Skandal Telepon Rahasia: PM Thailand Akhirnya Minta Maaf ke Publik!
PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra Kamis, 19 Juni 2025, akhirnya minta maaf kepada publik terkait bocornya percakapan dengan PM Kamboja.
Insiden ini telah memicu kemarahan luas dan menempatkan pemerintahannya di ambang kehancuran politik. Permintaan maaf ini disampaikan setelah mitra koalisi utamanya menarik diri dan seruan agar ia mengundurkan diri atau mengumumkan pemilihan umum semakin meningkat.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran hanya di Berita Indonesia Kamboja.
Kebocoran yang Mengguncang Koalisi
Rekaman percakapan telepon antara PM Thailand Paetongtarn Shinawatra dan mantan PM Kamboja Hun Sen bocor pada 15 Juni 2025, memicu gelombang kekisruhan politik di Thailand. Rekaman berdurasi 17 menit tersebut, yang keasliannya telah dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. Menjadi pemicu utama kemarahan publik dan ketidakstabilan pemerintahan Paetongtarn.
Hun Sen, yang mengundurkan diri sebagai perdana menteri Kamboja pada tahun 2023. Setelah empat dekade berkuasa namun tetap memiliki pengaruh besar. Mengungkapkan bahwa ia telah membagikan rekaman tersebut kepada sekitar 80 pejabat Kamboja. Dan menduga salah satu dari mereka membocorkannya sebelum ia mengunggahnya sendiri di Facebook.
Pukulan telak datang dari Partai Bhumjaithai, mitra koalisi utama kedua dalam pemerintahan Paetongtarn, yang pada Rabu, 18 Juni 2025, resmi menarik diri dari koalisi. Partai konservatif ini menyatakan bahwa perilaku Paetongtarn dalam panggilan telepon tersebut telah “melukai martabat negara dan militer,” serta merusak kedaulatan dan kesejahteraan negara.
Dengan keluarnya 69 anggota parlemen dari Bhumjaithai, koalisi yang dipimpin oleh partai Pheu Thai kini memiliki sedikit sekali suara untuk mempertahankan mayoritas di parlemen, membuka kemungkinan pemilihan umum dini. Partai-partai koalisi lain, seperti Partai Bangsa Thailand Bersatu dan Partai Demokrat. Juga segera mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya, yang bisa jadi akan semakin melemahkan posisi Paetongtarn.
Isi Percakapan yang Kontroversial
Dalam rekaman yang bocor, Paetongtarn terdengar membahas sengketa perbatasan yang sedang berlangsung dengan Kamboja. Sebuah isu sensitif yang telah lama memicu ketegangan antara kedua negara. Ia menyapa Hun Sen dengan sebutan “paman,” sebuah panggilan yang menunjukkan kedekatan pribadi dan hubungan erat antara keluarga Shinawatra dan keluarga Hun yang telah terjalin selama beberapa dekade.
Bahkan, Hun Sen dan ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, menganggap satu sama lain sebagai “saudara baptis”. Bagian yang paling kontroversial dari percakapan tersebut adalah ketika Paetongtarn mengungkapkan bahwa ia menghadapi tekanan domestik dan meminta Hun Sen untuk tidak mendengarkan “pihak lain” di Thailand.
Khususnya seorang komandan militer Thailand di wilayah timur laut yang ia sebut “hanya ingin terlihat keren” dan akan “mengatakan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi bangsa”. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal ketidakharmonisan antara pemerintahannya dan angkatan bersenjata Thailand yang secara historis memiliki peran dominan dan sensitif terhadap otoritas negara.
Selain itu, ia juga terdengar menawarkan bantuan kepada Hun Sen, menyatakan “Kalau paman membutuhkan apa pun, bilang saja, nanti saya yang urus,” yang semakin memicu kritik karena dianggap merugikan kepentingan nasional.
Baca Juga: Judi Online dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Infrastruktur di Kamboja
Permintaan Maaf Perdana Menteri
Menanggapi tekanan yang terus meningkat dan kemarahan publik, Paetongtarn Shinawatra menyampaikan permintaan maaf pada Kamis, 19 Juni 2025. Dalam sebuah konferensi pers yang didampingi oleh para panglima militer dan tokoh senior dari partainya. Dalam pernyataannya, Paetongtarn mengatakan, “Saya ingin meminta maaf atas rekaman percakapan saya dengan seorang pemimpin Kamboja yang bocor dan telah menimbulkan kemarahan publik”.
Ia juga menambahkan bahwa ia tidak tahu percakapan itu direkam dan berharap permintaan maafnya serta menunjukkan persatuan dengan militer akan cukup untuk meyakinkan partai-partai koalisi agar tetap bertahan. Paetongtarn berdalih bahwa ucapannya dalam telepon merupakan “taktik negosiasi” untuk meredakan ketegangan antara kedua negara dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan angkatan bersenjata Thailand.
Ia juga menyerukan persatuan nasional, menyatakan, “Kita tidak punya waktu untuk berikat. Kita harus melindungi kedaulatan kita. Pemerintah siap mendukung militer dengan segala cara”. Namun, pembelaannya ini justru dianggap oleh beberapa pihak sebagai “sandiwara politik” dan bukan negosiasi sungguhan.
Krisis Politik dan Tuntutan Mundur
Skandal telepon ini telah menambah ketidakpastian baru dalam lanskap politik Thailand yang telah lama dilanda gejolak dan pergantian kepemimpinan. Desakan agar Paetongtarn mundur semakin kuat, terutama setelah Bhumjaithai menarik diri dari koalisi.M ang secara signifikan mengurangi jumlah kursi koalisi di parlemen.
Jika partai-partai koalisi lainnya, seperti Partai Bangsa Thailand Bersatu atau Partai Demokrat, juga memutuskan untuk mundur. Pemerintahan Paetongtarn akan menjadi minoritas dan hampir mustahil untuk dipertahankan. Akademisi dan tokoh oposisi mengkritik keras Paetongtarn. Profesor Ilmu Politik Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak. Berkomentar bahwa Paetongtarn telah “melemahkan posisinya sebagai perdana menteri dan merugikan kepentingan nasional dengan tunduk pada Hun Sen”.
Ia bahkan memperkirakan bahwa “Kepergiannya hanya soal waktu, dia mungkin akan menghadapi tuntutan”. Ketua Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, menilai kebocoran percakapan ini sebagai “titik balik” krisis politik di Thailand dan mendesak perdana menteri untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum.
Ancaman Pemilu Dini dan Kudeta
Situasi politik yang memburuk ini memunculkan dua kemungkinan utama pengunduran diri Paetongtarn atau pembubaran parlemen untuk mengadakan pemilu dini. Jika Paetongtarn mengundurkan diri, parlemen akan bersidang untuk memilih perdana menteri baru dari lima kandidat sisa pemilu 2023.
Namun, jika opsi pembubaran parlemen dan pemilu dini diambil, Partai Rakyat. Oposisi terbesar yang merupakan reinkarnasi dari Partai Move Forward (MFP). Yang memenangkan suara terbanyak pada pemilu 2023, kemungkinan besar akan diuntungkan karena saat ini mereka adalah partai paling populer di Thailand.
Krisis ini juga kembali memicu rumor kudeta, mengingat sejarah panjang kudeta militer di Thailand sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932. Militer Thailand memiliki peran yang sangat kuat dalam politik kerajaan, dan para politisi biasanya berhati-hati agar tidak membuat mereka kesal. Jika Paetongtarn digulingkan melalui kudeta, ia akan menjadi anggota ketiga dari keluarganya.
Setelah bibinya Yingluck dan ayahnya Thaksin Shinawatra, yang diusir dari jabatannya oleh militer. Militer Thailand telah merilis pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mereka terhadap demokrasi dan kedaulatan nasional. Serta mengimbau rakyat Thailand untuk bersatu dalam membela kedaulatan.
Peran Keluarga Shinawatra dan Hubungan Militer
Skandal ini juga menyoroti peran berkelanjutan keluarga Shinawatra dalam politik Thailand dan hubungan rumit mereka dengan militer. Paetongtarn adalah putri dari mantan perdana menteri berpengaruh Thaksin Shinawatra, yang meskipun tidak memiliki jabatan resmi. Masih aktif mengomentari kebijakan dan tampil di publik sejak kembali dari pengasingan pada tahun 2023.
Konflik perbatasan dengan Kamboja dan peran dominan militer semakin memperuncing ketegangan antara para jenderal dan keluarga Shinawatra. Mengingat militer Thailand pernah menggulingkan pemerintahan Thaksin melalui kudeta pada tahun 2006 dan 2014.
Kritik terhadap kurangnya pengalaman kepemimpinan Paetongtarn dan kinerja ekonomi yang stagnan di bawah pemerintahannya juga menjadi faktor yang memperburuk situasi.
Kesimpulan
Kebocoran percakapan telepon antara PM Thailand Paetongtarn Shinawatra dan mantan PM Kamboja Hun Sen telah memicu krisis politik serius di Thailand. Skandal ini, yang melibatkan diskusi sensitif tentang sengketa perbatasan dan kritik terhadap militer. Telah menyebabkan mitra koalisi mengundurkan diri dan meningkatkan desakan agar Paetongtarn mundur atau mengadakan pemilihan umum dini.
Meskipun PM Thailand Minta Maaf Paetongtarn telah meminta maaf dan berupaya meredakan ketegangan, masa depan pemerintahannya tetap tidak pasti. Dengan kemungkinan pemilihan umum baru atau bahkan intervensi militer, mengingat sejarah politik Thailand yang bergejolak.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap tentang PM Thailand Minta Maaf hanya BERITA INDONESIA KAMBOJA.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari internasional.kontan.co.id
Leave a Reply