencakup generasi muda seperti Gen Z dan individu berpendidikan tinggi, termasuk lulusan S2,” ujarnya.

Fakta ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa sindikat TPPO semakin canggih dalam modus operandi mereka, bahkan menyasar individu yang secara akademik dan sosial dianggap memiliki daya tahan.

“Hal ini menunjukkan bahwa sindikat TPPO telah mengembangkan modus dan targetnya, menyasar bukan hanya kelompok rentan, tetapi juga mereka yang secara akademik dan sosial memiliki daya tahan,” tambah Dave.

Ancaman Digital Tawaran Kerja Kredibel

Menurut Dave, kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan orang kini masuk melalui saluran digital, termasuk tawaran kerja yang tampak kredibel. Hal ini menuntut adanya evaluasi sistem perlindungan tenaga kerja digital secara menyeluruh.

“Terungkapnya kasus eksploitasi WNI oleh perusahaan yang menjalankan praktik penipuan daring di Kamboja menjadi titik balik penting dalam peninjauan sistem perlindungan pekerja digital. Kita memerlukan mekanisme deteksi awal yang mampu mengidentifikasi pola rekrutmen, jalur migrasi, dan potensi eksploitasi sejak tahap awal,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini menekankan bahwa pendekatan perlindungan tidak bisa lagi bersifat reaktif. Sistem harus mampu mengenali tanda bahaya sejak awal untuk mencegah WNI menjadi korban TPPO.

Baca Juga: Miris! Usai Jadi Korban Online Scam, Banyak WNI di Kamboja Pilih Bertahan

Pemetaan Risiko dan Kampanye Edukasi Digital

Pemetaan-Risiko-dan-Kampanye-Edukasi-Digital

Dave juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperkuat pemetaan risiko di negara tujuan WNI. Selain itu, pemerintah diminta gencar melakukan kampanye pencegahan penipuan daring, terutama di ruang digital tempat sindikat TPPO aktif.

“Kementerian Luar Negeri perlu memperkuat pemetaan risiko di negara-negara tujuan, mendorong perwakilan RI untuk aktif menjalin kerja sama lokal. Serta meningkatkan edukasi publik tentang migrasi aman dan literasi digital. Kampanye pencegahan harus menjangkau media sosial dan platform rekrutmen daring,” jelas Dave.

Selain Kemlu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga dinilai penting untuk menindak pelaku perekrutan ilegal di dalam negeri. Penegakan hukum terhadap agen atau individu yang menyalurkan tenaga kerja secara tidak sah menjadi bagian kunci perlindungan WNI.

Pemulangan 110 Korban WNI di Kamboja

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menyatakan sebanyak 110 WNI korban online scam di Kamboja akan segera dipulangkan ke Indonesia. Mereka sebelumnya kabur dari perusahaan online scam di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja.

“Seluruh proses sedang berjalan dan kami akan memulangkan mereka ke Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan negara,” kata Mukhtarudin dalam jumpa pers di Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Kamis.

Saat ini, seluruh korban berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk proses pendataan dan pemeriksaan oleh otoritas setempat. Namun, Kemlu telah melakukan upaya maksimal dan bekerja sama dengan otoritas lokal untuk memastikan keselamatan WNI.

“Saat ini, seluruh 110 WNI berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk didata dan diperiksa, tapi prinsipnya Kemlu melakukan upaya maksimal dan bekerja sama dengan otoritas setempat,” jelas Mukhtarudin.

Buat kalian yang ingin mendapatkan berita terbaru dan terupdate yang tentunya terpercaya hanya di Berita Indonesia Kamboja.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari detik.com
  • Gambar Kedua dari detik.com