80 Warga Korsel Hilang di Kamboja, Diduga Jadi Korban Fake Jobs Scam

Kasus hilangnya puluhan warga Korea Selatan (Korsel) di Kamboja tengah menjadi sorotan publik internasional.

Sebanyak 80 warga Korsel dilaporkan hilang dan diduga menjadi korban penipuan lowongan kerja palsu atau fake jobs scam yang marak terjadi di Asia Tenggara.

Berikut ini Berita Indonesia Kamboja akan memberikan informasi penting tentang hilangnya 80 warga Korea Selatan di Kamboja akibat dugaan penipuan kerja.

Modus Penipuan Lowongan Kerja Palsu

Fenomena fake jobs scam di Kamboja bukan hal baru. Modusnya, para korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di bidang teknologi, layanan pelanggan, atau investasi digital. Namun sesampainya di lokasi, mereka malah disekap dan dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan daring (scam centers). Para korban sering kali mengalami penyiksaan, kerja paksa, hingga tidak diberi akses komunikasi dengan dunia luar.

Kasus ini kembali mencuat setelah kematian tragis seorang mahasiswa Korea Selatan yang diduga menjadi korban penyiksaan di markas penipuan tersebut. Peristiwa itu membuka tabir bahwa praktik kejahatan terorganisir di Kamboja masih marak dan menjerat warga asing, termasuk warga Korea Selatan.

Tanggapan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan warganya yang masih hilang di Kamboja.

“Jumlahnya tidak sedikit, dan banyak warga negara kami sangat khawatir dengan anggota keluarga, teman, dan tetangga mereka yang telah ditahan di Kamboja,” ujar Presiden Lee dalam pernyataannya, Selasa (15/10).

Menindaklanjuti hal tersebut, kantor kepresidenan Korsel mengumumkan pembentukan tim tanggap gabungan yang akan dikirim langsung ke Kamboja. Tim ini dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dan dijadwalkan berangkat pada Rabu (15 Oktober) untuk melakukan koordinasi dengan pihak berwenang setempat.

Juru bicara kepresidenan, Kim Nam-joon, mengatakan pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tingkat imbauan perjalanan ke Kamboja. Langkah ini dilakukan demi melindungi warganya dari potensi kejahatan serupa.

Baca Juga: Tragedi PMI Sumut, 7 Pekerja Migran Tewas Akibat Ilegal ke Kamboja

Lonjakan Kasus Penculikan dan Penipuan

Data dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Kemlu) menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Agustus 2025, sebanyak 330 warga Korsel dilaporkan hilang atau ditahan secara sewenang-wenang setelah memasuki wilayah Kamboja. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 orang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Seorang pejabat Kemlu menuturkan bahwa pihaknya sedang melakukan verifikasi data bersama kepolisian Kamboja untuk menghindari duplikasi laporan.

“Kami terus mengecek ulang data hilangnya warga kami dengan data otoritas setempat agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Sementara itu, anggota parlemen Yoon Hu-duk menyebut bahwa jumlah kasus penculikan yang menimpa warga Korea Selatan di Kamboja melonjak drastis. Dalam rapat parlemen, ia mengungkapkan bahwa angka kasus meningkat hingga 15 kali lipat dibandingkan tahun 2023.

Lonjakan ini memperlihatkan bagaimana jaringan kriminal internasional terus memperluas operasi mereka di wilayah Asia Tenggara, memanfaatkan lemahnya pengawasan dan tingginya angka pengangguran di beberapa negara untuk menjebak para pencari kerja.

Kondisi di Lapangan Pelanggaran HAM Meluas

Amnesty International mengungkap bahwa kejahatan di pusat-pusat scam Kamboja termasuk pelanggaran HAM besar-besaran. Sedikitnya 53 kompleks penipuan daring beroperasi secara terorganisir, melibatkan korban dari berbagai negara Asia, termasuk Korea Selatan, Indonesia, dan Filipina.

Para korban menjadi sasaran perdagangan manusia, kerja paksa, dan penyiksaan, serta dipaksa menjalankan penipuan lintas negara seperti investasi palsu dan judi online. Mereka yang menolak atau mencoba melarikan diri kerap disiksa secara brutal.

Upaya Diplomatik dan Seruan Internasional

Kasus ini memicu tekanan besar terhadap pemerintah Kamboja untuk mengambil langkah nyata dalam memberantas sindikat penipuan lintas negara. Pemerintah Korea Selatan telah meminta kerja sama penuh dari otoritas Kamboja dalam proses penyelamatan dan penyelidikan.

Di sisi lain, organisasi internasional mendesak agar negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama lintas batas guna memberantas jaringan kriminal digital yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan tenaga kerja asing.

Presiden Lee Jae Myung menegaskan bahwa pemerintah Korea Selatan akan terus berupaya memastikan keselamatan seluruh warganya di luar negeri.

“Kami tidak akan tinggal diam. Pemerintah akan menggunakan seluruh jalur diplomatik untuk memastikan warga kami pulang dengan selamat,” tegasnya.

Buat kalian yang ingin mendapatkan berita terbaru dan terupdate yang tentunya terpecaya hanya di Berita Indonesia Kamboja.

---