Sebenarnya Pemerintah Tahu, Mustahil Memberantas Judi, Lalu Kenapa di Paksakan ?

Mustahil Memberantas Judi tidak akan pernah bisa diberantas sepenuhnya seperti halnya cinta, kebohongan, atau keinginan manusia untuk mengambil risiko.

Dalam setiap gelombang pemberantasan judi yang digaungkan pemerintah, baik secara daring maupun konvensional, muncul satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab tuntas benarkah pemerintah masih meyakini bahwa judi bisa diberantas sepenuhnya?

Masalah yang Tak Pernah Mati

Judi bukan fenomena baru. Dalam sejarah Nusantara, praktik perjudian sudah berlangsung sejak zaman kerajaan.

Dari sabung ayam hingga permainan dadu di kampung-kampung, aktivitas ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Bahkan dalam masyarakat modern, judi berevolusi menjadi lebih canggih dari kasino bawah tanah hingga judi online berplatform internasional dengan server di luar negeri.

Judi tak lagi bergantung pada tempat; ia mengikuti arus teknologi dan bersembunyi di balik layar perangkat pintar.

Maka menjadi jelas, bahwa yang dilawan oleh pemerintah bukan hanya sebuah aktivitas, tetapi sistem yang mengakar, budaya yang melekat, dan kecenderungan manusia yang sulit ditekan keinginan untuk menang cepat, meraih untung besar, dan melawan nasib.

Upaya yang Selalu Gagal

Setiap tahun, berita tentang penangkapan bandar judi, pemblokiran situs judi online, dan kampanye anti-judi selalu menghiasi media massa.

Namun, hasilnya seolah tak pernah signifikan. Situs yang diblokir tumbuh kembali dalam hitungan hari.

Aplikasi judi bermunculan dengan nama dan tampilan baru. Seolah-olah, pelarangan justru melahirkan kreativitas tanpa batas dari para pelaku industri gelap ini.

Bahkan ironisnya, beberapa situs judi online masih bisa muncul sebagai iklan di media sosial dan mesin pencari.

Sebuah kegagalan teknis yang membuka tabir lemahnya pengawasan digital. Di sisi lain, masyarakat tetap menjadi konsumen aktif karena tidak bisa dipungkiri, judi menawarkan sensasi, harapan, dan adrenalin yang tidak bisa disubstitusi oleh hiburan biasa.

Baca Juga: Alasan WNI Rela Membohongi Imigrasi Demi Kerja Judi Online di Kamboja!

Pemerintah Tahu, Tapi Kenapa Dipaksakan?

Pemerintah tidak buta. Para pemangku kebijakan sangat memahami bahwa upaya untuk menghapus judi sama mustahilnya dengan menghapus media sosial. Maka, ketika larangan terus disuarakan dan razia terus digencarkan, kita perlu bertanya ada motif lainkah di baliknya?

• Simbol Moral dan Legitimasi: Pelarangan judi adalah simbol moral. Pemerintah perlu menegaskan bahwa negara berpihak pada nilai-nilai religius dan etika sosial. Apalagi di negara dengan mayoritas masyarakat beragama, judi identik dengan keburukan. Maka pelarangan judi digunakan sebagai alat legitimasi moral: bahwa negara tidak tinggal diam terhadap kerusakan sosial.

• Alat Politik: Kampanye anti-judi kerap menjadi bahan retorika politik. Di musim pemilu, isu ini bisa menjadi amunisi untuk meraih simpati publik. Seolah-olah, dengan memberantas judi, seorang pemimpin dianggap tegas dan peduli terhadap akar kerusakan bangsa.

• Kepentingan Ekonomi Tertutup: Ini yang jarang dibahas. Dalam banyak kasus, industri judi gelap tetap berjalan dengan restu terselubung dari oknum yang mendapat bagian keuntungan. Maka pelarangan justru menciptakan pasar eksklusif yang hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu. Dengan kata lain, pelarangan bisa digunakan sebagai alat monopoli ekonomi ilegal.

Negara yang Melegalkan Judi

Jika kita menengok negara-negara seperti Singapura, Makau, bahkan sebagian negara bagian di Amerika Serikat, kita akan menemukan pendekatan yang jauh berbeda.

Di sana, judi dilegalkan, diawasi ketat, dan dijadikan sumber pemasukan negara melalui pajak.

Pendekatan ini bersifat realistis dan terbuka negara mengakui bahwa judi adalah bagian dari realitas sosial, dan memilih untuk mengendalikannya daripada memeranginya tanpa hasil.

Singapura, misalnya, memiliki dua kasino besar yang diatur ketat. Warga negara harus membayar biaya masuk sebagai bentuk pembatasan.

Pemerintah bahkan memiliki unit khusus yang menangani kecanduan judi, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Hasilnya, alih-alih judi merajalela tanpa kendali, aktivitas tersebut justru lebih tertata, transparan, dan terkendali.

Menuju Kebijakan yang Realistis?

Pemerintah seharusnya mulai mempertimbangkan pendekatan baru. Bukan untuk melegalkan sepenuhnya, tapi membuka ruang diskusi yang jujur dan realistis. Misalnya:

• Membuka zona terbatas atau permainan dengan kontrol usia dan keuangan.
• Membangun sistem edukasi publik tentang risiko kecanduan.
• Menyediakan layanan rehabilitasi untuk pecandu judi.
• Memungut pajak dari aktivitas hiburan berbasis taruhan dengan pengawasan ketat.

Tentu langkah ini tidak akan disukai oleh semua pihak, tapi akan lebih jujur dan produktif dibanding terus hidup dalam ilusi bahwa judi bisa diberantas sepenuhnya.

Buat kalian yang ingin mendapatkan berita terbaru dan terupdate setiap hari, kalian bisa kunjungi Indonesia Kamboja, yang dimana akan selalu memberikan informasi menarik lainnya.

---

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Utama dari lifestyle.sindonews.com
• Gambar Kedua dari media-umat.info