Setiap Tahun Pemerintah Kamboja Terima Triliunan dari Pajak Judol, Kenapa Indonesia Tidak Coba ?

Posted on by
Silakan Share
Share

Pemerintah kamboja berhasil menerima triliunan dari pajak judol online hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Setiap Tahun Pemerintah Kamboja Terima Triliunan dari Pajak Judol, Kenapa Indonesia Tidak Coba ?

Di sisi lain, Indonesia yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Justru menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan rasio pajak yang masih tergolong rendah.

Lalu, mengapa Indonesia belum bisa mencontoh keberhasilan Kamboja dalam hal pengumpulan pajak?

Dibawah ini akan membahas fenomena penerimaan pajak di Kamboja dan faktor-faktor yang membedakannya dengan Indonesia. Sekaligus mengupas poin penting mengapa Indonesia belum menerapkan strategi serupa.

Penerimaan Pajak di Kamboja

Kamboja secara konsisten menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak yang ambisius. Pada tahun 2024. Pemerintah negara tersebut memasang target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20 persen.

Upaya ini didukung oleh reformasi perpajakan yang intensif dan penerapan sistem teknologi informasi yang modern untuk pengelolaan data dan pemungutan pajak.

Bahkan, sejak Januari 2024, Kamboja mulai menerapkan pajak capital gain sebesar 20 persen atas keuntungan dari penjualan aset seperti properti dan saham. Kebijakan ini memperluas basis pajak dan berkontribusi signifikan pada penerimaan negara.

Tarif pajak penghasilan (PPh) badan usaha di Kamboja adalah 20 persen. Serta tarif PPh orang pribadi yang progresif hingga 20 persen.

Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan dengan tarif 10 persen yang diterapkan pada sebagian besar barang dan jasa.

Kombinasi tarif yang kompetitif dan reformasi sistem administrasi pajak membuat Kamboja mampu meningkatkan efisiensi pemungutan pajak secara signifikan.

Upaya Indonesia Meningkatkan Rasio Pajaknya

Mengetahui berbagai hambatan tersebut, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai kebijakan dan reformasi untuk meningkatkan penerimaan pajak nasional. Berikut beberapa langkah strategis yang telah dan sedang dijalankan:

  • Regulasi baru, seperti UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bertujuan memudahkan fiskal dan investasi serta menaikkan kepatuhan pajak.
  • Implementasi teknologi administrasi perpajakan yang modern, seperti Core Tax System dan integrasi data melalui kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan (AEoI).
  • Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan meluaskan basis pajak.
  • Penetrasi di sektor UMKM dan informal dengan program edukasi dan pengawasan yang semakin intensif untuk meningkatkan kesadaran pajak.
  • Upaya integrasi data pajak dengan data kependudukan melalui NIK-NPWP untuk memudahkan proses pengawasan dan pemungutan pajak.

Baca Juga: Gaji Besar, Bonus Fantastis, Free Fasilitas Menjadi Daya Tarik WNI Indonesia Bekerja di Kamboja

Rasio Pajak Kamboja yang Lebih Tinggi dari Indonesia

Rasio Pajak Kamboja yang Lebih Tinggi dari Indonesia

Data rasio pajak atau tax ratio menunjukkan posisi Kamboja lebih baik dibandingkan Indonesia. Rasio pajak Kamboja tercatat sekitar 12,04 persen, sementara Indonesia hanya mencapai 10,41 persen berdasarkan data Bank Dunia tahun 2022.

Bahkan, pemerintah Indonesia menargetkan untuk menyamai atau mendekati rasio pajak Kamboja dengan menaikkan rasio pajak nasional hingga kisaran 12 persen pada tahun-tahun mendatang.

Rencana ini menunjukkan kesadaran pemerintah Indonesia akan pentingnya meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Mengapa Indonesia Belum Bisa Mencontoh Langkah Kamboja?

Meskipun Kamboja sudah berhasil menggenjot penerimaan pajak secara signifikan, Indonesia justru menghadapi sejumlah hambatan yang membuat penerimaan pajak belum optimal. Ada beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa Indonesia belum bisa sepenuhnya meniru model pengelolaan pajak Kamboja.

  • Struktur Ekonomi yang Kompleks dan Fondasi Ekonomi yang Belum Kokoh: Indonesia memiliki struktur ekonomi yang jauh lebih kompleks dibandingkan Kamboja, didukung oleh populasi yang besar dan keberagaman sektor ekonomi.
  • Kompleksitas Sistem Administrasi Perpajakan: Sistem administrasi perpajakan di Indonesia relatif kompleks dan birokratis. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pemungutan pajak serta melemahkan efektivitas pengawasan.
  • Perbedaan Perhitungan Rasio Pajak: Perbandingan rasio pajak antara Indonesia dan Kamboja juga dipengaruhi oleh perbedaan metode perhitungan dan definisi tax ratio yang digunakan.

Buat kalian yang ingin mendapatkan berita terbaru dan terupdate setiap hari, kalian bisa kunjungi Indonesia Kamboja, yang dimana akan selalu memberikan informasi menarik lainnya.

Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari www.idntimes.com
  • Gambar Kedua dari www.antaranews.com