Terungkap! Jaringan Pemerasan di Thailand Libatkan Oknum Pejabat

Terungkapnya jaringan pemerasan yang melibatkan oknum pejabat di Thailand membuka tabir ketidakberesan dalam penegakan hukum.

Renitan ini menunjukkan betapa rentannya posisi para wisatawan asing saat berhadapan dengan aparat negara yang seharusnya memberikan perlindungan, bukan menjadi pelaku kejahatan.

Dalam Berita Indonesia Kamboja ini, kita akan mengulas secara mendalam skandal pemerasan yang melibatkan oknum polisi di Thailand, dampaknya, serta berbagai latar belakang dan tindak lanjut penanganannya.

Kasus Pemerasan Oleh Oknum Polisi di Bangkok

Pada November 2023, empat petugas polisi yang bertugas di kantor polisi Huai Kwang, Bangkok, dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun usai terbukti melakukan pemerasan kepada tiga turis asal Taiwan.

Mereka menggunakan modus operandi yang licik: setelah menahan turis tersebut karena dugaan kepemilikan rokok elektrik ilegal, polisi tersebut menawarkan jalan keluar tanpa proses hukum dengan imbalan suap Rp11,8 juta (27.000 Baht).

Proses pemerasan tersebut dimulai ketika turis-turis tersebut menaiki taksi dan kemudian dihentikan oleh enam petugas polisi yang sedang berjaga di pos pemeriksaan di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Huai Khwang.

Petugas menemukan tiga batang rokok elektrik di tangan mereka dan ketiganya kemudian didakwa dengan tuduhan kepemilikan rokok elektronik ilegal, ditambah beberapa di antaranya tidak membawa paspor saat diperiksa.

Petugas polisi memanfaatkan ketidaktahuan dan ketakutan turis terhadap penahanan dan proses hukum yang panjang untuk memaksa mereka membayar suap. Dengan ancaman penahanan 2-3 hari jika tidak memenuhi permintaan tersebut.

Satu orang dari kelompok turis tersebut bahkan rela membayar suap demi mencegah sanksi yang lebih berat.

Kejadian ini mengundang perhatian media Taiwan karena salah satu korban adalah seorang aktris terkenal. Sehingga kasus tersebut diterbitkan secara luas di media internasional.

Tindak Lanjut Penegakan Hukum

Setelah terbongkarnya kasus ini. Enam petugas polisi tersebut dipindahkan ke pusat operasi Biro Kepolisian Metropolitan untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut.

Dari jumlah tersebut, empat di antaranya kemudian dipecat dari dinas kepolisian dan dijatuhi hukuman atas tindak pemerasan dan korupsi. Mereka juga diperintahkan mengembalikan uang suap yang telah diterima kepada para wisatawan.

Meski tindakan tegas sudah diambil, ada dua petugas lainnya dari kantor polisi yang sama yang akhirnya dibebaskan oleh pengadilan karena tidak cukup bukti menyatakan keterlibatan mereka.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang luasnya jaringan dan kemungkinan masih ada oknum lain yang terlibat. Namun belum terungkap.

Baca Juga: Kemlu RI Pastikan KBRI Akan Tangani Kasus WNI yang Ada di Kamboja!

Jaringan Pemerasan Pejabat Pemerintah

Kasus di kantor polisi Huai Kwang bukanlah satu-satunya indikasi adanya sistem pemerasan yang melibatkan oknum pejabat di Thailand.

Investigasi dan laporan dari berbagai organisasi menguatkan sinyal adanya jaringan yang lebih luas. Yang tidak hanya melibatkan pihak kepolisian.

Tetapi juga pejabat pemerintah dalam rantai perdagangan gelap dan praktik ilegal yang mengancam keamanan dan integritas negara.

Bukti terbaru menunjukkan pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum kerap terlibat dalam praktik pemerasan. Mulai dari pemerasan wisatawan hingga perdagangan orang dan penipuan daring yang makin marak di kawasan perbatasan Thailand-Myanmar.

Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat korupsi dan kolusi yang merusak tatanan hukum dan sosial di wilayah tersebut.

Dampak Terhadap Pariwisata

Kawasan perbatasan Thailand-Myanmar juga menjadi perhatian karena adanya pusat-pusat penipuan daring yang beroperasi secara ilegal, di mana ribuan orang. Termasuk korban perdagangan manusia, dipaksa bekerja dalam skema penipuan online demi keuntungan finansial para sindikat kriminal.

Pemerintah Thailand pun merespon dengan memotong pasokan listrik, bahan bakar. Dan internet ke wilayah tersebut guna mematikan jaringan operasi penipuan ilegal yang merugikan negara dan citra pariwisata.

Langkah ini berimbas langsung pada pendapatan pemerintah yang hilang akibat pengurangan pasokan listrik, mencapai sekitar 600 juta baht per tahun atau sekitar Rp291 miliar. Serta menimbulkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat lokal yang bertempat tinggal di wilayah terdampak.

Namun, otoritas menegaskan bahwa tindakan tersebut diperlukan demi mengembalikan keamanan dan integritas wilayah perbatasan yang kompetitif sebagai pintu masuk wisatawan.

Buat kalian yang ingin mendapatkan berita terbaru dan terupdate setiap hari. Kalian bisa kunjungi Indonesia Kamboja, yang dimana akan selalu memberikan informasi menarik lainnya.

---

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari www.viva.co.id
• Gambar Kedua dari orbitindonesia.com