Kamboja Terapkan Wajib Militer Mulai 2026, Siapkan Generasi Muda Tangguh
Pemerintah Kamboja terapkan akan mulai memberlakukan undang-undang wajib militer bagi warga negaranya pada tahun 2026.
Kebijakan ini diambil setelah hampir dua dekade undang-undang tersebut disahkan namun belum pernah diterapkan secara efektif. Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara tetangga, Thailand, yang memicu kebutuhan untuk memperkuat pertahanan nasional.
Dibawah ini Berita Indonesia Kamboja akan membahas perdana Menteri Hun Manet menegaskan bahwa wajib militer bukan hanya soal mempersiapkan diri menghadapi konflik, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk membangun angkatan bersenjata yang lebih tangguh.
Latar Belakang Penerapan Wajib Militer di Kamboja
Undang-undang wajib militer di Kamboja sebenarnya sudah disahkan sejak tahun 2006. Namun, selama hampir 20 tahun, aturan tersebut tidak pernah dijalankan. Baru pada tahun 2025, pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Manet memutuskan untuk mengaktifkan kembali kebijakan ini.
Keputusan ini dipicu oleh ketegangan yang meningkat dengan Thailand, khususnya insiden bentrokan di wilayah perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Hun Manet menyebutkan bahwa pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting untuk mengevaluasi dan memperkuat militer negara.
Rincian Undang-Undang Wajib Militer dan Perubahan
Menurut undang-undang yang akan diberlakukan mulai 2026, semua warga negara pria Kamboja yang berusia antara 18 hingga 30 tahun diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Sebelumnya, masa wajib militer ditetapkan selama 18 bulan, namun kini pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa bakti menjadi 24 bulan.
Perpanjangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan kesiapan anggota militer dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan. Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan anggaran pertahanan untuk mendukung program wajib militer ini.
Baca Juga:
Implikasi Kebijakan Bagi Masyarakat dan Negara
Penerapan wajib militer tentu akan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang masuk dalam rentang usia wajib militer. Mereka harus bersiap mengikuti pelatihan militer selama dua tahun, yang akan mengubah pola hidup dan aktivitas sehari-hari.
Namun, pemerintah menekankan bahwa pelatihan ini juga akan memberikan manfaat berupa disiplin, keterampilan, dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Dari sisi negara, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan sekaligus menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Alasan Strategis di Balik Kebijakan Wajib Militer
Penerapan wajib militer ini bukan semata-mata untuk persiapan perang atau konfrontasi militer. Hun Manet menegaskan bahwa tujuan utama adalah memperkuat pertahanan nasional dan membangun angkatan bersenjata yang lebih profesional dan siap siaga.
Di tengah dinamika geopolitik regional yang semakin kompleks, Kamboja ingin memastikan bahwa negaranya memiliki kapasitas militer yang memadai untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan. Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa Kamboja serius dalam menjaga keamanan wilayahnya, terutama di kawasan perbatasan yang rawan sengketa.
Reaksi dan Tantangan yang Mungkin Dihadapi
Meski kebijakan wajib militer ini mendapat dukungan pemerintah, tentu ada tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa kalangan masyarakat mungkin mengkhawatirkan dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang harus meninggalkan pendidikan atau pekerjaan sementara waktu.
Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan wajib militer berjalan transparan, efektif, dan tidak menimbulkan masalah baru seperti penyalahgunaan wewenang. Kerja sama antara pemerintah, militer, dan masyarakat menjadi kunci sukses implementasi kebijakan ini.
Kesimpulan
Penerapan wajib militer di Kamboja mulai tahun 2026 menandai langkah penting dalam reformasi pertahanan nasional negara tersebut. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan strategis untuk memperkuat angkatan bersenjata di tengah ketegangan regional, khususnya dengan Thailand.
Dengan masa bakti yang diperpanjang menjadi 24 bulan, Kamboja berupaya membangun militer yang lebih siap dan profesional. Meski menghadapi tantangan sosial dan pelaksanaan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pertahanan negara.
Membentuk generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kamboja menjaga kedaulatan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara yang dinamis. Simak dan ikuti terus Indonesia Kamboja agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari voaindonesia.com
- Gambar Kedua dari ntvnews.id
