Perdana Menteri Thailand: Masalah Perbatasan Tanggung Jawab Militer!
Perdana Menteri Thailand menegaskan bahwa isu-isu keamanan perbatasan merupakan tanggung jawab utama militer, sebuah pernyataan yang menggarisbawahi peran dominan angkatan bersenjata dalam menjaga kedaulatan negara.
Pernyataan ini muncul di tengah berbagai ketegangan perbatasan yang melibatkan Thailand, khususnya dengan Kamboja, dan mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah sipil dan militer dalam penanganan masalah sensitif ini.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Berita Indonesia Kamboja.
Peran Militer Dalam Pengamanan Perbatasan
Dalam konteks Thailand, militer memegang peran krusial dalam mengamankan perbatasan, seringkali lebih menonjol dibandingkan peran perdana menteri dalam isu ini.
Keterlibatan militer dalam mengurusi masalah perbatasan, bersama dengan polisi dan kementerian dalam negeri, menunjukkan bahwa keamanan perbatasan dianggap sebagai domain inti pertahanan negara.
Militer Thailand secara proaktif mengklaim telah mengambil tindakan komprehensif untuk mempertahankan kedaulatan wilayah perbatasan.
Klaim ini relevan mengingat ketegangan perbatasan yang sering terjadi, seperti bentrokan militer antara Thailand dan Kamboja, serta insiden penembakan gas air mata ke arah demonstran di perbatasan.
Peran militer ini juga terlihat dalam kebijakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra (2011-2014), yang, meskipun mengedepankan diplomasi dalam sengketa Kuil Preah Vihear, juga mengakui kebutuhan untuk melibatkan militer dalam menjaga keamanan di perbatasan.
Kebijakan luar negeri Thailand di bawah kepemimpinan Yingluck Shinawatra bahkan sempat beralih dari pendekatan militeristik ke diplomasi dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan dengan Kamboja.
Namun, insiden baru-baru ini menunjukkan bahwa aspek militer tetap menjadi garis depan dalam respons terhadap ancaman di perbatasan.
Dinamika Politik dan Isu Perbatasan
Isu perbatasan di Thailand tidak hanya melibatkan aspek keamanan fisik, tetapi juga terjalin erat dengan dinamika politik internal dan hubungan regional.
Konflik perbatasan, khususnya dengan Kamboja, seringkali menjadi alat politik yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak.
ontohnya adalah sengketa Kuil Preah Vihear, yang sempat dimanfaatkan sebagai tujuan politik oleh Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva untuk meredam gejolak politik domestik pasca-kudeta Thaksin Shinawatra.
Perdana Menteri Thailand saat ini, Paetongtarn Shinawatra, juga menghadapi tantangan terkait perbatasan.
Pencopotannya dari jabatan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2025 memicu kekhawatiran tentang kekosongan kekuasaan di tengah krisis perbatasan.
Meskipun demikian, Menteri Pertahanan Thailand menegaskan bahwa keamanan perbatasan dengan Kamboja tetap terjaga.
Hal ini menunjukkan adanya pemisahan tanggung jawab, di mana masalah keamanan perbatasan cenderung ditangani secara independen oleh militer. Terlepas dari pergolakan politik di tingkat perdana menteri.
Baca Juga:
Konflik Thailand-Kamboja
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung lama, bahkan lebih dari seabad. Salah satu titik sengketa utama adalah wilayah sekitar Kuil Preah Vihear.
Meskipun Mahkamah Internasional pada tahun 1962 memutuskan Kuil Preah Vihear menjadi milik Kamboja. Klaim atas wilayah di sekitarnya tetap menjadi sumber ketegangan.
Konflik ini seringkali melibatkan militer kedua negara, dengan insiden saling tembak dan penggunaan kekuatan.
Pada tahun 2025, konflik bersenjata kembali pecah di perbatasan kedua negara. Khususnya di sekitar Kuil Ta Muen Thom.
Kamboja dan Thailand telah sepakat untuk menarik senjata berat dari perbatasan yang disengketakan dan bekerja sama dalam pembersihan ranjau darat.
Namun, bentrokan masih terjadi, seperti insiden pada 17 September 2025. Ketika militer Thailand menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah demonstran Kamboja.
Insiden ini menunjukkan kerentanan gencatan senjata dan perlunya upaya diplomatik yang lebih kuat.
Tanggung Jawab Perdana Menteri
Meskipun perdana menteri secara umum adalah kepala pemerintahan di Thailand dan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan.
Termasuk hubungan luar negeri, masalah perbatasan seringkali memiliki dimensi keamanan yang kuat sehingga melibatkan militer secara langsung.
Dalam sistem monarki konstitusional Thailand, perdana menteri memimpin pemerintahan di bawah ketentuan Konstitusi Thailand.
Namun, sejarah politik Thailand menunjukkan adanya pengaruh kuat militer dalam pengambilan keputusan. Terutama terkait keamanan nasional dan kedaulatan wilayah.
Keseimbangan antara kepemimpinan sipil dan otonomi militer dalam masalah perbatasan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.
Perdana menteri mungkin fokus pada diplomasi dan negosiasi politik. Sementara militer bertanggung jawab atas implementasi kebijakan keamanan di lapangan.
Kolaborasi yang efektif antara kedua belah pihak, dengan transparansi dan akuntabilitas, sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan perlindungan bagi warga di wilayah perbatasan.
Dampak Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja
Konflik perbatasan Thailand-Kamboja memiliki implikasi serius terhadap stabilitas regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Secara moral merasa bertanggung jawab terhadap keamanan di kawasan tersebut.
ASEAN sendiri telah berupaya untuk memediasi konflik ini. Meskipun perannya terbatas pada perundingan dan tidak dapat menjadi hakim yang memutuskan perkara.
Konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya mengancam perdamaian regional. Tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat sipil di daerah perbatasan.
Rumah-rumah hancur, dan terjadi banyak korban luka akibat bentrokan militer. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perbatasan secara damai sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan.
Buat kalian yang ingin mendapatkan berita terbaru dan terupdate setiap hari. Kalian bisa kunjungi Indonesia Kamboja, yang dimana akan selalu memberikan informasi menarik lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari www.cnnindonesia.com
